Haji 2026 Terimbas Perang AS-Israel Vs Iran, DPR Minta Pemerintah Siapkan Skenario Terburuk
Jum'at, 06 Maret 2026 - 16:55 WIB
loading...
Pemerintah diminta menyiapkan berbagai skenario terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 imbas meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Foto: Dok Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang meminta pemerintah menyiapkan berbagai skenario terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 imbas meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Salah satu skenario yang perlu dipersiapkan terkait kemungkinan tidak memberangkatkan jemaah jika situasi keamanan tak memungkinkan.
"Kita ingin pemerintah mengambil langkah-langkah. Langkah-langkah yang diambil itu mungkin berbagai alternatif. Kalau dari sisi paling aman tidak memberangkatkan haji karena eskalasinya tidak bisa diprediksi. Dari sisi psikologis beragama itu mungkin agak berat," ujar Marwan di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Baca juga: "Perang Pencegahan" Israel-AS ke Iran Menjadi Bumerang Peradaban
"Yang kedua, kalau tidak memberangkatkan atau memang tidak lagi bisa berangkat," sambungnya. Jika skenario tersebut terjadi, pemerintah perlu memastikan dana yang sudah dibayarkan agar layanan jemaah tidak hilang.
Karena itu, Marwan mendorong pemerintah bernegosiasi dengan berbagai penyedia layanan untuk membahas perihal keberangkatan jemaah haji.
"Pemerintah kita dorong dapat meyakinkan berbagai pihak penyedia layanan jemaah supaya yang sudah dibayarkan itu tidak loss. Force majeure-lah. Force majeure itu berapa persen, itu yang ingin kita dorong pemerintah supaya yang sudah disetorkan kewajiban pemerintah tidak hilang semua," ujarnya.
"Kita ingin pemerintah mengambil langkah-langkah. Langkah-langkah yang diambil itu mungkin berbagai alternatif. Kalau dari sisi paling aman tidak memberangkatkan haji karena eskalasinya tidak bisa diprediksi. Dari sisi psikologis beragama itu mungkin agak berat," ujar Marwan di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Baca juga: "Perang Pencegahan" Israel-AS ke Iran Menjadi Bumerang Peradaban
"Yang kedua, kalau tidak memberangkatkan atau memang tidak lagi bisa berangkat," sambungnya. Jika skenario tersebut terjadi, pemerintah perlu memastikan dana yang sudah dibayarkan agar layanan jemaah tidak hilang.
Karena itu, Marwan mendorong pemerintah bernegosiasi dengan berbagai penyedia layanan untuk membahas perihal keberangkatan jemaah haji.
"Pemerintah kita dorong dapat meyakinkan berbagai pihak penyedia layanan jemaah supaya yang sudah dibayarkan itu tidak loss. Force majeure-lah. Force majeure itu berapa persen, itu yang ingin kita dorong pemerintah supaya yang sudah disetorkan kewajiban pemerintah tidak hilang semua," ujarnya.
(jon)
Lihat Juga :
