DPR: Pemerintah Memiliki Peran Sentral Memperkuat Industri Pertahanan Dalam Negeri
Jum'at, 13 Februari 2026 - 16:15 WIB
loading...
Prajurit TNI mengikuti parade alutsista peringatan HUT ke-78 TNI di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta, Kamis (5/10/2023). Foto/Arif Julianto
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan pemerintah memiliki peran sentral dalam memperkuat industri pertahanan sebagai bagian dari strategi besar kemandirian nasional dan ketahanan negara. Dia melanjutkan, Komisi I DPR bersama pemerintah berkomitmen mendorong industri pertahanan dalam negeri agar tumbuh berkelanjutan.
Dengan kebijakan yang tepat, dukungan anggaran yang konsisten, serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, Indonesia diyakini mampu mewujudkan kemandirian pertahanan sekaligus memperkuat posisi strategis di kawasan. Dia menilai penguatan industri pertahanan nasional harus ditopang oleh kebijakan yang konsisten dan terintegrasi.
Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan perlu dijalankan secara disiplin, khususnya terkait kewajiban penggunaan produk dalam negeri dalam setiap pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Selain itu, optimalisasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam setiap proyek pengadaan pertahanan menjadi instrumen penting untuk memperbesar nilai tambah di dalam negeri.
Baca juga: DPR Dorong Perkuat Kemandirian Industri Pertahanan Dalam Negeri
DPR juga mendorong penyusunan roadmap jangka panjang industri pertahanan nasional yang terintegrasi antara Kementerian Pertahanan, TNI, BUMN, BUMS, serta lembaga riset dan perguruan tinggi. “Ketika pemerintah atau dalam hal ini TNI melakukan pengadaan alutsista, harus dipastikan terdapat skema kerja sama yang membangun kapasitas industri dalam negeri, baik melalui produksi bersama, transfer teknologi yang terukur, maupun peningkatan kemampuan desain dan rekayasa nasional,” ujar TB Hasanuddin, Kamis (12/2/2026).
Dalam ekosistem industri pertahanan, BUMN pertahanan diposisikan sebagai tulang punggung produksi alutsista strategis. Sejumlah BUMN seperti PT Pindad, PT PAL Indonesia, dan PT Dirgantara Indonesia telah menunjukkan peningkatan kapasitas produksi, mulai dari kendaraan taktis, kapal perang, hingga pesawat CN-235 dan NC-212.
Kendati demikian, peran Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dinilai semakin krusial sebagai mitra strategis yang memperkuat rantai pasok melalui penyediaan komponen, teknologi, dan inovasi. TB Hasanuddin menegaskan, DPR memberikan dukungan penuh terhadap penguatan industri pertahanan swasta nasional yang telah memiliki kapabilitas dan legalitas sesuai ketentuan Kementerian Pertahanan.
“BUMS pertahanan harus mendapatkan ruang yang adil dan proporsional dalam ekosistem industri nasional. Mereka adalah bagian integral dari kekuatan pertahanan kita. Dukungan kebijakan, kemudahan akses pembiayaan, serta kepastian pasar menjadi faktor penting agar industri swasta mampu tumbuh dan berkontribusi optimal,” tuturnya.
Salah satu pelaku industri swasta yang dinilai memiliki kontribusi signifikan adalah PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia (NKRI) yang beroperasi di Bandung. Perusahaan swasta nasional ini telah mengantongi lisensi resmi dari Kementerian Pertahanan dan menjadi bagian penting dalam rantai pasok industri pertahanan nasional.
NKRI memproduksi berbagai komponen amunisi kecil dan komponen presisi, termasuk selongsong peluru, proyektil, serta komponen mekanik untuk sistem senjata kaliber kecil. Selain itu, perusahaan ini juga mengembangkan dan memproduksi komponen senjata ringan, termasuk bagian-bagian presisi untuk platform pistol dan senapan, serta komponen mekanikal pendukung untuk kendaraan taktis, kapal, dan pesawat.
Kemampuan produksi komponen amunisi kaliber kecil secara mandiri tersebut berkontribusi pada peningkatan TKDN dan mengurangi ketergantungan terhadap pemasok luar negeri, khususnya pada sektor amunisi dan suku cadang yang bersifat strategis. Dengan penguatan kapasitas produksi dan standar mutu industri pertahanan, kehadiran NKRI dinilai memperkuat struktur industri nasional dari hulu hingga hilir.
Di sisi lain, PT Republik Defensindo juga muncul sebagai pemain swasta strategis. Perusahaan ini aktif memproduksi kendaraan militer khusus, mulai dari rantis 4x4, truk angkut personel, hingga pengembangan prototipe kendaraan amfibi berantai.
Pada 2020, PT Republik Defensindo berkolaborasi dengan BUMN pertahanan dalam pembangunan fasilitas produksi amunisi kaliber 9×19 mm secara terpadu. Kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa sinergi BUMN dan BUMS bukan sekadar konsep, melainkan telah diimplementasikan dalam penguatan kapasitas produksi nasional.
