Pakar Hukum Andrie Taruna: Energi dan Pangan Harus Tumbuh Bersama

Alih-alih hanya fokus pada urusan perizinan, Andrie mendorong pemerintah untuk menerapkan kecerdasan spasial baru. Hal ini melibatkan transformasi tata kelola ruang dari yang bersifat administratif menjadi preskriptif, di mana negara sejak awal sudah menentukan zona prioritas melalui sistem overlay data yang terintegrasi.

"Dengan adanya peta prioritas spasial energi nasional, investor tidak akan lagi berebut lahan murah yang berisiko konflik sosial, melainkan diarahkan ke ruang yang secara teknis dan hukum paling layak," katanya.

Selain itu, Andrie menekankan pentingnya diversifikasi ruang agar ketergantungan pada model ground-mounted solar (PLTS di atas tanah) tidak terus menekan lahan sawah. Ia menyarankan penguatan pada PLTS atap, PLTS terapung, serta pemanfaatan brownfield dan aset negara sebagai strategi utama.

Andrie mengingatkan, energi dan pangan adalah dua pilar yang tidak boleh diposisikan sebagai lawan. "Indonesia tidak membutuhkan pilihan sempit antara PLTS 100 GW atau lahan sawah dilindungi. Yang dibutuhkan adalah arsitektur integrasi ruang nasional yang mampu menempatkan energi dan pangan dalam satu desain besar yang saling menguatkan," katanya.