Pengamat CSIS Ingatkan Stabilitas Nasional Bukan Hanya Soal Keamanan
Rabu, 25 Februari 2026 - 20:36 WIB
loading...
Pengamat Politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengingatkan bahwa stabilitas nasional bukan hanya soal keamanan. Foto: Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Pengamat Politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengingatkan bahwa stabilitas nasional bukan hanya soal keamanan. Dia berpendapat, stabilitas nasional sangat ditentukan oleh kapasitas negara, arah kebijakan yang jelas, serta tingkat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Stabilitas nasional bukan hanya soal keamanan, tetapi soal kapasitas negara menjalankan kebijakan secara efektif dan menjaga legitimasi di mata publik,” kata Arya dalam keterangannya, Rabu (25/2/2026).
Dia mengungkapkan sejumlah faktor yang dapat memicu instabilitas apabila tidak dikelola secara hati-hati. Ia menyoroti kompleksitas kebijakan yang tidak diiringi peta jalan reformasi yang terstruktur, termasuk wacana perubahan mekanisme pilkada, pengurangan transfer ke daerah, hingga tata kelola dana desa.
Baca juga: Kronologi Pengungkapan Penyelundupan 4.080 Butir Ekstasi dari Luxembourg
“Ketika kebijakan besar tidak disertai roadmap reformasi yang jelas dan komunikasi publik yang memadai, maka ruang ketidakpuasan akan terbuka,” tuturnya.
Dia pun mengingatkan bahwa lambatnya reformasi politik, hukum, dan birokrasi sebagaimana dijanjikan berpotensi memperbesar akumulasi kekecewaan masyarakat. Dia menambahkan, risiko semakin meningkat apabila program strategis nasional yang menyerap anggaran besar tidak menghasilkan dampak signifikan terhadap kesejahteraan rakyat.
“Jika publik melihat anggaran besar tidak berdampak nyata, sementara persepsi korupsi meningkat dan penegakan hukum melemah, maka kepercayaan bisa tergerus,” imbuhnya.
Dia menerangkan kerangka analisis risiko instabilitas berbasis empat indikator, yakni probabilitas, dampak, tingkat kerentanan, dan akselerasi informasi. Dalam konteks era digital, lanjut dia, akselerasi informasi dapat mempercepat eskalasi ketidakpuasan menjadi mobilisasi protes.
“Eskalasi akan terjadi apabila tuntutan publik tidak terakomodasi, protes massal direspons secara represif, atau ketika pemerintah kehilangan legitimasi,” ungkapnya.
Arya pun menekankan pentingnya penyusunan peta jalan reformasi yang komprehensif, kebijakan yang transparan dan konstitusional, penguatan supremasi hukum, serta komunikasi publik yang adaptif dan responsif. “Stabilitas bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Ia harus dikelola melalui kebijakan yang kredibel dan kepercayaan yang terus dirawat,” pungkasnya.
“Stabilitas nasional bukan hanya soal keamanan, tetapi soal kapasitas negara menjalankan kebijakan secara efektif dan menjaga legitimasi di mata publik,” kata Arya dalam keterangannya, Rabu (25/2/2026).
Dia mengungkapkan sejumlah faktor yang dapat memicu instabilitas apabila tidak dikelola secara hati-hati. Ia menyoroti kompleksitas kebijakan yang tidak diiringi peta jalan reformasi yang terstruktur, termasuk wacana perubahan mekanisme pilkada, pengurangan transfer ke daerah, hingga tata kelola dana desa.
Baca juga: Kronologi Pengungkapan Penyelundupan 4.080 Butir Ekstasi dari Luxembourg
“Ketika kebijakan besar tidak disertai roadmap reformasi yang jelas dan komunikasi publik yang memadai, maka ruang ketidakpuasan akan terbuka,” tuturnya.
Dia pun mengingatkan bahwa lambatnya reformasi politik, hukum, dan birokrasi sebagaimana dijanjikan berpotensi memperbesar akumulasi kekecewaan masyarakat. Dia menambahkan, risiko semakin meningkat apabila program strategis nasional yang menyerap anggaran besar tidak menghasilkan dampak signifikan terhadap kesejahteraan rakyat.
“Jika publik melihat anggaran besar tidak berdampak nyata, sementara persepsi korupsi meningkat dan penegakan hukum melemah, maka kepercayaan bisa tergerus,” imbuhnya.
Dia menerangkan kerangka analisis risiko instabilitas berbasis empat indikator, yakni probabilitas, dampak, tingkat kerentanan, dan akselerasi informasi. Dalam konteks era digital, lanjut dia, akselerasi informasi dapat mempercepat eskalasi ketidakpuasan menjadi mobilisasi protes.
“Eskalasi akan terjadi apabila tuntutan publik tidak terakomodasi, protes massal direspons secara represif, atau ketika pemerintah kehilangan legitimasi,” ungkapnya.
Arya pun menekankan pentingnya penyusunan peta jalan reformasi yang komprehensif, kebijakan yang transparan dan konstitusional, penguatan supremasi hukum, serta komunikasi publik yang adaptif dan responsif. “Stabilitas bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Ia harus dikelola melalui kebijakan yang kredibel dan kepercayaan yang terus dirawat,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
