Soal Pertemuan Kapolri-Presiden, Lemkapi: Belum Ada Rencana Pergantian Jenderal Listyo Sigit
Selasa, 10 Februari 2026 - 10:44 WIB
loading...
Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan menjelaskan pertemuan Prabowo dengan Kapolri adalah hal biasa. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo baru-baru ini menemui Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan yang berlangsung di tengah isu pergantian pucuk pimpinan Polri tersebut ramai disorot publik.
Apalagi pertemuan tersebut dilakukan usai Presiden Prabowo menerima sejumlah tokoh oposisi. Setelah pertemuan itu, banyak penafsiran yang muncul ke ruang publik.
Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan menjelaskan pertemuan Prabowo dengan Kapolri adalah hal biasa antara Presiden sebagai atasan dan Kapolri sebagai bawahan. Pertemuan itu untuk membahas perkembangan kamtibmas.
”Saya melihat sejauh ini Presiden belum ada rencana pergantian Kapolri sampai waktunya tiba,” ujarnya Selasa (10/2/2026).
Baca juga: 26 AKBP Dimutasi Kapolri pada Januari 2026, Ada Kapolsek, Kapolres, hingga Wadirressiber
Pergantian Kapolri oleh Presiden, kata Edi, setelah menilai waktu yang tepat. Menurut Edi, pergantian Kapolri tidak baik untuk Polri apabila dilakukan Presiden karena adanya tekanan politik. Artinya, Polri tidak boleh diseret-seret ke dalam politik. Kapolri tidak boleh diganti setiap ada tekanan politik. Itu sangat berbahaya untuk institusi Polri.
"Kita minta kepada Presiden gantilah Kapolri saat waktu yang tepat dengan memperhatikan sikon yang kondusif. Hal ini diperlukan untuk menjaga marwah kepolisian." Kata ketua umum Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia (ADIHGI) ini.
Menurut Edi, Presiden tentu harus menjaga marwah kepolisian jangan karena setiap ada tekanan politik Kapolri diganti atau karena reformasi Polri saat ini dibahas, Kapolri diganti.
Lihat video: Ditawari Posisi Menteri Kepolisian, Jenderal Listyo Sigit: Lebih Baik Jadi Petani
Edi Hasibuan melihat reformasi Polri tidak ada kaitannya dengan pergantian Kapolri. Edi melihat kementerian dan lembaga lain juga sama dan membutuhkan reformasi. "Kami melihat itu adalah dua masalah yang berbeda," kata Dosen Politik Hukum Kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta ini.
Anggota Kompolnas periode 2012 2016 ini menyebut dalam pergantian Kapolri tentu ada prosedur yang harus dilakukan Presiden mulai dari pengajuan sejumlah nama jenderal senior Polri oleh Kompolnas kepada Presiden. Selanjutnya, Presiden memilih satu atau dua nama dari nama itu untuk diajukan kepada komisi DPR.
"Kita minta agar semua prosedur dan tahapan pergantian Kapolri harus dilakukan secara prosedur. Presiden tentu akan meminta masukan Kompolnas ketika melihat pergantian Kapolri sudah sangat dibutuhkan," katanya.
Edi menambahkan, sejauh ini dirinya yakin Kapolri juga tidak pernah berkeinginan untuk menjabat Kapolri selamanya. Namun karena Presiden masih sangat membutuhkan pemikiran dan dukungan Kapolri lalu menjalankan tugas itu dan terus bekerja keras menyukseskan Program Asta Cita Presiden.
"Sejauh ini keberhadilan Program Asta Cita sudah mulai dirasakan masyarakat di seluruh indonesia. Polri adalah salah satu institusi yang paling besar mendukung kebijakan pemerintah," ucapnya.
Apalagi pertemuan tersebut dilakukan usai Presiden Prabowo menerima sejumlah tokoh oposisi. Setelah pertemuan itu, banyak penafsiran yang muncul ke ruang publik.
Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan menjelaskan pertemuan Prabowo dengan Kapolri adalah hal biasa antara Presiden sebagai atasan dan Kapolri sebagai bawahan. Pertemuan itu untuk membahas perkembangan kamtibmas.
”Saya melihat sejauh ini Presiden belum ada rencana pergantian Kapolri sampai waktunya tiba,” ujarnya Selasa (10/2/2026).
Baca juga: 26 AKBP Dimutasi Kapolri pada Januari 2026, Ada Kapolsek, Kapolres, hingga Wadirressiber
Pergantian Kapolri oleh Presiden, kata Edi, setelah menilai waktu yang tepat. Menurut Edi, pergantian Kapolri tidak baik untuk Polri apabila dilakukan Presiden karena adanya tekanan politik. Artinya, Polri tidak boleh diseret-seret ke dalam politik. Kapolri tidak boleh diganti setiap ada tekanan politik. Itu sangat berbahaya untuk institusi Polri.
"Kita minta kepada Presiden gantilah Kapolri saat waktu yang tepat dengan memperhatikan sikon yang kondusif. Hal ini diperlukan untuk menjaga marwah kepolisian." Kata ketua umum Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia (ADIHGI) ini.
Menurut Edi, Presiden tentu harus menjaga marwah kepolisian jangan karena setiap ada tekanan politik Kapolri diganti atau karena reformasi Polri saat ini dibahas, Kapolri diganti.
Lihat video: Ditawari Posisi Menteri Kepolisian, Jenderal Listyo Sigit: Lebih Baik Jadi Petani
Edi Hasibuan melihat reformasi Polri tidak ada kaitannya dengan pergantian Kapolri. Edi melihat kementerian dan lembaga lain juga sama dan membutuhkan reformasi. "Kami melihat itu adalah dua masalah yang berbeda," kata Dosen Politik Hukum Kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta ini.
Anggota Kompolnas periode 2012 2016 ini menyebut dalam pergantian Kapolri tentu ada prosedur yang harus dilakukan Presiden mulai dari pengajuan sejumlah nama jenderal senior Polri oleh Kompolnas kepada Presiden. Selanjutnya, Presiden memilih satu atau dua nama dari nama itu untuk diajukan kepada komisi DPR.
"Kita minta agar semua prosedur dan tahapan pergantian Kapolri harus dilakukan secara prosedur. Presiden tentu akan meminta masukan Kompolnas ketika melihat pergantian Kapolri sudah sangat dibutuhkan," katanya.
Edi menambahkan, sejauh ini dirinya yakin Kapolri juga tidak pernah berkeinginan untuk menjabat Kapolri selamanya. Namun karena Presiden masih sangat membutuhkan pemikiran dan dukungan Kapolri lalu menjalankan tugas itu dan terus bekerja keras menyukseskan Program Asta Cita Presiden.
"Sejauh ini keberhadilan Program Asta Cita sudah mulai dirasakan masyarakat di seluruh indonesia. Polri adalah salah satu institusi yang paling besar mendukung kebijakan pemerintah," ucapnya.
(cip)
Lihat Juga :
