Pengaruh Asing Dinilai Menguat, Komunitas Tionghoa Imbau Kedepankan Keindonesiaan

JAKARTA - Meski merupakan keturunan dari para pendatang yang berasal dari daratan Tiongkok , orang-orang Tionghoa di Indonesia telah mengalami proses adaptasi dan akulturasi dengan masyarakat yang berlatar belakang etnik lain di Nusantara selama ratusan tahun.

Karenanya, kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat Tionghoa di Indonesia memiliki khas keindonesiaan, sehingga tidak bisa dianggap sama dengan budaya yang berkembang di daratan Tiongkok. Identitas entik dari orang Tionghoa Indonesia pun berbeda bukan hanya dari orang-orang di daratan Tiongkok, tetapi bahkan dari kelompok Tionghoa yang berasal dari negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Dari segi politik, orang-orang Tionghoa telah memilih menjadi Indonesia dan oleh karenanya memiliki identitas nasional Indonesia. Pilihan ini merupakan sebuah keputusan politik yang disertai komitmen kuat mewujudkan pilihan menjadi bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.

Baca juga: Tionghoa Indonesia Tak Sama dengan Migran Baru Asal Tiongkok

Karenanya, di tengah derasnya pengaruh asing dari berbagai penjuru, termasuk dari Barat dan Tiongkok, Tionghoa diimbau tetap mengedepankan keindonesiaan baik sebagai wujud nasionalisme maupun dalam aspek budaya.

Pandangan di atas menjadi kesimpulan dalam acara menyambut Imlek yang diselenggarakan secara bersama oleh Asosiasi Peranakan Tionghoa Indonesia (Aspertina), Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia (IPTI), serta kelompok lintas etnis yang melakukan kajian mengenai hubungan Indonesia Tiongkok dan masyarakat Tionghoa Indonesia, Forum Sinologi Indonesia (FSI).

Acara berjudul “Imlek 2026: Ketionghoaan dalam Bingkai Budaya Indonesia” itu menghadirkan beberapa tokoh Tionghoa, peneliti, dan akademisi terkemuka yakni Dr Thung Julan, alumni jurusan Sinologi Universitas Indonesia yang kini bertugas sebagai peneliti senior di Badan Riset dan Inovasi Negara (BRIN); Christine Susanna Tjhin, pendiri dan direktur komunikasi strategis dan penelitian Gentala Institute; serta Budiman Tanah Djaya, sekretaris Aspertina.

Bertindak sebagai moderator dalam acara tersebut adalah Muhammad Farid, dosen Hubungan Internasional President University yang juga Sekretaris FSI.

Pemerhati Tiongkok dan masyarakat Tionghoa di Indonesia yang juga Ketua Forum Sinologi Indonesia (FSI) Johanes Herlijanto mengutip tulisan akademisi kenamaan asal Singapura Profesor Wang Gungwu yang menyatakan Tionghoa di luar Tiongkok memiliki kemampuan untuk selalu beradaptasi dengan masyarakat setempat.

Dosen Magister Ilmu Komunikasi (MIKOM) Universitas Pelita Harapan (UPH) itu juga menggarisbawahi pandangan bahwa Tionghoa Indonesia perlu memosisikan diri sebagai Indonesia dalam hubungan dengan pihak-pihak luar. “Sepanjang sejarah, Tionghoa sudah mengambil posisi tersebut, dan telah mengedepankan keindonesiaan baik dalam aspek budaya maupun identitas politik mereka,” ujar Johanes, Senin (2/3/2026).

Imbauan bagi Tionghoa untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan yang memiliki kekhasan Indonesia sebagai bagian dari mengedepankan jati diri Tionghoa sebagai bangsa Indonesia bergaung sejak menit-menit awal acara di atas.

Adalah Septeven Huang, perwakilan IPTI yang melontarkan pandangan di atas, mewakili para pemimpin IPTI. Dalam kata sambutannya, pria alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu menyampaikan pentingnya masyarakat Tionghoa, khususnya generasi muda, membangun identitas berbingkai Indonesia baik identitas nasional maupun budaya sebagai upaya menghadapi berbagai arus budaya asing.

“Janganlah generasi muda Tionghoa larut dalam krisis identitas, lalu mencoba mengadopsi kebudayaan luar baik yang kebarat-baratan, yang berkarakteristik Korea, atau bahkan Tiongkok. Hindari menjiplak langsung kebudayaan Tiongkok tanpa memahami padanannya dalam kebudayaan Tionghoa yang berbingkai keindonesiaan,” tutur Septeven.

“Sebagai Tionghoa yang mencintai Indonesia, kami beranggapan bahwa kami Tionghoa, dan kami Indonesia,” sambungnya.

Dalam pandangan Thung Julan, apa yang disampaikan Septeven di atas merupakan wujud dari sebuah pilihan politik, karena berbangsa dan bernegara adalah sebuah keputusan politik.

