Kritik Saiful Mujani, Aktivis: Pernyataan Itu Bentuk Delegitimasi Hasil Pemilu

JAKARTA - Pernyataan kontroversial pengamat politik Saiful Mujani yang menyerukan penjatuhan pemerintahan Prabowo Subianto menuai respons keras dari sejumlah kalangan. Salah satunya datang dari aktivis Yulian Paonganan (Ongen). Ia menyebut pernyataan tersebut telah memasuki ranah serius, bahkan berpotensi dikategorikan sebagai tindakan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Dalam keterangannya kepada media, Ongen menilai ajakan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah bukan sekadar kritik politik biasa, melainkan bentuk delegitimasi terhadap hasil demokrasi yang telah diputuskan melalui Pemilu 2024. “Kalau kritik itu sah dalam demokrasi. Tapi kalau sudah menyerukan menjatuhkan pemerintahan, itu bukan lagi kritik, itu sudah masuk wilayah makar,” katanya, Senin (6/4/2026). Baca juga: Pengertian Makar dan Hukumnya Menurut KUHP, Pelaku Bisa Dihukum Mati

Ongen juga mengaitkan sikap Saiful Mujani dengan posisi politiknya pada Pilpres 2024 lalu. Menurut Ongen, pernyataan yang bernada provokatif itu tidak bisa dilepaskan dari dinamika pascapemilu. Di mana sebagian elite dan kelompok politik masih menyimpan kekecewaan.

Ia menambahkan, dalam sistem demokrasi, ketidakpuasan terhadap hasil pemilu seharusnya disalurkan melalui mekanisme konstitusional, bukan dengan membangun narasi delegitimasi kekuasaan. “Publik harus tahu konteksnya. Jangan sampai kekecewaan politik kemudian diarahkan menjadi ajakan menjatuhkan pemerintahan yang sah,” ujarnya.

Ongen sendiri mengambil posisi tegas bahwa dalam situasi politik yang sensitif, pernyataan publik figur memiliki dampak besar dan tidak bisa dianggap enteng. “Kalau terus dibiarkan, ini bisa memicu instabilitas. Apalagi disampaikan oleh tokoh yang punya pengaruh,” tandasnya.

Lebih jauh, Ongen menekankan kondisi global saat ini tidak sedang stabil. Ia menyinggung eskalasi konflik geopolitik, termasuk ketegangan antara Iran dengan blok Amerika Serikat dan Israel, sebagai faktor yang harus menjadi perhatian bersama.

Dalam situasi seperti ini, menurutnya, Indonesia justru membutuhkan soliditas nasional, bukan perpecahan internal. “Dunia sedang tidak baik-baik saja. Ada konflik besar yang bisa berdampak ke ekonomi global. Indonesia harus kuat, rakyat harus bersatu, bukan malah diajak menjatuhkan pemerintah,” terangnya.

Ia mengingatkan gejolak politik dalam negeri di tengah tekanan global bisa memperburuk kondisi ekonomi, investasi, hingga stabilitas sosial. Ongen juga memberikan pesan langsung kepada Saiful Mujani dan kelompok yang sejalan dengannya. Baca juga: JK Sampaikan Rekomendasi Aktivis hingga Akademisi Terkait Kebijakan Pemerintah ke Prabowo

Ia menyarankan agar ketidakpuasan terhadap pemerintahan saat ini diarahkan ke jalur politik yang sah, yakni melalui pemilu berikutnya. “Kalau tidak puas, silakan bertarung di Pilpres 2029. Itu jalur demokrasi yang benar. Bukan dengan narasi menjatuhkan pemerintahan,” tegasnya.

Menurutnya, demokrasi Indonesia telah memberikan ruang yang luas bagi setiap warga negara untuk berkompetisi secara terbuka dan adil. Oleh karena itu, segala bentuk upaya di luar mekanisme konstitusional dinilai berpotensi merusak tatanan demokrasi itu sendiri.