PDIP Beri Instruksi ke Kader Banteng Antisipasi Lonjakan Harga BBM Imbas Konflik Timur Tengah, Simak Isinya
Senin, 09 Maret 2026 - 13:58 WIB
loading...
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menerbitkan instruksi untuk para kader parpol berlambang kepala banteng bermoncong putih tersebut di daerah, pascadampak konflik Timur Tengah. Foto: Dok SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menerbitkan instruksi untuk para kader parpol berlambang kepala banteng bermoncong putih tersebut di daerah, pascadampak konflik Timur Tengah. Surat ditandatangani Ketua DPP PDIP Darmadi Durianto dan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristoyanto.
Surat instruksi itu pun dibenarkan oleh Juru Bicara DPP PDIP Guntur Romli. "Iya (benar)," ujar Guntur saat dikonfirmasi, Senin (9/3/2026).
Dalam surat itu, DPP PDIP berpandangan ada potensi kenaikan harga mentah dunia buntut konflik Timur Tengah. Kenaikan harga minyak mentah 1 US$ dinilai akan menambah beban subsidi sebesar Rp7 triliun.
Baca juga: Harga Minyak Dunia Tembus USD100 per Barel, APBN 2026 Indonesia Terancam Jebol
"Hal tersebut akan berimplikasi pada kenaikan harga BBM dan berdampak pula pada naiknya biaya distribusi barang, harga pangan, serta memicu inflasi yang memberatkan kehidupan rakyat kecil," tulis surat tersebut.
Kendati demikian, DPP mengeluarkan instruksi bagi para kader, baik kepala daerah maupun legislator daerah. Adapun instruksi itu sebagai berikut:
Pertama, memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD secara konstruktif, efektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kedua, melakukan perhitungan dan analisis secara komprehensif terhadap potensi dampak fiskal daerah terhadap APBD, termasuk kemungkinan kenaikan belanja subsidi, belanja operasional, serta belanja pelayanan publik.
Ketiga, melaksanakan penghematan dan efisiensi anggaran dengan memprioritaskan belanja yang langsung menyentuh kepentingan rakyat serta menunda kegiatan yang tidak mendesak.
Keempat, mengantisipasi kenaikan harga pangan dan biaya distribusi dengan memastikan stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga di daerah masing-masing.
Kelima, memperkuat program jaring pengaman sosial bagi masyarakat rentan seperti kelompok miskin, buruh, petani, nelayan, pelaku UMKM, dan kelompok rentan lainnya.
Surat instruksi itu pun dibenarkan oleh Juru Bicara DPP PDIP Guntur Romli. "Iya (benar)," ujar Guntur saat dikonfirmasi, Senin (9/3/2026).
Dalam surat itu, DPP PDIP berpandangan ada potensi kenaikan harga mentah dunia buntut konflik Timur Tengah. Kenaikan harga minyak mentah 1 US$ dinilai akan menambah beban subsidi sebesar Rp7 triliun.
Baca juga: Harga Minyak Dunia Tembus USD100 per Barel, APBN 2026 Indonesia Terancam Jebol
"Hal tersebut akan berimplikasi pada kenaikan harga BBM dan berdampak pula pada naiknya biaya distribusi barang, harga pangan, serta memicu inflasi yang memberatkan kehidupan rakyat kecil," tulis surat tersebut.
Kendati demikian, DPP mengeluarkan instruksi bagi para kader, baik kepala daerah maupun legislator daerah. Adapun instruksi itu sebagai berikut:
Pertama, memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD secara konstruktif, efektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kedua, melakukan perhitungan dan analisis secara komprehensif terhadap potensi dampak fiskal daerah terhadap APBD, termasuk kemungkinan kenaikan belanja subsidi, belanja operasional, serta belanja pelayanan publik.
Ketiga, melaksanakan penghematan dan efisiensi anggaran dengan memprioritaskan belanja yang langsung menyentuh kepentingan rakyat serta menunda kegiatan yang tidak mendesak.
Keempat, mengantisipasi kenaikan harga pangan dan biaya distribusi dengan memastikan stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga di daerah masing-masing.
Kelima, memperkuat program jaring pengaman sosial bagi masyarakat rentan seperti kelompok miskin, buruh, petani, nelayan, pelaku UMKM, dan kelompok rentan lainnya.
(rca)
Lihat Juga :
