Dukungan Indonesia atas Imperium Amerika dalam Board of Peace
Senin, 26 Januari 2026 - 07:31 WIB
loading...
Musa Maliki, Dosen Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta. Foto/ist
A
A
A
Musa Maliki
Dosen Hubungan Internasional UPN “Veteran” Jakarta
PADA 13 Oktober 2025 (SindoNews), saya menulis tentang gerakan kosmopolitan dunia yang bisa meluluhkan negara-negara besar untuk mengakui Palestina tetapi belum bisa menghentikan kehendak genosida Israel atas Palestina.
Konstruksi politik global masih mendukung sistem Westphalia dengan struktur global ditempati negara Amerika. Sistem negara-bangsa ini memberikan keuntungan alamiah dalam sistem anarkhi internasional bagi Amerika.
Dalam konteks ini negara Indonesia secara relasi power politics lemah dihadapan Amerika. Apapun kehendak Amerika, Indonesia turuti. Amerika mempunyai will to power ke Indonesia. Jika Amerika menghendaki Indonesia masuk ke Board of Peace, maka masuklah.
Imperium Amerika
Michael Ignatieff dalam artikelnya berjudul “The American Empire: The Burden,” di New York Times (5 Januari, 2003) mengungkapkan definisi singkat tentang the American Empire: “Being an imperial power… means enforcing such order as there is in the world and doing so in the American interest”. Intinya, Imperium Amerika adalah memaksakan suatu tata dunia agar memenuhi kehendak kepentingan Amerika.
Lebih lanjut Morefield (2014:7) dalam, “Empire without Imperialism”, menyebut “in Said’s sense, is an Empire that cannot say its name”. Sepertinya Amerika kualat dengan Imperium Inggris. Amerika melawan Imperium Inggris, tetapi dia sendiri kini jadi Imperium. Amerika enggan menyebut dirinya Imperium.
Misalnya, invasi Irak tanpa persetujuan hukum Internasional, penculikan Presiden Venezuela dan mengatur-ngatur negara Venezuela, keluar dari beberapa oraganisasi PBB dan non-PBB dan menjadikan PBB sebagai batu loncatan membuat Lembaga tandingan PBB yakni Board of Peace.
Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 yang berisi kurang lebih pendirian Board of Peace (BoP) (17/11/2025) merupakan bagian dari kerangka besar sistem negara-bangsa untuk melanjutkan atau melenggangkan Imperium Amerika. Resolusi ini disetujui oleh 13 anggota Dewan Keamanan sedangkan Cina dan Rusia abstain.
Isi singkatnya, “the establishment of the Board of Peace (BoP) as a transitional administration . . . . including President Trump’s peace plan in 2020 . . . di teks terakhir berisi “The United States will establish a dialogue between Israel and the Palestinians to agree on a political horizon for peaceful and prosperous coexistence”.
Proposal BoP yang diusulkan Trump di tahap awal berisi 20 poin itu (20 September 2025) pun masuk di dalam isi dokumen rangkaian Rosolusi Dewan Keamanan PBB 2803. Dalam Resolusi dan proposal Trump ini tidak disebutkan “two states”.
Pada 19 Januari 2026, Trump mengeluarkan tahap kedua yang berisi 13 poin BoP. BoP ini diresmikan di Davos, Switzerland, 22 Januari 2026 di sela sela acara World Economic Forum yang ke 56. Di dalamnya juga tidak ada two state solution. Lebih parahnya, di dalamnya tidak melibatkan Palestina, tetapi justru melibatkan Israel.
Sebagaimana kita ketahui, Amerika telah keluar dari 31 bagian dari PBB (misalnya, UNHRC, UNESCO dan WHO, UNFCCC, dan lainnya) dan 35 non-PBB. Bagi Trump, PBB tidak berguna. Trump mengatakan (20/1/2026), PBB berpeluang diganti oleh BoP.
"Might," Trump mengatakan Ketika wartawan bertanya, apakah PBB akan digantikan dengan BoP? Trump berkata secara diplomatis, PBB pergerakkannya terbatas, "The U.N. just hasn't been very helpful. I am a big fan of the U.N. potential but it has never lived up to its potential".
Dalam pidatonya di Davos (22/1/2026), Trump mengatakan kembali dengan diksi yang lebih moderat bahwa PBB adalah lembaga yang tidak bisa memaksimalkan potensinya. Dengan kata lain, PBB tidak berguna karena memang tidak sesuai dengan kehendaknya.
Setelah acara di Davos, Switzerland, Trump menjelaskan kembali di pesawat (23/1/2026) bahwa PBB telah gagal menggunakan potensinya, inisiatif baru (BoP) bagus untuk PBB, “UN hasn’t live up its potential . . . that the new initiative could be “a good thing for the United Nations.””
