Dino Patti Djalal: Prabowo Pakai Prinsip Kehati-hatian saat Indonesia Masuk BoP Gaza

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan penjelasan mengenai arah kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya terkait Board of Peace (BoP) dan upaya penyelesaian konflik Palestina. Presiden menyampaikan penjelasan dalam pertemuan dengan para tokoh diplomasi, akademisi, praktisi, serta pimpinan serta anggota Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menilai Prabowo memiliki pendekatan yang realistis dalam menyikapi keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace.

Baca juga: Isi Pertemuan Prabowo dengan Tokoh Oposisi, Said Didu: Diskusi Reformasi Polri hingga BoP Gaza

Menurut dia, saat ini Board of Peace merupakan satu-satunya opsi yang tersedia di tengah kompleksitas konflik yang berlangsung. “Kesan saya adalah beliau Presiden Prabowo mempunyai pendekatan yang realistis mengenai ini. Realistis dalam arti apa? Sekarang ini memang satu-satunya opsi di atas meja adalah Board of Peace, tidak ada opsi lain,” ujar Dino.

Board of Peace bukanlah solusi instan melainkan sebuah upaya yang sarat dengan risiko dan ketidakpastian. Namun demikian, Prabowo dinilai memahami secara utuh potensi tantangan tersebut, termasuk risiko geopolitik yang melibatkan berbagai aktor internasional.

“Intinya adalah suatu eksperimen dan bukan obat yang ampuh, yang bisa menyembuhkan penyakit, segala penyakit. Dan saya melihat beliau realistis mengenai hal ini,” ucapnya.

Dia juga menyoroti penekanan Prabowo pada pentingnya menjaga kekompakan dengan negara-negara Islam sebagai faktor penyeimbang dalam proses tersebut. Dino mengapresiasi sikap kehati-hatian Prabowo yang tetap berpegang pada prinsip dan kepentingan nasional Indonesia, termasuk kesiapan untuk menarik diri apabila kebijakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dasar Indonesia.

“Yang saya paling suka dan ini align juga dengan posisi Foreign Policy Community of Indonesia adalah bahwa kita masuk dengan hati-hati dan terus berpegang pada opsi untuk bisa keluar kalau ini bertentangan dengan prinsip kita dan kepentingan kita,” katanya.

Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menyoroti pentingnya proses konsultasi yang telah dilalui Indonesia sebelum memutuskan bergabung dalam Board of Peace. Keputusan tersebut diambil setelah melalui dialog intensif dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam.

“Jadi kita ikut serta dalam Board of Peace ini setelah melalui dua rangkaian konsultasi di antara negara-negara berpenduduk mayoritas Islam atau negara Islam,” ujar Hassan.

Delapan negara tersebut dapat berperan sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan di dalam Board of Peace sekaligus menjaga agar proses yang berjalan tetap sejalan dengan tujuan kemanusiaan.

Hassan juga menekankan bahwa proses penyelesaian konflik tidak selalu harus berada dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seraya mencontohkan berbagai praktik diplomasi internasional di masa lalu.

“Dengan kata lain, kita tidak perlu apriori. Ada proses di luar kerangka PBB dan itu tidak perlu ditafsirkan secara negatif. Sepanjang itu menghasilkan tentunya,” ucapnya.

Dia menilai pertemuan dengan Presiden Prabowo memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai Board of Peace, termasuk ruang kedaulatan Indonesia dalam menentukan keberlanjutan keterlibatan di dalamnya.