Aria Bima Bilang WFH 1 Hari Bukan Solusi Tunggal Hemat BBM
Kamis, 26 Maret 2026 - 17:59 WIB
loading...
Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima menilai konsep work from home (WFH) layak diapresiasi sebagai inisiatif sementara dalam jangka pendek. Foto: Achmad Al Fiqri
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima menilai konsep work from home (WFH) layak diapresiasi sebagai inisiatif sementara dalam jangka pendek. Tetapi, menurut dia, kebijakan WFH satu hari tiap minggu bagi aparatur sipil negara (ASN) serta pekerja di sektor swasta itu tidak boleh diposisikan sebagai satu-satunya penyelesaian atas masalah kenaikan harga minyak.
Politikus PDIP ini menekankan bahwa program WFH satu hari tiap minggu bagi ASN serta pekerja di sektor swasta seharusnya tidak dijadikan satu-satunya metode untuk menghemat bahan bakar minyak (BBM). Langkah ini wajib menjalani evaluasi mendalam supaya tidak mengganggu kelancaran pelayanan publik.
"Gagasan WFH bukan sesuatu yang baru mengingat fleksibilitas kerja telah diatur secara resmi melalui PermenPAN-RB Nomor 4 Tahun 2025. Sasarannya tetap berfokus pada peningkatan produktivitas lembaga tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat," katanya, Kamis (26/3/2026).
Aria mengatakan bahwa usulan pemerintah ini cukup positif bila diterapkan secara selektif. Ia menilai WFH satu hari per minggu masih masuk akal bagi ASN yang tugasnya bersifat administratif, mengandalkan dokumen digital, atau berada di posisi back office.
Kendati demikian, pendekatan lain diperlukan bagi ASN yang bertugas di sektor pelayanan langsung, lapangan, atau bidang-bidang vital. Dia mengingatkan supaya pelayanan publik terus berjalan maksimal dan aturan ini jangan sampai dianggap sebagai tambahan hari libur.
“Penerapan FWA (Flexible Working Arrangement) atau WFH harus disesuaikan dengan karakteristik layanan tiap instansi, karena banyak layanan yang tetap harus hadir fisik,” jelas Aria.
Aria meminta agar pemerintah lebih berhati-hati saat menerapkan kebijakan ini di kalangan swasta. Bila kebijakan menyasar sektor swasta, sebaiknya diwujudkan dalam bentuk imbauan atau pemberian insentif per sektor, bukan kewajiban yang sama untuk semua.
Ia memberi contoh bahwa industri manufaktur, logistik, ritel, maupun kesehatan memiliki ciri khas yang berbeda dengan sektor digital. Menurutnya, memaksa seluruh sektor swasta menerapkan WFH berisiko menimbulkan dampak buruk jika tidak dilengkapi dengan parameter penilaian yang jelas.
“Kalau pemerintah ingin kebijakan ini kuat, maka yang dibutuhkan sekarang bukan hanya pengumuman, tetapi kajian dampak yang terbuka dan parameter evaluasi yang jelas,” pungkasnya.
Politikus PDIP ini menekankan bahwa program WFH satu hari tiap minggu bagi ASN serta pekerja di sektor swasta seharusnya tidak dijadikan satu-satunya metode untuk menghemat bahan bakar minyak (BBM). Langkah ini wajib menjalani evaluasi mendalam supaya tidak mengganggu kelancaran pelayanan publik.
"Gagasan WFH bukan sesuatu yang baru mengingat fleksibilitas kerja telah diatur secara resmi melalui PermenPAN-RB Nomor 4 Tahun 2025. Sasarannya tetap berfokus pada peningkatan produktivitas lembaga tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat," katanya, Kamis (26/3/2026).
Aria mengatakan bahwa usulan pemerintah ini cukup positif bila diterapkan secara selektif. Ia menilai WFH satu hari per minggu masih masuk akal bagi ASN yang tugasnya bersifat administratif, mengandalkan dokumen digital, atau berada di posisi back office.
Kendati demikian, pendekatan lain diperlukan bagi ASN yang bertugas di sektor pelayanan langsung, lapangan, atau bidang-bidang vital. Dia mengingatkan supaya pelayanan publik terus berjalan maksimal dan aturan ini jangan sampai dianggap sebagai tambahan hari libur.
“Penerapan FWA (Flexible Working Arrangement) atau WFH harus disesuaikan dengan karakteristik layanan tiap instansi, karena banyak layanan yang tetap harus hadir fisik,” jelas Aria.
Aria meminta agar pemerintah lebih berhati-hati saat menerapkan kebijakan ini di kalangan swasta. Bila kebijakan menyasar sektor swasta, sebaiknya diwujudkan dalam bentuk imbauan atau pemberian insentif per sektor, bukan kewajiban yang sama untuk semua.
Ia memberi contoh bahwa industri manufaktur, logistik, ritel, maupun kesehatan memiliki ciri khas yang berbeda dengan sektor digital. Menurutnya, memaksa seluruh sektor swasta menerapkan WFH berisiko menimbulkan dampak buruk jika tidak dilengkapi dengan parameter penilaian yang jelas.
“Kalau pemerintah ingin kebijakan ini kuat, maka yang dibutuhkan sekarang bukan hanya pengumuman, tetapi kajian dampak yang terbuka dan parameter evaluasi yang jelas,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
