Jokowi Ngaku Tak Tanda Tangan Revisi UU KPK, Saut Situmorang: Dia Bikin Perppu Kan Bisa
Rabu, 18 Februari 2026 - 23:04 WIB
loading...
Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang buka suara merespons pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terkait revisi Undang-undang KPK pada 2019. Foto: Jonathan Simanjuntak
A
A
A
JAKARTA - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang buka suara merespons pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terkait revisi Undang-Undang KPK pada 2019. Menurutnya, Presiden bisa mengeluarkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) jika tidak menyetujui revisi UU tersebut.
"Sebenarnya sebagai Presiden dia bisa bilang, dia bikin Perppu kan bisa. Kan waktu diajukan, (dia bisa) enggak, gue tolak. Bukan mengatakan tidak tanda tangan," tutur Saut kepada wartawan, Rabu (18/2/2026).
Saut menambahkan ada atau tidak adanya tanda tangan Presiden tidak menyatakan sikap apa pun. Pasalnya, dengan sendirinya undang-undang juga akan berjalan apabila tidak ditandatangani.
Baca juga: Pimpinan DPR Sangkal Omongan Jokowi soal Inisiatif Revisi UU KPK: Masyarakat Sudah Cerdas
"Jadi sekali lagi, jangan bilang karena enggak tanda tangan. Gak bisa. Enggak tanda tangan, itu (UU) jalan. Artinya lu larang dong. Enggak bisa? Lu bikin Perpu Aja," tambah dia.
Saut mengatakan sikap Jokowi pada akhirnya tidak memberikan jawaban apa pun terhadap undang-undang yang dianggap melemahkan KPK saat itu. Ia meyakini 57 pegawai KPK yang dipecat pun merupakan salah satu dari dampak dilemahkannya UU KPK.
"Nyatanya hancur semua. 57 orang dipecat sia-sia coba, itu orang terbaik semua," tandas Saut.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan setuju jika Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikembalikan ke versi lama. Pernyataan itu disampaikan Jokowi menanggapi usulan mantan Ketua KPK Abraham Samad agar UU KPK direvisi.
"Ya saya setuju, bagus," kata Jokowi di Stadion Manahan Solo, Jumat (13/2/2026) sore.
Jokowi menegaskan, revisi UU KPK yang terjadi pada 2019 merupakan inisiatif DPR. Dia meminta publik tidak keliru memahami proses saat itu. "Jangan keliru ya, inisiatif DPR," ucapnya.
Dia juga menekankan bahwa dirinya tidak menandatangani revisi tersebut. "Memang saat itu atas inisiatif DPR direvisi, tapi saya tidak tanda tangan," ujarnya.
"Sebenarnya sebagai Presiden dia bisa bilang, dia bikin Perppu kan bisa. Kan waktu diajukan, (dia bisa) enggak, gue tolak. Bukan mengatakan tidak tanda tangan," tutur Saut kepada wartawan, Rabu (18/2/2026).
Saut menambahkan ada atau tidak adanya tanda tangan Presiden tidak menyatakan sikap apa pun. Pasalnya, dengan sendirinya undang-undang juga akan berjalan apabila tidak ditandatangani.
Baca juga: Pimpinan DPR Sangkal Omongan Jokowi soal Inisiatif Revisi UU KPK: Masyarakat Sudah Cerdas
"Jadi sekali lagi, jangan bilang karena enggak tanda tangan. Gak bisa. Enggak tanda tangan, itu (UU) jalan. Artinya lu larang dong. Enggak bisa? Lu bikin Perpu Aja," tambah dia.
Saut mengatakan sikap Jokowi pada akhirnya tidak memberikan jawaban apa pun terhadap undang-undang yang dianggap melemahkan KPK saat itu. Ia meyakini 57 pegawai KPK yang dipecat pun merupakan salah satu dari dampak dilemahkannya UU KPK.
"Nyatanya hancur semua. 57 orang dipecat sia-sia coba, itu orang terbaik semua," tandas Saut.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan setuju jika Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikembalikan ke versi lama. Pernyataan itu disampaikan Jokowi menanggapi usulan mantan Ketua KPK Abraham Samad agar UU KPK direvisi.
"Ya saya setuju, bagus," kata Jokowi di Stadion Manahan Solo, Jumat (13/2/2026) sore.
Jokowi menegaskan, revisi UU KPK yang terjadi pada 2019 merupakan inisiatif DPR. Dia meminta publik tidak keliru memahami proses saat itu. "Jangan keliru ya, inisiatif DPR," ucapnya.
Dia juga menekankan bahwa dirinya tidak menandatangani revisi tersebut. "Memang saat itu atas inisiatif DPR direvisi, tapi saya tidak tanda tangan," ujarnya.
(rca)
Lihat Juga :
