Survei Indikator: Kejagung Jadi Lembaga Hukum Paling Dipercaya, Rekor Tertinggi dalam 2 Tahun Terakhir
Minggu, 08 Februari 2026 - 15:58 WIB
loading...
Kejaksaan Agung (Kejagung). Foto/Dok Kejagung
A
A
A
JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengukuhkan posisinya sebagai lembaga penegak hukum yang paling dipercaya oleh masyarakat Indonesia berdasarkan survei nasional Indikator Politik Indonesia periode 15-21 Januari 2026. Dalam survei tersebut, tingkat kepercayaan publik terhadap Korps Adhyaksa ini mencapai angka tertinggi dalam dua tahun terakhir, mencapai 80 persen.
Angka tersebut melampaui lembaga hukum lainnya seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Polri. Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Prof Burhanuddin Muhtadi memaparkan bahwa capaian ini merupakan hasil dari konsistensi Kejagung dalam menangani kasus-kasus korupsi besar yang menyita perhatian publik.
Dalam rilis bertajuk "Persepsi Publik terhadap Kinerja Presiden dan Kepercayaan Warga terhadap Lembaga-Lembaga Negara", Kejagung mencatatkan akumulasi tingkat kepercayaan yang sangat signifikan. Adapun angkanya mencapai 80%.
Baca juga: Perampasan Aset Koruptor oleh Kejagung Dinilai Hal yang Strategis
“Kepercayaan publik, sebanyak 74% responden menyatakan cukup percaya dan 6% menyatakan sangat percaya,” kata Burhanuddin saat memaparkan hasil survei secara virtual, Minggu (8/2/2026).
Angka ini menempatkan Kejagung di posisi teratas di antara lembaga hukum lainnya, unggul di atas Mahkamah Konstitusi (75,0%), Pengadilan (74,4%), KPK (71,8%), dan Polri (65,5%). Capaian 80% ini menandai rekor tertinggi Kejaksaan dalam dua tahun terakhir.
Jika membandingkan dengan tren sebelumnya, Kejaksaan terakhir kali menyentuh angka kepercayaan di level 80-an persen pada pertengahan 2024, setelah sebelumnya sempat fluktuatif di angka 70-75% pada periode 2025.
Meningkatnya kepercayaan ini selaras dengan persepsi publik terhadap kondisi penegakan hukum secara umum. Data survei menunjukkan, sebanyak 38,6% publik menilai kondisi penegakan hukum saat ini dalam kondisi bik. Sebanyak 3,1% bahkan menilainya sangat baik.
Salah satu pendorong utama lonjakan kepercayaan ini adalah aksi nyata Kejagung dalam menunjukkan transparansi hasil kerja mereka. Langkah Kejagung yang menunjukkan tumpukan uang hasil penindakan korupsi senilai Rp6,6 triliun kepada negara melalui Presiden mendapat dukungan masif.
"Mayoritas publik, yakni sebesar 70,7% (gabungan setuju dan sangat setuju), mengapresiasi langkah Kejaksaan yang menunjukkan tumpukan uang sitaan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban nyata kepada masyarakat," ujar Burhanuddin.
Survei ini dilakukan dengan melibatkan 1.220 responden melalui metode multistage random sampling di seluruh Indonesia, dengan margin of error sebesar 2,9%.
Angka tersebut melampaui lembaga hukum lainnya seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Polri. Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Prof Burhanuddin Muhtadi memaparkan bahwa capaian ini merupakan hasil dari konsistensi Kejagung dalam menangani kasus-kasus korupsi besar yang menyita perhatian publik.
Dalam rilis bertajuk "Persepsi Publik terhadap Kinerja Presiden dan Kepercayaan Warga terhadap Lembaga-Lembaga Negara", Kejagung mencatatkan akumulasi tingkat kepercayaan yang sangat signifikan. Adapun angkanya mencapai 80%.
Baca juga: Perampasan Aset Koruptor oleh Kejagung Dinilai Hal yang Strategis
“Kepercayaan publik, sebanyak 74% responden menyatakan cukup percaya dan 6% menyatakan sangat percaya,” kata Burhanuddin saat memaparkan hasil survei secara virtual, Minggu (8/2/2026).
Angka ini menempatkan Kejagung di posisi teratas di antara lembaga hukum lainnya, unggul di atas Mahkamah Konstitusi (75,0%), Pengadilan (74,4%), KPK (71,8%), dan Polri (65,5%). Capaian 80% ini menandai rekor tertinggi Kejaksaan dalam dua tahun terakhir.
Jika membandingkan dengan tren sebelumnya, Kejaksaan terakhir kali menyentuh angka kepercayaan di level 80-an persen pada pertengahan 2024, setelah sebelumnya sempat fluktuatif di angka 70-75% pada periode 2025.
Meningkatnya kepercayaan ini selaras dengan persepsi publik terhadap kondisi penegakan hukum secara umum. Data survei menunjukkan, sebanyak 38,6% publik menilai kondisi penegakan hukum saat ini dalam kondisi bik. Sebanyak 3,1% bahkan menilainya sangat baik.
Salah satu pendorong utama lonjakan kepercayaan ini adalah aksi nyata Kejagung dalam menunjukkan transparansi hasil kerja mereka. Langkah Kejagung yang menunjukkan tumpukan uang hasil penindakan korupsi senilai Rp6,6 triliun kepada negara melalui Presiden mendapat dukungan masif.
"Mayoritas publik, yakni sebesar 70,7% (gabungan setuju dan sangat setuju), mengapresiasi langkah Kejaksaan yang menunjukkan tumpukan uang sitaan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban nyata kepada masyarakat," ujar Burhanuddin.
Survei ini dilakukan dengan melibatkan 1.220 responden melalui metode multistage random sampling di seluruh Indonesia, dengan margin of error sebesar 2,9%.
(rca)
Lihat Juga :
