Sekber GKSR Bahas PT dan Pilkada, OSO: Satu Suara Tak Boleh Dicederai, Apalagi Hilang
Kamis, 29 Januari 2026 - 20:25 WIB
loading...
Ketum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo; Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO); hingga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menggelar pertemuan bahas PT dan Pilkada. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Sebanyak delapan partai politik nonparlemen yang bernanung di Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) menggelar pertemuan. Dalam pertemuan itu, mereka membahas mekanisme pilkada hingga ambang batas parlemen.
Pertemuan yang digelar secara tertutup itu, turut dihadiri oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo; Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO); hingga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal.
"Ya, khusus untuk pilkada dan parliamentary threshold, itu khusus ini hari dibicarakan. Dan ini sangat penting, karena terus terang saja, parliamentary threshold itu juga merusak sistem," ujar OSO usai pertemuan di Sekber GKSR, Jakarta Pusat, Kamis (29/1/2026) sore.
Baca juga: Sekber GKSR Diresmikan, OSO: Satu Kekuatan Mewakili 17 Juta Suara Rakyat yang Tidak Terakomodir
OSO meyakini, publik akan tumbuh kesadaran tak pentingnya ambang batas. "Nah, nanti kan ada kesadaran, 'Loh, kalau orang sudah menang, sudah kuat, sudah, kenapa takut dengan 0 atau minimal 1% umpamanya, parliamentary threshold" ucapnya.
"Ya, apa yang dikhawatirkan? Enggak akan hilang kok suara yang sudah besar. Ya, kan? Dan enggak akan mengecilkan suara yang kecil," tambahnya.
OSO menegaskan, tak boleh ada suara rakyat yang diciderai, apalagi hilang seperti Pemilu Legislatif (Pileg) 2024. OSO pun menyatakan, partai yang tergabung dalam Sekber GKSR tak ingin satu suara rakyat hilang.
Lihat video: Perindo Pimpin Peresmian Sekber GKSR Bersama Partai Nonparlemen
"Satu pun suara tidak boleh lagi dicederai, apalagi jutaan suara yang hilang. Seperti sekarang ini 17 juta suara yang hilang. Dan mereka enggak mau, teman-teman saya ini enggak mau lagi, partai non-parlemen ini sudah enggak mau lagi hilang suara rakyat," tegas OSO.
"Nah, kalau yang mau hilangkan suara rakyat, itu pasti mengkhianati bangsa. Itu terus terang saja. Itu sikap dari ini," imbuhnya.
Selain penghapusan ambang batas parlemen, pihaknya juga membahas mekanisme pilkada. Namun, OSO menyampaikan, pihaknya belum menentukan sikap terkait isu tersebut.
"Karena ini masih ada yang kita tunggu, lantas kita juga akan ketemu pada profesional-profesional, baik dari segi politik, hukum, budaya bangsa Indonesia, untuk bagaimana merangkum sehingga dapat diterima oleh anak-anak bangsa," ucap OSO.
Pertemuan yang digelar secara tertutup itu, turut dihadiri oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo; Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO); hingga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal.
"Ya, khusus untuk pilkada dan parliamentary threshold, itu khusus ini hari dibicarakan. Dan ini sangat penting, karena terus terang saja, parliamentary threshold itu juga merusak sistem," ujar OSO usai pertemuan di Sekber GKSR, Jakarta Pusat, Kamis (29/1/2026) sore.
Baca juga: Sekber GKSR Diresmikan, OSO: Satu Kekuatan Mewakili 17 Juta Suara Rakyat yang Tidak Terakomodir
OSO meyakini, publik akan tumbuh kesadaran tak pentingnya ambang batas. "Nah, nanti kan ada kesadaran, 'Loh, kalau orang sudah menang, sudah kuat, sudah, kenapa takut dengan 0 atau minimal 1% umpamanya, parliamentary threshold" ucapnya.
"Ya, apa yang dikhawatirkan? Enggak akan hilang kok suara yang sudah besar. Ya, kan? Dan enggak akan mengecilkan suara yang kecil," tambahnya.
OSO menegaskan, tak boleh ada suara rakyat yang diciderai, apalagi hilang seperti Pemilu Legislatif (Pileg) 2024. OSO pun menyatakan, partai yang tergabung dalam Sekber GKSR tak ingin satu suara rakyat hilang.
Lihat video: Perindo Pimpin Peresmian Sekber GKSR Bersama Partai Nonparlemen
"Satu pun suara tidak boleh lagi dicederai, apalagi jutaan suara yang hilang. Seperti sekarang ini 17 juta suara yang hilang. Dan mereka enggak mau, teman-teman saya ini enggak mau lagi, partai non-parlemen ini sudah enggak mau lagi hilang suara rakyat," tegas OSO.
"Nah, kalau yang mau hilangkan suara rakyat, itu pasti mengkhianati bangsa. Itu terus terang saja. Itu sikap dari ini," imbuhnya.
Selain penghapusan ambang batas parlemen, pihaknya juga membahas mekanisme pilkada. Namun, OSO menyampaikan, pihaknya belum menentukan sikap terkait isu tersebut.
"Karena ini masih ada yang kita tunggu, lantas kita juga akan ketemu pada profesional-profesional, baik dari segi politik, hukum, budaya bangsa Indonesia, untuk bagaimana merangkum sehingga dapat diterima oleh anak-anak bangsa," ucap OSO.
(cip)
Lihat Juga :
