Perang Israel-AS dengan Iran, Maarif Institute Desak Pemerintah Lakukan Diplomasi Perdamaian
Selasa, 03 Maret 2026 - 21:39 WIB
loading...
A
A
A
“Menjaga ukhuwah islamiyah sekaligus ukhuwah wathaniyah merupakan tanggung jawab moral bersama demi memastikan solidaritas umat yang tidak terpolarisasi oleh geopolitik global,” ucapnya.
Lihat video: Rudal Canggih Hipersonic Iran Tembus Pertahanan Irone Dome
Untuk itu, Maarif Institute mengecam segala bentuk serangan yang menargetkan warga sipil dan infrastruktur non-militer serta mendesak penghentian segera operasi militer dari semua pihak yang terlibat karena melanggar prinsip hak asasi manusia dan hukum internasional.
“Mendorong organisasi internasional dan regional untuk terlibat aktif untuk menghentikan konfrontasi dan merumuskan perdamaian di Timur Tengah.”
Maarif Institute juga menolak keras politisasi konflik ini yang berpotensi memperdalam polarisasi Sunni–Syiah dan memecah belah umat Islam, baik di tingkat global maupun nasional.
“Islam adalah agama damai dan moderat, bukan instrumen legitimasi perang geopolitik. Oleh karena itu, Indonesia harus mengambil peran aktif sebagai kekuatan diplomatik yang mendorong de-eskalasi, dialog, dan rekonsiliasi.”
Pemerintah Pusat perlu mendorong penguatan diplomasi perdamaian melalui forum multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan ASEAN. Indonesia perlu menawarkan diri sebagai mediator netral yang mendorong gencatan senjata dan dialog damai.
“Pemerintah juga harus menyiapkan mitigasi ekonomi berupa stabilisasi harga energi, pengamanan cadangan energi, dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan, serta melakukan repatriasi terhadap warga Indonesia yang ada di wilayah konflik Timur Tengah jika eskalasi perang semakin meningkat.”
Maarif Institute juga meminta Pemerintah Daerah (Pemda) perlu memperkuat forum kerukunan umat beragama, peningkatan literasi digital untuk mencegah disinformasi, serta deteksi dini potensi mobilisasi massa berbasis sentimen sektarian.
Lihat video: Rudal Canggih Hipersonic Iran Tembus Pertahanan Irone Dome
Untuk itu, Maarif Institute mengecam segala bentuk serangan yang menargetkan warga sipil dan infrastruktur non-militer serta mendesak penghentian segera operasi militer dari semua pihak yang terlibat karena melanggar prinsip hak asasi manusia dan hukum internasional.
“Mendorong organisasi internasional dan regional untuk terlibat aktif untuk menghentikan konfrontasi dan merumuskan perdamaian di Timur Tengah.”
Maarif Institute juga menolak keras politisasi konflik ini yang berpotensi memperdalam polarisasi Sunni–Syiah dan memecah belah umat Islam, baik di tingkat global maupun nasional.
“Islam adalah agama damai dan moderat, bukan instrumen legitimasi perang geopolitik. Oleh karena itu, Indonesia harus mengambil peran aktif sebagai kekuatan diplomatik yang mendorong de-eskalasi, dialog, dan rekonsiliasi.”
Pemerintah Pusat perlu mendorong penguatan diplomasi perdamaian melalui forum multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan ASEAN. Indonesia perlu menawarkan diri sebagai mediator netral yang mendorong gencatan senjata dan dialog damai.
“Pemerintah juga harus menyiapkan mitigasi ekonomi berupa stabilisasi harga energi, pengamanan cadangan energi, dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan, serta melakukan repatriasi terhadap warga Indonesia yang ada di wilayah konflik Timur Tengah jika eskalasi perang semakin meningkat.”
Maarif Institute juga meminta Pemerintah Daerah (Pemda) perlu memperkuat forum kerukunan umat beragama, peningkatan literasi digital untuk mencegah disinformasi, serta deteksi dini potensi mobilisasi massa berbasis sentimen sektarian.
Lihat Juga :
