Membenahi Tata Kelola Angkutan Wisata Jelang Mudik Lebaran
Minggu, 15 Februari 2026 - 20:36 WIB
loading...
Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). Foto/Dok.Pribadi
A
A
A
Djoko Setijowarno
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata
Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)
SEBANYAK 62 persen bus pariwisata melanggar aturan. Itulah potret yang mengkhawatirkan keselamatan jalan kita. Perlu upaya serius pemerintah, supaya tidak memangkas anggaran keselamatan di Kementerian Perhubungan.
Meskipun program mudik gratis secara rutin diselenggarakan oleh pemerintah, BUMN dan swasta untuk membantu masyarakat. Patut menjadi catatan bahwa mayoritas moda transportasi yang digunakan adalah armada bus pariwisata.
Hal ini memicu kekhawatiran serius mengingat data di lapangan menunjukkan tingkat pelanggaran regulasi, baik secara teknis maupun administratif, pada bus pariwisata masih tergolong sangat tinggi dan berisiko bagi keselamatan penumpang.
Hasil rampcheck yang dilakukan BPTD Kelas II Jawa Tengah periode 1–31 Januari 2026 menunjukkan potret mengkhawatirkan pada sektor bus pariwisata. Dari pemeriksaan terhadap 92 kendaraan di lokasi wisata, ditemukan 57 armada (62 persen) melakukan pelanggaran.
Temuan ini didominasi oleh unsur teknis utama sebanyak 63 pelanggaran (60,6 persen). Selain teknis, aspek administrasi juga menjadi catatan serius dengan rincian, 17 kendaraan tidak memiliki KPS (16,3 persen), 12 kendaraan dengan BLU-e kedaluwarsa (11,5 persen), 11 kendaraan dengan KPS tidak berlaku (10,6 persen), serta satu armada tanpa BLU-e (1 persen).
Rangkaian insiden dan ketidakteraturan dalam operasional angkutan pariwisata belakangan ini telah menyingkap sejumlah permasalahan krusial yang selama ini terpendam. Hal ini memaksa para pemangku kepentingan untuk memberikan perhatian serius terhadap perbaikan tata kelola transportasi, demi mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pariwisata nasional.
Merujuk pada laporan terbaru dari Direktorat Angkutan Jalan Ditjenhubdat (2026), terdapat delapan isu fundamental dalam tata kelola angkutan pariwisata yang harus segera dibenahi guna menjamin keamanan pengguna jasa.
Pertama, pengemudi angkutan pariwisata terindikasi tidak menguasai medan atau wilayah operasi. Kedua, pengemudi angkutan pariwisata tidak memiliki kompetensi yang cukup. Ketiga pengemudi angkutan pariwisata terindikasi kelelahan pada saat mengoperasikan kendaraannya.
Keempat, pengemudi angkutan pariwisata tidak memiliki kompetensi yang cukup. Kelima, perusahaan angkutan pariwisata belum menyusun atau memiliki Sistem Manajemen Keselamatan (SMK). Keenam, kendaraan angkutan pariwisata terindikasi banyak tidak laik jalan dan/atau tidak laik operasi.
Ketujuh, pengguna tidak memastikan kendaraan laik jalan dikarenakan harga murah. Delapan, perbedaan jumlah kendaraan pada SPIONAM (Sistem Perizinan Online Angkutan Darat dan Multimoda) dengan jumlah kendaraan pada data PT Jasa Raharja ketika membayar iuran wajib asuransi kecelakaan diri.
Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) Perusahaan Angkutan Umum adalah bagian dari tata kelola perusahaan yang berupa komitmen dan prosedur terstruktur untuk meminimalkan risiko kecelakaan dan menjamin keselamatan transportasi. Pasal 204 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakansistem manajemen keselamatan dengan berpedoman pada rencana umum nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Di Indonesia, hal ini diatur secara ketat melalui Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 85 Tahun 2018. Secara sederhana, SMK bukan sekadar aturan di atas kertas, melainkan panduan operasional agar setiap bus atau truk yang keluar dari pool benar-benar dalam kondisi aman.
Setiap perusahaan angkutan umum wajib menyusun dokumen SMK yang mencakup 10 pilar utama. 1, komitmen dan kebijakan; 2, pengorganisasian; 3, manajemen bahaya dan risiko; 4, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan; 5, dokumentasi dan data; 6, peningkatan kompetensi dan pelatihan; 7, tanggap darurat; 8, pelaporan kecelakaan internal; 9, monitoring dan evaluasi; 10, pengukuran kinerja.
Hingga saat ini, penerapan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) di industri angkutan umum masih sangat minim. Tercatat baru 227 perusahaan yang mengantongi sertifikat SMK, yang terdiri dari 82 perusahaan angkutan penumpang dan 145 perusahaan angkutan barang.
