Pastikan PBI JK Tetap Aktif, SK Mensos Harus Direvisi
Kamis, 12 Februari 2026 - 13:55 WIB
loading...
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Edy Wuryanto meminta pemerintah segera merevisi Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026 tentang penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Foto: Dok Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Edy Wuryanto meminta pemerintah segera merevisi Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026 tentang penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) . Ini bertujuan agar kesepakatan antara DPR dan pemerintah mengenai pengaktifan kembali peserta selama masa transisi 3 bulan memiliki kepastian hukum.
Menurut dia, kesepakatan lisan dalam rapat belum memiliki kekuatan hukum (legal standing) tanpa regulasi resmi. Tanpa revisi SK, dia khawatir pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang telah dinonaktifkan memicu persoalan administratif dan kendala pembiayaan di lapangan.
Baca juga: Rumah Sakit Dilarang Menolak Pasien BPJS PBI-JK Nonaktif!
“Kesepakatan DPR dalam pertemuan dengan pemerintah itu belum menjadi legal standing. Sebanyak 11 juta peserta yang dinonaktifkan harus diaktifkan kembali selama tiga bulan ke depan dan memperoleh pembiayaan, bukan hanya mereka yang menderita penyakit kronis atau katastrofik saja,” ujar Edy di Jakarta, Kamis (12/2/2026).
"Ini (kasus penonaktifan peserta PBI JK) sumber kegaduhan dan dari dulu nggak pernah selesai," lanjutnya.
Politikus PDIP ini menambahkan jika tidak ada surat resmi pengaktifan kembali, pihak rumah sakit berpotensi mengalami kesulitan saat proses klaim pembiayaan. Hal ini dinilai dapat merugikan fasilitas kesehatan yang tetap memberikan pelayanan masyarakat.
“SK Mensos Nomor 3 Tahun 2026 menyatakan nonaktif, maka untuk tiga bulan ke depan Mensos harus mengeluarkan surat pengaktifan kembali agar layanan bisa dibiayai negara,” ucapnya.
Edy menekankan bahwa kesepakatan masa transisi ini mencakup seluruh peserta PBI yang dinonaktifkan yakni 11 juta orang. Dia mendesak pemerintah menjamin seluruh peserta tersebut tetap mendapatkan layanan kesehatan dengan jaminan pembiayaan dari negara.
“Jadi, selama tiga bulan layanan kesehatan harus tetap diberikan dan PBI dibayar pemerintah. Ini menyangkut 11 juta orang, semuanya, bukan hanya yang sakit kronis,” katanya.
Menurut dia, kesepakatan lisan dalam rapat belum memiliki kekuatan hukum (legal standing) tanpa regulasi resmi. Tanpa revisi SK, dia khawatir pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang telah dinonaktifkan memicu persoalan administratif dan kendala pembiayaan di lapangan.
Baca juga: Rumah Sakit Dilarang Menolak Pasien BPJS PBI-JK Nonaktif!
“Kesepakatan DPR dalam pertemuan dengan pemerintah itu belum menjadi legal standing. Sebanyak 11 juta peserta yang dinonaktifkan harus diaktifkan kembali selama tiga bulan ke depan dan memperoleh pembiayaan, bukan hanya mereka yang menderita penyakit kronis atau katastrofik saja,” ujar Edy di Jakarta, Kamis (12/2/2026).
"Ini (kasus penonaktifan peserta PBI JK) sumber kegaduhan dan dari dulu nggak pernah selesai," lanjutnya.
Politikus PDIP ini menambahkan jika tidak ada surat resmi pengaktifan kembali, pihak rumah sakit berpotensi mengalami kesulitan saat proses klaim pembiayaan. Hal ini dinilai dapat merugikan fasilitas kesehatan yang tetap memberikan pelayanan masyarakat.
“SK Mensos Nomor 3 Tahun 2026 menyatakan nonaktif, maka untuk tiga bulan ke depan Mensos harus mengeluarkan surat pengaktifan kembali agar layanan bisa dibiayai negara,” ucapnya.
Edy menekankan bahwa kesepakatan masa transisi ini mencakup seluruh peserta PBI yang dinonaktifkan yakni 11 juta orang. Dia mendesak pemerintah menjamin seluruh peserta tersebut tetap mendapatkan layanan kesehatan dengan jaminan pembiayaan dari negara.
“Jadi, selama tiga bulan layanan kesehatan harus tetap diberikan dan PBI dibayar pemerintah. Ini menyangkut 11 juta orang, semuanya, bukan hanya yang sakit kronis,” katanya.
(jon)
Lihat Juga :