Dengan dukungan kebijakan yang konsisten, sinergi BUMN dan BUMS, serta penguatan kapasitas produksi dalam negeri, Indonesia diyakini dapat membangun ekosistem industri pertahanan yang mandiri, berdaya saing global, dan menjadi pilar utama ketahanan nasional.
Dengan kebijakan yang tepat, dukungan anggaran yang konsisten, serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, Indonesia diyakini mampu mewujudkan kemandirian pertahanan sekaligus memperkuat posisi strategis di kawasan. Dia menilai penguatan industri pertahanan nasional harus ditopang oleh kebijakan yang konsisten dan terintegrasi.
Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan perlu dijalankan secara disiplin, khususnya terkait kewajiban penggunaan produk dalam negeri dalam setiap pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Selain itu, optimalisasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam setiap proyek pengadaan pertahanan menjadi instrumen penting untuk memperbesar nilai tambah di dalam negeri.
Baca juga: DPR Dorong Perkuat Kemandirian Industri Pertahanan Dalam Negeri
DPR juga mendorong penyusunan roadmap jangka panjang industri pertahanan nasional yang terintegrasi antara Kementerian Pertahanan, TNI, BUMN, BUMS, serta lembaga riset dan perguruan tinggi. “Ketika pemerintah atau dalam hal ini TNI melakukan pengadaan alutsista, harus dipastikan terdapat skema kerja sama yang membangun kapasitas industri dalam negeri, baik melalui produksi bersama, transfer teknologi yang terukur, maupun peningkatan kemampuan desain dan rekayasa nasional,” ujar TB Hasanuddin, Kamis (12/2/2026).
Dalam ekosistem industri pertahanan, BUMN pertahanan diposisikan sebagai tulang punggung produksi alutsista strategis. Sejumlah BUMN seperti PT Pindad, PT PAL Indonesia, dan PT Dirgantara Indonesia telah menunjukkan peningkatan kapasitas produksi, mulai dari kendaraan taktis, kapal perang, hingga pesawat CN-235 dan NC-212.
Kendati demikian, peran Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dinilai semakin krusial sebagai mitra strategis yang memperkuat rantai pasok melalui penyediaan komponen, teknologi, dan inovasi. TB Hasanuddin menegaskan, DPR memberikan dukungan penuh terhadap penguatan industri pertahanan swasta nasional yang telah memiliki kapabilitas dan legalitas sesuai ketentuan Kementerian Pertahanan.
“BUMS pertahanan harus mendapatkan ruang yang adil dan proporsional dalam ekosistem industri nasional. Mereka adalah bagian integral dari kekuatan pertahanan kita. Dukungan kebijakan, kemudahan akses pembiayaan, serta kepastian pasar menjadi faktor penting agar industri swasta mampu tumbuh dan berkontribusi optimal,” tuturnya.
Salah satu pelaku industri swasta yang dinilai memiliki kontribusi signifikan adalah PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia (NKRI) yang beroperasi di Bandung. Perusahaan swasta nasional ini telah mengantongi lisensi resmi dari Kementerian Pertahanan dan menjadi bagian penting dalam rantai pasok industri pertahanan nasional.
NKRI memproduksi berbagai komponen amunisi kecil dan komponen presisi, termasuk selongsong peluru, proyektil, serta komponen mekanik untuk sistem senjata kaliber kecil. Selain itu, perusahaan ini juga mengembangkan dan memproduksi komponen senjata ringan, termasuk bagian-bagian presisi untuk platform pistol dan senapan, serta komponen mekanikal pendukung untuk kendaraan taktis, kapal, dan pesawat.
Kemampuan produksi komponen amunisi kaliber kecil secara mandiri tersebut berkontribusi pada peningkatan TKDN dan mengurangi ketergantungan terhadap pemasok luar negeri, khususnya pada sektor amunisi dan suku cadang yang bersifat strategis. Dengan penguatan kapasitas produksi dan standar mutu industri pertahanan, kehadiran NKRI dinilai memperkuat struktur industri nasional dari hulu hingga hilir.
Di sisi lain, PT Republik Defensindo juga muncul sebagai pemain swasta strategis. Perusahaan ini aktif memproduksi kendaraan militer khusus, mulai dari rantis 4x4, truk angkut personel, hingga pengembangan prototipe kendaraan amfibi berantai.
Pada 2020, PT Republik Defensindo berkolaborasi dengan BUMN pertahanan dalam pembangunan fasilitas produksi amunisi kaliber 9×19 mm secara terpadu. Kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa sinergi BUMN dan BUMS bukan sekadar konsep, melainkan telah diimplementasikan dalam penguatan kapasitas produksi nasional.
Dengan dukungan kebijakan yang konsisten, sinergi BUMN dan BUMS, serta penguatan kapasitas produksi dalam negeri, Indonesia diyakini dapat membangun ekosistem industri pertahanan yang mandiri, berdaya saing global, dan menjadi pilar utama ketahanan nasional.
(rca)
Lihat Juga :