Angka ini mencerminkan capaian yang sangat kecil, yakni hanya 0,0051 persen dari total 42.785 perusahaan angkutan umum yang terdaftar dalam sistem SPIONAM. Untuk mempercepat kepemilikan sertifikat SMK ini, proses pengurusannya kini tidak lagi terpusat di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
Layanan ini telah didelegasikan ke Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) yang tersebar di hampir seluruh provinsi. Sehingga perusahaan angkutan di daerah dapat lebih mudah dan cepat dalam memenuhi standar keselamatan.
Melihat masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan bus pariwisata, sudah saatnya kita memberikan perhatian lebih serius pada aspek keselamatan. Diperlukan langkah-langkah preventif yang nyata dan komprehensif dari berbagai pihak guna memutus rantai insiden ini. Sehingga perjalanan wisata yang seharusnya menyenangkan tidak lagi berujung pada duka yang berulang.
Upaya itu, antara lain (1) pelatihan dan sertifikasi rutin bagi pengemudi bus wisata, mencakup defensive driving, manajemen kelalahan, dan keselamatan penumpang, (2) melakukan uji kesehatan dan psikologis pengemudi secara berkala, (3) melakukan sistem rotasi sopir untuk perjalnan jarak jauh agar tidak ada yang mengemudi melebihi jam kerja aman (maksimum 8 jam per hari).
Selanjutnya, (4) melakukan rampcheck di setiap lokasi wisata, (5) perusahaan angkutan pariwisata melakukan pemeriksaan awal sebelum perjalanan, (6) memberikan sanksi tegas kepada perusahaan angkutan yang melakukan pelanggaran atau kelalaian dan memberikan penghargaan bagi perusahaan yang telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan di dalam menjalankan usahanya.
Kemudian, (7) peningkatan kualitas jalan wisata (khusus daerah pegunungan) dan penempatan rambu kecepatan, batas berat, dan titik bahaya di ruite rawan kecelakaan, (8) Program Safety Campaign rutin menjelang musim liburan, dan (9) melakukan edukasi publik kepada seluruh masyarakat terkait faktor keselamatan selama berkendara dan melaporkan jika pengemudi ugal-ugalan
Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan, memegang tanggung jawab penuh untuk melakukan pengawasan ketat terhadap setiap unit armada bus yang akan dikerahkan dalam program mudik gratis. Tidak boleh ada ruang sedikit pun bagi toleransi terhadap armada yang dinyatakan tidak laik jalan, demi memutus risiko kecelakaan sejak dini.
Lebih dari itu, fokus keselamatan harus menyasar aspek manusia. Setiap pengemudi wajib menjalani tes kesehatan dan pemeriksaan fisik secara menyeluruh untuk memastikan mereka dalam kondisi prima, karena pada akhirnya, keselamatan nyawa pemudik adalah prioritas tertinggi yang tidak bisa ditawar.
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata
Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)
SEBANYAK 62 persen bus pariwisata melanggar aturan. Itulah potret yang mengkhawatirkan keselamatan jalan kita. Perlu upaya serius pemerintah, supaya tidak memangkas anggaran keselamatan di Kementerian Perhubungan.
Meskipun program mudik gratis secara rutin diselenggarakan oleh pemerintah, BUMN dan swasta untuk membantu masyarakat. Patut menjadi catatan bahwa mayoritas moda transportasi yang digunakan adalah armada bus pariwisata.
Hal ini memicu kekhawatiran serius mengingat data di lapangan menunjukkan tingkat pelanggaran regulasi, baik secara teknis maupun administratif, pada bus pariwisata masih tergolong sangat tinggi dan berisiko bagi keselamatan penumpang.
Hasil rampcheck yang dilakukan BPTD Kelas II Jawa Tengah periode 1–31 Januari 2026 menunjukkan potret mengkhawatirkan pada sektor bus pariwisata. Dari pemeriksaan terhadap 92 kendaraan di lokasi wisata, ditemukan 57 armada (62 persen) melakukan pelanggaran.
Temuan ini didominasi oleh unsur teknis utama sebanyak 63 pelanggaran (60,6 persen). Selain teknis, aspek administrasi juga menjadi catatan serius dengan rincian, 17 kendaraan tidak memiliki KPS (16,3 persen), 12 kendaraan dengan BLU-e kedaluwarsa (11,5 persen), 11 kendaraan dengan KPS tidak berlaku (10,6 persen), serta satu armada tanpa BLU-e (1 persen).
Permasalahan
Rangkaian insiden dan ketidakteraturan dalam operasional angkutan pariwisata belakangan ini telah menyingkap sejumlah permasalahan krusial yang selama ini terpendam. Hal ini memaksa para pemangku kepentingan untuk memberikan perhatian serius terhadap perbaikan tata kelola transportasi, demi mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pariwisata nasional.
Merujuk pada laporan terbaru dari Direktorat Angkutan Jalan Ditjenhubdat (2026), terdapat delapan isu fundamental dalam tata kelola angkutan pariwisata yang harus segera dibenahi guna menjamin keamanan pengguna jasa.
Pertama, pengemudi angkutan pariwisata terindikasi tidak menguasai medan atau wilayah operasi. Kedua, pengemudi angkutan pariwisata tidak memiliki kompetensi yang cukup. Ketiga pengemudi angkutan pariwisata terindikasi kelelahan pada saat mengoperasikan kendaraannya.