Dalam pandangan sosiolog yang di tahun 1998 menamatkan studi doktoral di La Trobe University, Australia itu, identitas merupakan sebuah konsep yang kompleks, karena dia harus diletakkan dalam interaksi dengan orang lain. Lagi pula, identitas tidak pernah bersifat tunggal.

Menurut dia, identitas dalam interaksi terbentuk melalui berbagai tahapan, mulai dari interaksi awal, akulturasi hingga asimilasi, ketika kelompok-kelompok yang berbeda melupakan perbedaan mereka, dan melangsungkan pernikahan, menjalin persaudaraan, dan sebagainya.

Ketika proses di atas terjadi dalam sejarah Indonesia, muncullah kelompok peranakan. Meski demikian, pembahasan mengenai identitas ini menjadi semakin kompleks, karena arus kedatangan Tionghoa ke Indonesia tidaklah sama.

“Ada sekelompok Tionghoa yang telah hadir lebih awal, misalnya di daerah Banten, lalu mengadopsi agama Islam, dan berbaur dengan masyarakat setempat sehingga keberadaannya tak dapat ditelusuri kembali,” ungkap Julan.

Kompleksitas di atas memunculkan keberagaman di kalangan Tionghoa sendiri, namun keberagaman itu terkait erat dengan tindakan memilih.

“Ada yang disebut sebagai kelompok totok. Mereka memiliki orientasi lebih besar terhadap Tiongkok karena bisa Bahasa Mandarin. Namun ada juga yang kemudian menyebut diri sebagai peranakan, dan merasa makin jauh dari hal-hal berbau Tiongkok,” katanya.

Dalam pandangan Budiman Tanah Djaja, identitas Tionghoa dalam bingkai budaya Indonesia bersifat dinamis dan progresif. Menurut dia, pemaknaan setiap generasi terhadap identitas ketionghoaannya juga tak sama. Bagi generasi yang lahir dan tumbuh dewasa sebelum atau semasa pemerintahan Orde Baru, identitas ketionghoaan masih dibayangi dengan represi, trauma, dan beban sejarah.

Namun bagi generasi muda yang lahir atau menjadi dewasa setelah Reformasi 1998, sebuah era yang diwarnai dengan kebebasan, identitas Tionghoa menjadi lebih cair. Apalagi dalam dasawarsa terakhir ini globalisasi makin menguat seiring munculnya era media sosial.

Dalam konteks itulah Budiman memahami munculnya istilah Chindo (Chinese Indonesia) sebagai upaya memaknai identitas di kalangan generasi muda. Budiman berpesan agar generasi yang lebih tua mengambil peran sebagai pengarah agar Tionghoa Indonesia di generasi berikut tidak melupakan sejarah yang pahit yang telah dialami kaum Tionghoa di Indonesia sebagai konteks penting dalam membangun identitas Tionghoa dalam bingkai Keindonesiaan.

Christine Susanna Tjhin memulai pembahasan mengenai ketionghoaan dengan mendiskusikan sudut pandang masyarakat di Tiongkok. Menurut dia, baik kelompok intelektual, pejabat dan masyarakat lain di Tiongkok memaknai orang-orang asal Tiongkok yang bermigrasi keluar Tiongkok dengan tiga istilah yang berbeda, yaitu Huayi, Huaren, dan Huaqiao.

Menurut dia, huayi dan huaren memiliki kesamaan yaitu kedua kategori ini bukan warga negara Tiongkok. “Ini karena Tiongkok tidak mengakui kewarganegaraan ganda, sehingga orang asal Tiongkok yang telah menjadi warga negara dari negara lain otomatis kehilangan kewarganegaraan Tiongkoknya,” ujar Christine.

Sedangkan, Huaqiao biasanya masih memegang paspor Tiongkok. Pemahaman mengenai ketionghoaan dapat ditinjau dari berbagai aspek, salah satunya aspek budaya yang mengaitkan ketionghoaan dengan ajaran Konfusius. Aspek lainnya adalah aspek politik yaitu memandang ketionghoaan dari sudut pandang identitas politik yang sebenarnya baru muncul di akhir era dinasti Qing, namun terus berlanjut hingga saat ini.

Menurut Christine, aspek politik tersebut turut menyertai arus migrasi orang-orang asal dataran Tiongkok ke negara-negara lain, termasuk Indonesia, sehingga muncullah istilah pendatang baru yaitu para pendatang yang lahir di Tiongkok dan keturunan generasi pertama dari para pendatang tersebut.

Namun, seperti dijelaskan Christine, dalam tahun-tahun belakangan sejalan dengan investasi Tiongkok ke luar negeri, termasuk Indonesia, muncul kategori baru yaitu pendatang baru yang baru.

Dalam kaitan ini muncul pembahasan dari kategori etnik atau ras dan diaporik, yang dalam pandangan Christine bersifat sangat kompleks. Oleh karenanya, relevansi dualisme antara totok dan peranakan yang pernah muncul pada masa-masa lalu perlu dipertanyakan lagi.