Konteks pernyataan dan sikap Trump atas PBB dan kebanggaan diresmikannya BoP mengundang banyak respon. Presiden Brazil, Luiz Inacio Lula da Silva berpendapat bahwa Trump memang ingin menciptakan PBB baru setelah menerbitkan BoP di Switzerland, “Donald Trump of wanting to create “a new UN”” (23/1/2026).
Dalam Euronews di Davos, Menteri Luar Negeri Belgia, Maxime Prévot berpendapat bahwa Amerika, Trump ingin menggantikan PBB dengan BoP, “Trump of seeking to "replace the United Nations' system" with his transitional "Board of Peace"” (20/1/26).
Singkat kata, apa yang dilakukan Trump adalah kebijakan Imperium Amerika yang sesungguhnya sudah dilakukan para pendahulunya. Sudah menjadi fakta umum pula jika Imperium Inggris diteruskan oleh Imperium Amerika (Strange, 1988; Bacevich, 2002; Kennedy, 2007; Hopkins, 2007; Mann, 2008; Go, 2008; Baker, 2010; Gill, 2020; Chiu, 2023).
Indonesia dalam Board of Peace
Anggota BoP yang dipilih Trump salah satunya adalah Indonesia. Indonesia merespon positif sebagai suatu angin segar perdamaian di Gaza. Presiden Prabowo mengatakan malam itu di Davos (22/1/2026), “ini kesempatan bersejarah. Ini benar benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza”. Menteri Luar negeri Indonesia, Sugiono menjelaskan bahwa bergabungnya Indonesia di BoP, Indonesia komitmen terhadap perdamaian di Palestina dan stabilitas di Gaza.
Lebih lanjut Jubir Kemlu Yvonne Mewengkang mengatakan bahwa keikutsertaan Indonesia sejalan dengan prinsip bebas aktif. Menurut Yvonne keikutsertaan Indonesia dalam BoP merupakan langkah strategis dan konstruktif untuk memperkuat upaya internasional dalam mendorong penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, dan perluasan akses bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina di Gaza.
Pertanyaan terhadap kebijakan politik luar negeri Prabowo bergabung di dalam BoP:
Pertama, Apakah Indonesia percaya kepada kepemimpinan Amerika, Donald Trump untuk menciptakan perdamaian di Gaza? Sementara itu, Amerika adalah pendukung utama Israel. Di saat itu pula Trump berniat ekspansi ke Greenland, menyerang Iran, telah menculik Presiden Venezuela, Nicolás Maduro dan kini Trump menjadi Venezuela’s acting President. Dalam ekonomi politik global, Trump melakukan pem-‘bully’-an tariff dalam ekonomi-politik global agar negara negara yang diancamnya mengikuti kehendak kepentingan Amerika.
Kedua, mengapa Indonesia percaya kepada Trump yang kebijakan dalam negerinya sangat rasis dan anti imigran?
Ketiga, pernahkah team Presiden membaca dengan membandingkan Resolusi PBB 2803 yang ada 20 poin Trump dan 13 poin yang diresmikan? Apakah tidak terlalu naif, jika hanya berpatokan pada resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 saja seolah olah hidup sudah selesai dengan taat terhadap aturan DK PBB ini?
Keempat, apakah Indonesia tidak berpikir bahwa isi dari 13 poin itu mendukung Imperium Amerika (Chapter III)? Mengapa di Chapter I isinya umum tidak fokus di Gaza? Mengapa isi di strukturnya orang Trump dan mayoritas pendukung Israel? Jika ada dispute resolution, mengapa yang menentukan adalah Trump (Chapter VII)? Mengapa semua aturan di BoP yang menentukan Trump (chair) (XI)?
Kelima, apakah Indonesia tidak pernah mempertimbangkan alasan negara-negara sekutu Amerika yang juga tidak bergabung di Board of Peace seperti Inggris, Jerman, Perancis, Norway, Sweden, Italia, Spanyol, Jepang, Korea Selatan, Singapura?
Keenam, apakah Indonesia mendukung Imperium Amerika untuk membisniskan Gaza sebagai real estate? Sampai Macron menyatakan “peace is not a real estate transaction”.
Ketujuh, mengapa Indonesia tidak pernah berpikir bahwa BoP adalah cara halus, seolah-olah sesuai dengan hukum Internasional untuk mengusir orang-orang di Gaza atas nama perdamaian? Dalam konteks ini, mengapa BoP justru melibatkan Israel sebagai penjahat perang yang tidak berani ke Davos karena takut ditangkap International Criminal Court?
Artikel menyimpulkan Imperium Amerika sedang mempertahankan power politics dengan mendirikan BoP. Bergabungnya Indonesia dalam BoP merupakan wujud nyata dukungan menciptakan ‘perdamaian Palestina’ dalam delusi Trump. Faktanya, Indonesia mendukung Imperium Amerika. Kebijakan Indonesia ini merupakan politik luar negeri Indonesia bebas aktif yang pragmatis dan realistis.