Keempat, pengemudi angkutan pariwisata tidak memiliki kompetensi yang cukup. Kelima, perusahaan angkutan pariwisata belum menyusun atau memiliki Sistem Manajemen Keselamatan (SMK). Keenam, kendaraan angkutan pariwisata terindikasi banyak tidak laik jalan dan/atau tidak laik operasi.
Ketujuh, pengguna tidak memastikan kendaraan laik jalan dikarenakan harga murah. Delapan, perbedaan jumlah kendaraan pada SPIONAM (Sistem Perizinan Online Angkutan Darat dan Multimoda) dengan jumlah kendaraan pada data PT Jasa Raharja ketika membayar iuran wajib asuransi kecelakaan diri.
Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) Perusahaan Angkutan Umum adalah bagian dari tata kelola perusahaan yang berupa komitmen dan prosedur terstruktur untuk meminimalkan risiko kecelakaan dan menjamin keselamatan transportasi. Pasal 204 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakansistem manajemen keselamatan dengan berpedoman pada rencana umum nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Di Indonesia, hal ini diatur secara ketat melalui Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 85 Tahun 2018. Secara sederhana, SMK bukan sekadar aturan di atas kertas, melainkan panduan operasional agar setiap bus atau truk yang keluar dari pool benar-benar dalam kondisi aman.
Setiap perusahaan angkutan umum wajib menyusun dokumen SMK yang mencakup 10 pilar utama. 1, komitmen dan kebijakan; 2, pengorganisasian; 3, manajemen bahaya dan risiko; 4, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan; 5, dokumentasi dan data; 6, peningkatan kompetensi dan pelatihan; 7, tanggap darurat; 8, pelaporan kecelakaan internal; 9, monitoring dan evaluasi; 10, pengukuran kinerja.
Hingga saat ini, penerapan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) di industri angkutan umum masih sangat minim. Tercatat baru 227 perusahaan yang mengantongi sertifikat SMK, yang terdiri dari 82 perusahaan angkutan penumpang dan 145 perusahaan angkutan barang.
Angka ini mencerminkan capaian yang sangat kecil, yakni hanya 0,0051 persen dari total 42.785 perusahaan angkutan umum yang terdaftar dalam sistem SPIONAM. Untuk mempercepat kepemilikan sertifikat SMK ini, proses pengurusannya kini tidak lagi terpusat di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
Layanan ini telah didelegasikan ke Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) yang tersebar di hampir seluruh provinsi. Sehingga perusahaan angkutan di daerah dapat lebih mudah dan cepat dalam memenuhi standar keselamatan.
Upaya Pencegahan
Melihat masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan bus pariwisata, sudah saatnya kita memberikan perhatian lebih serius pada aspek keselamatan. Diperlukan langkah-langkah preventif yang nyata dan komprehensif dari berbagai pihak guna memutus rantai insiden ini. Sehingga perjalanan wisata yang seharusnya menyenangkan tidak lagi berujung pada duka yang berulang.
Upaya itu, antara lain (1) pelatihan dan sertifikasi rutin bagi pengemudi bus wisata, mencakup defensive driving, manajemen kelalahan, dan keselamatan penumpang, (2) melakukan uji kesehatan dan psikologis pengemudi secara berkala, (3) melakukan sistem rotasi sopir untuk perjalnan jarak jauh agar tidak ada yang mengemudi melebihi jam kerja aman (maksimum 8 jam per hari).
Selanjutnya, (4) melakukan rampcheck di setiap lokasi wisata, (5) perusahaan angkutan pariwisata melakukan pemeriksaan awal sebelum perjalanan, (6) memberikan sanksi tegas kepada perusahaan angkutan yang melakukan pelanggaran atau kelalaian dan memberikan penghargaan bagi perusahaan yang telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan di dalam menjalankan usahanya.
Kemudian, (7) peningkatan kualitas jalan wisata (khusus daerah pegunungan) dan penempatan rambu kecepatan, batas berat, dan titik bahaya di ruite rawan kecelakaan, (8) Program Safety Campaign rutin menjelang musim liburan, dan (9) melakukan edukasi publik kepada seluruh masyarakat terkait faktor keselamatan selama berkendara dan melaporkan jika pengemudi ugal-ugalan
Penutup
Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan, memegang tanggung jawab penuh untuk melakukan pengawasan ketat terhadap setiap unit armada bus yang akan dikerahkan dalam program mudik gratis. Tidak boleh ada ruang sedikit pun bagi toleransi terhadap armada yang dinyatakan tidak laik jalan, demi memutus risiko kecelakaan sejak dini.
Lebih dari itu, fokus keselamatan harus menyasar aspek manusia. Setiap pengemudi wajib menjalani tes kesehatan dan pemeriksaan fisik secara menyeluruh untuk memastikan mereka dalam kondisi prima, karena pada akhirnya, keselamatan nyawa pemudik adalah prioritas tertinggi yang tidak bisa ditawar.
(shf)
Lihat Juga :
