Mitra Driver Ojol Dapat Kesempatan Beasiswa Kuliah hingga Bursa Kerja
Kamis, 29 Januari 2026 - 14:10 WIB
loading...
Di tengah pembahasan pemerintah mengenai rencana penerbitan Perpres tentang pengaturan transportasi daring, isu perlindungan sosial bagi mitra pengemudi ojek online (ojol) kembali menjadi perhatian. Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Di tengah pembahasan pemerintah mengenai rencana penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pengaturan transportasi daring, isu perlindungan sosial bagi mitra pengemudi ojek online (ojol) kembali menjadi perhatian.
Regulasi tersebut diproyeksikan tidak hanya mengatur relasi antara aplikator dan mitra, tetapi juga memperkuat skema jaminan sosial bagi jutaan pekerja di sektor ekonomi digital.
Baca juga: Tolak Konvensi ILO, Koalisi Ojol dan DPR Tegaskan Status Ojol sebagai Mitra
Sambil menunggu kejelasan arah kebijakan tersebut, sejumlah inisiatif perlindungan telah lebih dahulu dijalankan pelaku industri. Grup GoTo melalui Gojek meluncurkan Program Bakti GoTo untuk Negeri yang memuat empat pilar utama yakni pembiayaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, Bantuan Hari Raya (BHR), beasiswa pendidikan, serta bursa kerja dan dukungan wirausaha bagi mitra pengemudi dan keluarganya.
Direktur Utama GoTo Hans Patuwo mengatakan, keberlanjutan industri ride-hailing tidak dapat dilepaskan dari kesejahteraan mitra pengemudi sebagai penggerak utama ekosistem.
“Kalau mitra tidak sehat, bisnis tidak bisa tumbuh. Untuk membuat industri ini sehat, mitra harus memiliki pendapatan yang cukup dan rasa aman,” ujarnya dalam peluncuran Program Bakti GoTo untuk Negeri di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Melalui pilar perlindungan sosial, GoTo menanggung penuh iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi mitra dengan kinerja baik. Sebelumnya dimulai di Surabaya pada Desember 2025, kini para mitra Juara se-Indonesia dapat menerima manfaat program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan mulai 1 Februari 2026.
Skema ini juga membuka opsi pendaftaran anggota keluarga melalui mekanisme pemotongan otomatis. Dari sisi ketenagakerjaan, perlindungan mencakup jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, dua risiko yang melekat pada pekerjaan di jalan.
Langkah tersebut dinilai sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam memperluas cakupan jaminan sosial bagi pekerja informal dan gig economy. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya akses kesehatan sebagai fondasi kesejahteraan.
Dari perspektif ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan mencatat lebih dari 210.000 mitra pengemudi GoTo telah terdaftar sebagai peserta. Sejak 2023, manfaat klaim yang disalurkan kepada mitra mencapai lebih dari Rp100 miliar mencakup santunan kecelakaan kerja, kematian, serta beasiswa bagi anak mitra.
Data ini memperlihatkan besarnya risiko kerja yang dihadapi pengemudi sekaligus pentingnya perlindungan yang berkelanjutan. Di luar aspek perlindungan dasar, Program Bakti GoTo juga menyasar mobilitas sosial jangka panjang. Sejak 2020, perusahaan menyalurkan beasiswa bagi anak mitra pengemudi.
Tahun ini, cakupan diperluas hingga mencakup mitra pengemudi dan pasangan mereka, dengan total 150 penerima beasiswa. Sejumlah penerima tercatat berhasil melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri.
Bagi sebagian mitra, intervensi tersebut membuka peluang di luar aktivitas menarik penumpang. Wardiasto, mitra pengemudi asal Solo, Jawa Tengah kini mengelola bengkel motor bersama rekan-rekannya melalui program Usaha Mitra Swadaya. “Kami dapat tempat usaha, listrik, dan air. Selain narik, sekarang ada penghasilan tambahan,” ucapnya.
Pengamat jaminan sosial dari BPJS Watch Timbul Siregar menilai inisiatif korporasi semacam ini dapat menjadi pelengkap kebijakan negara. Namun, perluasan perlindungan pekerja gig economy tetap membutuhkan keterlibatan aktif tidak hanya pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah agar tidak hanya bergantung pada kebijakan masing-masing platform.
“Rekan-rekan kita (mitra ojol) adalah kelompok pekerja yang mendukung pergerakan ekonomi, bahkan dengan cara cepat sekaligus mendukung pembangunan suatu daerah,” katanya.
Di tengah dinamika regulasi dan transformasi ketenagakerjaan digital, rangkaian inisiatif tersebut menunjukkan bagaimana sektor swasta mulai mengambil peran lebih jauh dalam menjawab tantangan perlindungan sosial.