Dosen Hubungan Internasional UPN “Veteran” Jakarta
PADA 13 Oktober 2025 (SindoNews), saya menulis tentang gerakan kosmopolitan dunia yang bisa meluluhkan negara-negara besar untuk mengakui Palestina tetapi belum bisa menghentikan kehendak genosida Israel atas Palestina.
Konstruksi politik global masih mendukung sistem Westphalia dengan struktur global ditempati negara Amerika. Sistem negara-bangsa ini memberikan keuntungan alamiah dalam sistem anarkhi internasional bagi Amerika.
Dalam konteks ini negara Indonesia secara relasi power politics lemah dihadapan Amerika. Apapun kehendak Amerika, Indonesia turuti. Amerika mempunyai will to power ke Indonesia. Jika Amerika menghendaki Indonesia masuk ke Board of Peace, maka masuklah.
Imperium Amerika
Michael Ignatieff dalam artikelnya berjudul “The American Empire: The Burden,” di New York Times (5 Januari, 2003) mengungkapkan definisi singkat tentang the American Empire: “Being an imperial power… means enforcing such order as there is in the world and doing so in the American interest”. Intinya, Imperium Amerika adalah memaksakan suatu tata dunia agar memenuhi kehendak kepentingan Amerika.
Lebih lanjut Morefield (2014:7) dalam, “Empire without Imperialism”, menyebut “in Said’s sense, is an Empire that cannot say its name”. Sepertinya Amerika kualat dengan Imperium Inggris. Amerika melawan Imperium Inggris, tetapi dia sendiri kini jadi Imperium. Amerika enggan menyebut dirinya Imperium.
Misalnya, invasi Irak tanpa persetujuan hukum Internasional, penculikan Presiden Venezuela dan mengatur-ngatur negara Venezuela, keluar dari beberapa oraganisasi PBB dan non-PBB dan menjadikan PBB sebagai batu loncatan membuat Lembaga tandingan PBB yakni Board of Peace.
Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 yang berisi kurang lebih pendirian Board of Peace (BoP) (17/11/2025) merupakan bagian dari kerangka besar sistem negara-bangsa untuk melanjutkan atau melenggangkan Imperium Amerika. Resolusi ini disetujui oleh 13 anggota Dewan Keamanan sedangkan Cina dan Rusia abstain.
Isi singkatnya, “the establishment of the Board of Peace (BoP) as a transitional administration . . . . including President Trump’s peace plan in 2020 . . . di teks terakhir berisi “The United States will establish a dialogue between Israel and the Palestinians to agree on a political horizon for peaceful and prosperous coexistence”.
Proposal BoP yang diusulkan Trump di tahap awal berisi 20 poin itu (20 September 2025) pun masuk di dalam isi dokumen rangkaian Rosolusi Dewan Keamanan PBB 2803. Dalam Resolusi dan proposal Trump ini tidak disebutkan “two states”.
Pada 19 Januari 2026, Trump mengeluarkan tahap kedua yang berisi 13 poin BoP. BoP ini diresmikan di Davos, Switzerland, 22 Januari 2026 di sela sela acara World Economic Forum yang ke 56. Di dalamnya juga tidak ada two state solution. Lebih parahnya, di dalamnya tidak melibatkan Palestina, tetapi justru melibatkan Israel.
Sebagaimana kita ketahui, Amerika telah keluar dari 31 bagian dari PBB (misalnya, UNHRC, UNESCO dan WHO, UNFCCC, dan lainnya) dan 35 non-PBB. Bagi Trump, PBB tidak berguna. Trump mengatakan (20/1/2026), PBB berpeluang diganti oleh BoP.
"Might," Trump mengatakan Ketika wartawan bertanya, apakah PBB akan digantikan dengan BoP? Trump berkata secara diplomatis, PBB pergerakkannya terbatas, "The U.N. just hasn't been very helpful. I am a big fan of the U.N. potential but it has never lived up to its potential".
Dalam pidatonya di Davos (22/1/2026), Trump mengatakan kembali dengan diksi yang lebih moderat bahwa PBB adalah lembaga yang tidak bisa memaksimalkan potensinya. Dengan kata lain, PBB tidak berguna karena memang tidak sesuai dengan kehendaknya.
Setelah acara di Davos, Switzerland, Trump menjelaskan kembali di pesawat (23/1/2026) bahwa PBB telah gagal menggunakan potensinya, inisiatif baru (BoP) bagus untuk PBB, “UN hasn’t live up its potential . . . that the new initiative could be “a good thing for the United Nations.””
Konteks pernyataan dan sikap Trump atas PBB dan kebanggaan diresmikannya BoP mengundang banyak respon. Presiden Brazil, Luiz Inacio Lula da Silva berpendapat bahwa Trump memang ingin menciptakan PBB baru setelah menerbitkan BoP di Switzerland, “Donald Trump of wanting to create “a new UN”” (23/1/2026).
