Puan Berharap Haji 2026 Tetap Dilaksanakan meski Ada Konflik di Timur Tengah
Kamis, 12 Maret 2026 - 13:15 WIB
loading...
Ketua DPR RI Puan Maharani (ketiga dari kiri) berharap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 tetap bisa dilaksanakan, meskipun belakangan konflik di Timur Tengah tengah meningkat. Foto/Felldy Utama
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani berharap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 tetap bisa dilaksanakan, meskipun belakangan konflik di Timur Tengah tengah meningkat. Hal ini diungkapkan Puan menanggapi adanya skenario penundaan Haji 2026 demi keamanan jemaah.
"Terkait dengan haji, tentu saja dengan situasi geopolitik global seperti ini, apa pun masalah atau hal terkait dengan ibadah itu harus tetap bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," kata Puan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Namun, Puan meminta kepada semua pihak yang terkait untuk melakukan evaluasi dan mitigasi terkait dengan hal yang sedang terjadi.
Baca Juga: Menhaj: Kampung Haji Belum Bisa Dipakai di Musim Haji 2026
"Jadi tentu saja DPR RI melalui komisi terkait akan melakukan apa namanya kajian, evaluasi dan hal-hal yang harus dilakukan dengan situasi seperti ini untuk bisa memberikan keselamatan, tetap memberikan keselamatan, kenyamanan bagi jemaah haji Indonesia yang nantinya insyaallah akan tetap melaksanakan ibadah hajinya," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa pihaknya telah menyusun dua skenario penting terhadap penyelenggaraan haji 2026. Skenario ini menyusul konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah.
Pria yang akrab disapa Gus Irfan ini mengungkap, dua skenario yang telah disusun yakni ibadah haji tetap dilakukan di tengah situasi konflik dengan kondisi Arab Saudi membuka penyelenggaraan ibadah haji dan negara Indonesia memutuskan memberangkatkan meski kemungkinan berisiko tinggi.
"Prinsip utama dalam penyusunan skenario tersebut adalah menjaga keselamatan dan keamanan jemaah haji sebagai prioritas tertinggi," kata Gus Irfan dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Dengan skenario yang pertama ini, Kemenhaj membuka alternatif rute penerbangan baru, dengan menjauhi kawasan konflik di antaranya Irak, Syria, Iran, Israel, UAE, dan Qatar. Rute penerbangan baru tersebut menggunakan jalur Selatan via Samudra Hindia, dan masuk melalui ruang udara Afrika Timur atau jalur aman lainnya.
Kementerian Haji dan Umrah juga akan terus berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi untuk memastikan keselamatan zona penerbangan. Menurut dia, dampak dari pengalihan rute ini antara lain waktu tempuh semakin panjang. Jika jarak waktu tempuh semakin panjang, pesawat yang tidak memiliki jangkauan jarak jauh harus melakukan technical landing di negara ketiga dan tentu saja akan berakibat ke penambahan anggaran.
Kemudian, mengubah slot time penerbangan agar penerbangan tetap dapat berangkat dan pulang tepat sesuai jadwal yang ditentukan. "Tentu seperti yang saya sampaikan tadi, berpotensi menambah biaya penerbangan akibat adanya penambahan jarak dan waktu tempuh karena pengalihan rute penerbangan," ujarnya.
Menhaj melanjutkan dengan menyampaikan opsi kedua yakni skenario kemungkinan pemerintah Saudi membuka, tetapi Indonesia membatalkan keberangkatan dengan kondisi karena risiko keamanan dinilai terlalu besar bagi keselamatan jemaah haji warga negara Indonesia.
Terhadap skenario ini perlu dilakukan diplomasi dengan melakukan negosiasi tingkat tinggi dengan pemerintah Arab Saudi agar biaya yang sudah disetor untuk penyediaan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan masyair tidak hangus, melainkan dapat digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 tanpa penalti. "Dan ini berbagai kemungkinan termasuk kemungkinan penolakan juga ada saja sehingga kami juga selalu mengantisipasinya."
"Terkait dengan haji, tentu saja dengan situasi geopolitik global seperti ini, apa pun masalah atau hal terkait dengan ibadah itu harus tetap bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," kata Puan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Namun, Puan meminta kepada semua pihak yang terkait untuk melakukan evaluasi dan mitigasi terkait dengan hal yang sedang terjadi.
Baca Juga: Menhaj: Kampung Haji Belum Bisa Dipakai di Musim Haji 2026
"Jadi tentu saja DPR RI melalui komisi terkait akan melakukan apa namanya kajian, evaluasi dan hal-hal yang harus dilakukan dengan situasi seperti ini untuk bisa memberikan keselamatan, tetap memberikan keselamatan, kenyamanan bagi jemaah haji Indonesia yang nantinya insyaallah akan tetap melaksanakan ibadah hajinya," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa pihaknya telah menyusun dua skenario penting terhadap penyelenggaraan haji 2026. Skenario ini menyusul konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah.
Pria yang akrab disapa Gus Irfan ini mengungkap, dua skenario yang telah disusun yakni ibadah haji tetap dilakukan di tengah situasi konflik dengan kondisi Arab Saudi membuka penyelenggaraan ibadah haji dan negara Indonesia memutuskan memberangkatkan meski kemungkinan berisiko tinggi.
"Prinsip utama dalam penyusunan skenario tersebut adalah menjaga keselamatan dan keamanan jemaah haji sebagai prioritas tertinggi," kata Gus Irfan dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Dengan skenario yang pertama ini, Kemenhaj membuka alternatif rute penerbangan baru, dengan menjauhi kawasan konflik di antaranya Irak, Syria, Iran, Israel, UAE, dan Qatar. Rute penerbangan baru tersebut menggunakan jalur Selatan via Samudra Hindia, dan masuk melalui ruang udara Afrika Timur atau jalur aman lainnya.
Kementerian Haji dan Umrah juga akan terus berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi untuk memastikan keselamatan zona penerbangan. Menurut dia, dampak dari pengalihan rute ini antara lain waktu tempuh semakin panjang. Jika jarak waktu tempuh semakin panjang, pesawat yang tidak memiliki jangkauan jarak jauh harus melakukan technical landing di negara ketiga dan tentu saja akan berakibat ke penambahan anggaran.
Kemudian, mengubah slot time penerbangan agar penerbangan tetap dapat berangkat dan pulang tepat sesuai jadwal yang ditentukan. "Tentu seperti yang saya sampaikan tadi, berpotensi menambah biaya penerbangan akibat adanya penambahan jarak dan waktu tempuh karena pengalihan rute penerbangan," ujarnya.
Menhaj melanjutkan dengan menyampaikan opsi kedua yakni skenario kemungkinan pemerintah Saudi membuka, tetapi Indonesia membatalkan keberangkatan dengan kondisi karena risiko keamanan dinilai terlalu besar bagi keselamatan jemaah haji warga negara Indonesia.
Terhadap skenario ini perlu dilakukan diplomasi dengan melakukan negosiasi tingkat tinggi dengan pemerintah Arab Saudi agar biaya yang sudah disetor untuk penyediaan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan masyair tidak hangus, melainkan dapat digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 tanpa penalti. "Dan ini berbagai kemungkinan termasuk kemungkinan penolakan juga ada saja sehingga kami juga selalu mengantisipasinya."
(zik)
Lihat Juga :