Bagi para mitra pengemudi, jaminan kesehatan, pendidikan, dan peluang usaha bukan sekadar manfaat tambahan melainkan penanda bahwa kerja di sektor digital mulai diarahkan untuk menopang keberlanjutan hidup hari ini dan hari esok.
Regulasi tersebut diproyeksikan tidak hanya mengatur relasi antara aplikator dan mitra, tetapi juga memperkuat skema jaminan sosial bagi jutaan pekerja di sektor ekonomi digital.
Baca juga: Tolak Konvensi ILO, Koalisi Ojol dan DPR Tegaskan Status Ojol sebagai Mitra
Sambil menunggu kejelasan arah kebijakan tersebut, sejumlah inisiatif perlindungan telah lebih dahulu dijalankan pelaku industri. Grup GoTo melalui Gojek meluncurkan Program Bakti GoTo untuk Negeri yang memuat empat pilar utama yakni pembiayaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, Bantuan Hari Raya (BHR), beasiswa pendidikan, serta bursa kerja dan dukungan wirausaha bagi mitra pengemudi dan keluarganya.
Direktur Utama GoTo Hans Patuwo mengatakan, keberlanjutan industri ride-hailing tidak dapat dilepaskan dari kesejahteraan mitra pengemudi sebagai penggerak utama ekosistem.
“Kalau mitra tidak sehat, bisnis tidak bisa tumbuh. Untuk membuat industri ini sehat, mitra harus memiliki pendapatan yang cukup dan rasa aman,” ujarnya dalam peluncuran Program Bakti GoTo untuk Negeri di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Melalui pilar perlindungan sosial, GoTo menanggung penuh iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi mitra dengan kinerja baik. Sebelumnya dimulai di Surabaya pada Desember 2025, kini para mitra Juara se-Indonesia dapat menerima manfaat program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan mulai 1 Februari 2026.
Skema ini juga membuka opsi pendaftaran anggota keluarga melalui mekanisme pemotongan otomatis. Dari sisi ketenagakerjaan, perlindungan mencakup jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, dua risiko yang melekat pada pekerjaan di jalan.
Langkah tersebut dinilai sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam memperluas cakupan jaminan sosial bagi pekerja informal dan gig economy. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya akses kesehatan sebagai fondasi kesejahteraan.
Dari perspektif ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan mencatat lebih dari 210.000 mitra pengemudi GoTo telah terdaftar sebagai peserta. Sejak 2023, manfaat klaim yang disalurkan kepada mitra mencapai lebih dari Rp100 miliar mencakup santunan kecelakaan kerja, kematian, serta beasiswa bagi anak mitra.
Data ini memperlihatkan besarnya risiko kerja yang dihadapi pengemudi sekaligus pentingnya perlindungan yang berkelanjutan. Di luar aspek perlindungan dasar, Program Bakti GoTo juga menyasar mobilitas sosial jangka panjang. Sejak 2020, perusahaan menyalurkan beasiswa bagi anak mitra pengemudi.
Tahun ini, cakupan diperluas hingga mencakup mitra pengemudi dan pasangan mereka, dengan total 150 penerima beasiswa. Sejumlah penerima tercatat berhasil melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri.
Bagi sebagian mitra, intervensi tersebut membuka peluang di luar aktivitas menarik penumpang. Wardiasto, mitra pengemudi asal Solo, Jawa Tengah kini mengelola bengkel motor bersama rekan-rekannya melalui program Usaha Mitra Swadaya. “Kami dapat tempat usaha, listrik, dan air. Selain narik, sekarang ada penghasilan tambahan,” ucapnya.
Pengamat jaminan sosial dari BPJS Watch Timbul Siregar menilai inisiatif korporasi semacam ini dapat menjadi pelengkap kebijakan negara. Namun, perluasan perlindungan pekerja gig economy tetap membutuhkan keterlibatan aktif tidak hanya pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah agar tidak hanya bergantung pada kebijakan masing-masing platform.
“Rekan-rekan kita (mitra ojol) adalah kelompok pekerja yang mendukung pergerakan ekonomi, bahkan dengan cara cepat sekaligus mendukung pembangunan suatu daerah,” katanya.
Di tengah dinamika regulasi dan transformasi ketenagakerjaan digital, rangkaian inisiatif tersebut menunjukkan bagaimana sektor swasta mulai mengambil peran lebih jauh dalam menjawab tantangan perlindungan sosial.
Bagi para mitra pengemudi, jaminan kesehatan, pendidikan, dan peluang usaha bukan sekadar manfaat tambahan melainkan penanda bahwa kerja di sektor digital mulai diarahkan untuk menopang keberlanjutan hidup hari ini dan hari esok.
(jon)
Lihat Juga :
