Alasan KPK Panggil Eks Menaker Hanif Dhakiri di Kasus RPTKA
Senin, 02 Februari 2026 - 11:38 WIB
loading...
Mantan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri. Foto/Dok SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan alasan pemanggilan terhadap eks Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri sebagai saksi kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Lembaga antirasuah itu mengantongi dugaan praktik haram itu terjadi sejak 2010.
"KPK kemudian telah menetapkan saudara HS (Heri Sudarmanto) sebagai tersangka yang diduga sudah mendapatkan aliran uang dari para agen TKA ini sejak 2010," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/2/2026).
"Artinya memang penyidik menduga bahwa praktik-praktik dugaan pemerasan dalam pengurusan RPTKA ini sudah terjadi sejak lama," sambungnya.
Baca juga: Prabowo Beri Arahan Tertutup ke Pemerintah Pusat-Daerah se-Indonesia
KPK diketahui menjadwalkan pemanggilan terhadap Hanif pada Jumat (23/1/2026). Namun, ia absen dari pemanggilan tersebut.
Budi melanjutkan, KPK kini tengah mengumpulkan keterangan dari pihak-pihak yang diduga mengetahui praktik tersebut. "Sehingga kami perlu mengkonfirmasi kepada saksi-saksi yang bisa menjelaskan, bisa menerangkan terkait dengan praktik dan mekanisme dalam pengurusan RPTKA," ujarnya.
"KPK kemudian telah menetapkan saudara HS (Heri Sudarmanto) sebagai tersangka yang diduga sudah mendapatkan aliran uang dari para agen TKA ini sejak 2010," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/2/2026).
"Artinya memang penyidik menduga bahwa praktik-praktik dugaan pemerasan dalam pengurusan RPTKA ini sudah terjadi sejak lama," sambungnya.
Baca juga: Prabowo Beri Arahan Tertutup ke Pemerintah Pusat-Daerah se-Indonesia
KPK diketahui menjadwalkan pemanggilan terhadap Hanif pada Jumat (23/1/2026). Namun, ia absen dari pemanggilan tersebut.
Budi melanjutkan, KPK kini tengah mengumpulkan keterangan dari pihak-pihak yang diduga mengetahui praktik tersebut. "Sehingga kami perlu mengkonfirmasi kepada saksi-saksi yang bisa menjelaskan, bisa menerangkan terkait dengan praktik dan mekanisme dalam pengurusan RPTKA," ujarnya.
Lihat Juga :