Dalam Euronews di Davos, Menteri Luar Negeri Belgia, Maxime Prévot berpendapat bahwa Amerika, Trump ingin menggantikan PBB dengan BoP, “Trump of seeking to "replace the United Nations' system" with his transitional "Board of Peace"” (20/1/26).
Singkat kata, apa yang dilakukan Trump adalah kebijakan Imperium Amerika yang sesungguhnya sudah dilakukan para pendahulunya. Sudah menjadi fakta umum pula jika Imperium Inggris diteruskan oleh Imperium Amerika (Strange, 1988; Bacevich, 2002; Kennedy, 2007; Hopkins, 2007; Mann, 2008; Go, 2008; Baker, 2010; Gill, 2020; Chiu, 2023).
Indonesia dalam Board of Peace
Anggota BoP yang dipilih Trump salah satunya adalah Indonesia. Indonesia merespon positif sebagai suatu angin segar perdamaian di Gaza. Presiden Prabowo mengatakan malam itu di Davos (22/1/2026), “ini kesempatan bersejarah. Ini benar benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza”. Menteri Luar negeri Indonesia, Sugiono menjelaskan bahwa bergabungnya Indonesia di BoP, Indonesia komitmen terhadap perdamaian di Palestina dan stabilitas di Gaza.
Lebih lanjut Jubir Kemlu Yvonne Mewengkang mengatakan bahwa keikutsertaan Indonesia sejalan dengan prinsip bebas aktif. Menurut Yvonne keikutsertaan Indonesia dalam BoP merupakan langkah strategis dan konstruktif untuk memperkuat upaya internasional dalam mendorong penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, dan perluasan akses bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina di Gaza.
Pertanyaan terhadap kebijakan politik luar negeri Prabowo bergabung di dalam BoP:
Pertama, Apakah Indonesia percaya kepada kepemimpinan Amerika, Donald Trump untuk menciptakan perdamaian di Gaza? Sementara itu, Amerika adalah pendukung utama Israel. Di saat itu pula Trump berniat ekspansi ke Greenland, menyerang Iran, telah menculik Presiden Venezuela, Nicolás Maduro dan kini Trump menjadi Venezuela’s acting President. Dalam ekonomi politik global, Trump melakukan pem-‘bully’-an tariff dalam ekonomi-politik global agar negara negara yang diancamnya mengikuti kehendak kepentingan Amerika.
Kedua, mengapa Indonesia percaya kepada Trump yang kebijakan dalam negerinya sangat rasis dan anti imigran?
Ketiga, pernahkah team Presiden membaca dengan membandingkan Resolusi PBB 2803 yang ada 20 poin Trump dan 13 poin yang diresmikan? Apakah tidak terlalu naif, jika hanya berpatokan pada resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 saja seolah olah hidup sudah selesai dengan taat terhadap aturan DK PBB ini?
Keempat, apakah Indonesia tidak berpikir bahwa isi dari 13 poin itu mendukung Imperium Amerika (Chapter III)? Mengapa di Chapter I isinya umum tidak fokus di Gaza? Mengapa isi di strukturnya orang Trump dan mayoritas pendukung Israel? Jika ada dispute resolution, mengapa yang menentukan adalah Trump (Chapter VII)? Mengapa semua aturan di BoP yang menentukan Trump (chair) (XI)?
Kelima, apakah Indonesia tidak pernah mempertimbangkan alasan negara-negara sekutu Amerika yang juga tidak bergabung di Board of Peace seperti Inggris, Jerman, Perancis, Norway, Sweden, Italia, Spanyol, Jepang, Korea Selatan, Singapura?
Keenam, apakah Indonesia mendukung Imperium Amerika untuk membisniskan Gaza sebagai real estate? Sampai Macron menyatakan “peace is not a real estate transaction”.
Ketujuh, mengapa Indonesia tidak pernah berpikir bahwa BoP adalah cara halus, seolah-olah sesuai dengan hukum Internasional untuk mengusir orang-orang di Gaza atas nama perdamaian? Dalam konteks ini, mengapa BoP justru melibatkan Israel sebagai penjahat perang yang tidak berani ke Davos karena takut ditangkap International Criminal Court?
Artikel menyimpulkan Imperium Amerika sedang mempertahankan power politics dengan mendirikan BoP. Bergabungnya Indonesia dalam BoP merupakan wujud nyata dukungan menciptakan ‘perdamaian Palestina’ dalam delusi Trump. Faktanya, Indonesia mendukung Imperium Amerika. Kebijakan Indonesia ini merupakan politik luar negeri Indonesia bebas aktif yang pragmatis dan realistis.
(cip)
Lihat Juga :
