GAMKI: Penempatan Polri di Bawah Presiden Wujud Penguatan Supremasi Sipil
Kamis, 29 Januari 2026 - 21:28 WIB
loading...
A
A
A
"Tantangan utama Polri bukan perubahan posisi lembaga tapi penguatan reformasi internal Desain ini bertujuan menjaga netralitas, profesionalisme, dan independensi Polri dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Serta memastikan terjaminnya pelayanan publik yang bebas dari intervensi kepentingan politik sektoral. sehingga penempatan Polri di bawah Presiden wujud penguatan supremasi sipil," ujar Sahat.
Baca juga: Dukungan Mengalir untuk Jenderal Sigit Tolak Polri di Bawah Kementerian
Selain itu kata dia, struktur komando Polri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden memungkinkan adanya kendali komando yang cepat, efektif, dan tidak berbelit-belit. Sekaligus menghadirkan mekanisme pengawasan yang jelas dan terpusat dalam sistem pemerintahan.
"Pemisahan Polri dari TNI merupakan capaian penting perjuangan reformasi yang harus terus dijaga. Oleh karena itu, setiap wacana atau upaya perubahan struktur kelembagaan Polri perlu dilakukan secara sangat hati-hati, agar tidak menggerus semangat reformasi, demokratisasi, dan supremasi sipil yang telah diperjuangkan bersama," sebutnya.
Selain itu, lanjut Sahat, tantangan utama Polri saat ini bukanlah perubahan posisi kelembagaan, melainkan penguatan reformasi internal, peningkatan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. Serta penerapan sanksi tegas terhadap oknum-oknum Polri yang terbukti melanggar hukum dan kode etik.
"Serta memastikan terjaminnya pelayanan publik yang bebas dari intervensi kepentingan politik sektoral. sehingga penempatan Polri di bawah Presiden wujud penguatan supremasi sipil," ujar Sahat.
Baca juga: Dukungan Mengalir untuk Jenderal Sigit Tolak Polri di Bawah Kementerian
Selain itu kata dia, struktur komando Polri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden memungkinkan adanya kendali komando yang cepat, efektif, dan tidak berbelit-belit. Sekaligus menghadirkan mekanisme pengawasan yang jelas dan terpusat dalam sistem pemerintahan.
"Pemisahan Polri dari TNI merupakan capaian penting perjuangan reformasi yang harus terus dijaga. Oleh karena itu, setiap wacana atau upaya perubahan struktur kelembagaan Polri perlu dilakukan secara sangat hati-hati, agar tidak menggerus semangat reformasi, demokratisasi, dan supremasi sipil yang telah diperjuangkan bersama," sebutnya.
Selain itu, lanjut Sahat, tantangan utama Polri saat ini bukanlah perubahan posisi kelembagaan, melainkan penguatan reformasi internal, peningkatan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. Serta penerapan sanksi tegas terhadap oknum-oknum Polri yang terbukti melanggar hukum dan kode etik.
Lihat Juga :
