Haedar Nashir: Perubahan Struktur Polri Rawan Timbulkan Masalah Baru
Sabtu, 21 Februari 2026 - 21:02 WIB
loading...
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir angkat bicara soal wacana perubahan struktur Polri. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir angkat bicara soal wacana perubahan struktur Polri. Jika setiap masalah muncul dan dilakukan perubahan struktural maka hal tersebut justru menimbulkan masalah baru atau tidak menyelesaikan permasalahan yang ada.
"Apakah dengan ada masalah kementerian kita hilangkan, kita lebur dan lain sebagainya, atau juga ketika kita punya masalah dalam kehidupan masyarakat selalu perubahan struktural, cukuplah," kata Haedar, Jakarta, Sabtu (21/2/2026).
Menurut Haedar, posisi Polri setelah Reformasi 1998, berada langsung di bawah presiden dan itu tentu hasil dari pertimbangan yang matang. Mengingat, ketika itu seluruh proses dan institusi kenegaraan mengalami perubahan.
Baca juga: Haedar Nashir Ajak Umat Jadikan Ramadan sebagai Kanopi Sosial
Selain itu, Polri dan TNI merupakan alat negara yang sangat penting dengan fungsi yang berbeda. Jika ada masalah, katanya, akan lebih baik masalah tersebut diperbaiki di internal institusi. "Kalau ada masalah lebih baik lihat kondisi di dalam dan diperbaiki yang ada di dalam, sebagaimana juga ada masalah dalam birokrasi pemerintahan secara keseluruhan," ujar Haedar.
Muhammadiyah menyarankan diterapkannya good governance. Baik di tubuh internal kepolisian, tentara, hingga birokrasi kementerian. Sebab, semuanya saat ini mempunyai masalah terkait pencegahan korupsi.
"Saya percaya Presiden Prabowo Subianto dengan kenegarawanannya dan pandangan-pandangannya yang luar biasa visioner mampu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi," ucap Haedar.
Lihat video: Pusaran Narkoba di Tubuh Polri, Eks Kapolres Bima Kota Terbukti Gunakan Narkotika
Muhammadiyah berharap institusi-institusi yang ada, Polri, TNI, birokrasi, kementerian terus memperbaiki diri agar ada prinsip good governance, semakin minim korupsi dan tidak kalah penting semua melayani bangsa, negara, dan rakyat sesuai dengan tupoksinya.
"Kami berharap juga kepada Tim Reformasi Polri untuk dengan seksama dan bijaksana memahami persoalan secara komprehensif," turur Haedar.
Haedar juga menegaskan Muhammadiyah tidak akan berbicara menyangkut orang atau personal dalam posisi di instansi pemerintahan. Termasuk dalam hal ini orang nomor satu di kepolisian. Haedar menyebut hal itu merupakan hak prerogratif dan kebijaksanaan dari Presiden. "Saya yakin bahwa Pak Prabowo memiliki pandangan yang tentu luas, saksama, dan bijaksana," ucapnya.
"Apakah dengan ada masalah kementerian kita hilangkan, kita lebur dan lain sebagainya, atau juga ketika kita punya masalah dalam kehidupan masyarakat selalu perubahan struktural, cukuplah," kata Haedar, Jakarta, Sabtu (21/2/2026).
Menurut Haedar, posisi Polri setelah Reformasi 1998, berada langsung di bawah presiden dan itu tentu hasil dari pertimbangan yang matang. Mengingat, ketika itu seluruh proses dan institusi kenegaraan mengalami perubahan.
Baca juga: Haedar Nashir Ajak Umat Jadikan Ramadan sebagai Kanopi Sosial
Selain itu, Polri dan TNI merupakan alat negara yang sangat penting dengan fungsi yang berbeda. Jika ada masalah, katanya, akan lebih baik masalah tersebut diperbaiki di internal institusi. "Kalau ada masalah lebih baik lihat kondisi di dalam dan diperbaiki yang ada di dalam, sebagaimana juga ada masalah dalam birokrasi pemerintahan secara keseluruhan," ujar Haedar.
Muhammadiyah menyarankan diterapkannya good governance. Baik di tubuh internal kepolisian, tentara, hingga birokrasi kementerian. Sebab, semuanya saat ini mempunyai masalah terkait pencegahan korupsi.
"Saya percaya Presiden Prabowo Subianto dengan kenegarawanannya dan pandangan-pandangannya yang luar biasa visioner mampu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi," ucap Haedar.
Lihat video: Pusaran Narkoba di Tubuh Polri, Eks Kapolres Bima Kota Terbukti Gunakan Narkotika
Muhammadiyah berharap institusi-institusi yang ada, Polri, TNI, birokrasi, kementerian terus memperbaiki diri agar ada prinsip good governance, semakin minim korupsi dan tidak kalah penting semua melayani bangsa, negara, dan rakyat sesuai dengan tupoksinya.
"Kami berharap juga kepada Tim Reformasi Polri untuk dengan seksama dan bijaksana memahami persoalan secara komprehensif," turur Haedar.
Haedar juga menegaskan Muhammadiyah tidak akan berbicara menyangkut orang atau personal dalam posisi di instansi pemerintahan. Termasuk dalam hal ini orang nomor satu di kepolisian. Haedar menyebut hal itu merupakan hak prerogratif dan kebijaksanaan dari Presiden. "Saya yakin bahwa Pak Prabowo memiliki pandangan yang tentu luas, saksama, dan bijaksana," ucapnya.
(cip)
Lihat Juga :
