Dukung Polri di Bawah Presiden, Hikmahbudhi Jakarta: Terhindar dari Kepentingan Politik
Sabtu, 31 Januari 2026 - 16:38 WIB
loading...
Ketua HIikmahbudhi DKI Jakarta Silawati Dayang Ganjar menegaskan, keberadaan Polri di bawah Presiden merupakan desain ketatanegaraan yang relevan untuk menjaga netralitas dan efektivitas institusi Kepolisian. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudi) DKI Jakarta mendukung Polri menjalankan peran konstitusionalnya menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di bawah Presiden. Keberadaan Polri di bawah Presiden merupakan desain dari ketatanegaraan yang relevan.
Pernyataan tersebut Hikmahbudhi DKI Jakarta menyikapi dinamika yang berkembang dalam rapat kerja antara Polri dan Komisi lll DPR. Rapat tersebut memunculkan diskursus publik mengenai posisi dan peran strategis institusi Kepolisian.
Baca juga: Hima Persis: Polri di Bawah Presiden Amanat Reformasi, Pilihan Paling Rasional
Hikmahbudhi DKI Jakarta menilai, pembahasan tersebut perlu disikapi secara objektif dan konstitusional agar tidak mengganggu kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Ketua HIikmahbudhi DKI Jakarta Silawati Dayang Ganjar menegaskan, keberadaan Polri di bawah Presiden merupakan desain ketatanegaraan yang relevan untuk menjaga netralitas dan efektivitas institusi Kepolisian.
Menurut Silawati, struktur tersebut memungkinkan Polri bekerja dengan jalur komando yang jelas serta terhindar dari kepentingan politik praktis.
Pernyataan tersebut Hikmahbudhi DKI Jakarta menyikapi dinamika yang berkembang dalam rapat kerja antara Polri dan Komisi lll DPR. Rapat tersebut memunculkan diskursus publik mengenai posisi dan peran strategis institusi Kepolisian.
Baca juga: Hima Persis: Polri di Bawah Presiden Amanat Reformasi, Pilihan Paling Rasional
Hikmahbudhi DKI Jakarta menilai, pembahasan tersebut perlu disikapi secara objektif dan konstitusional agar tidak mengganggu kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Ketua HIikmahbudhi DKI Jakarta Silawati Dayang Ganjar menegaskan, keberadaan Polri di bawah Presiden merupakan desain ketatanegaraan yang relevan untuk menjaga netralitas dan efektivitas institusi Kepolisian.
Menurut Silawati, struktur tersebut memungkinkan Polri bekerja dengan jalur komando yang jelas serta terhindar dari kepentingan politik praktis.
Lihat Juga :
