PKB Desak Pemerintah Gerak Cepat Atasi Banjir demi Selamatkan Lumbung Pangan Nasional
Jum'at, 23 Januari 2026 - 18:29 WIB
loading...
Wakil Ketua Harian DPP PKB, Najmi Mumtaza Rabbany, mendesak pemerintah segera mengambil langkah luar biasa dalam menangani dampak banjir yang meluas di sejumlah wilayah. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ) mendesak pemerintah segera mengambil langkah luar biasa dalam menangani dampak banjir yang meluas di sejumlah wilayah. Hal itu penting untuk menyelamatkan lumbung pangan nasional.
Wakil Ketua Harian DPP PKB, Najmi Mumtaza Rabbany, yang akrab disapa Gus Najmi, mengatakan, banjir yang merendam ribuan hektare sawah dinilai tidak bisa lagi dianggap sebagai bencana rutin, melainkan ancaman serius terhadap kedaulatan pangan nasional dan keberlangsungan hidup petani.
Gus Najmi menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi para petani yang sawahnya terendam banjir, khususnya di kawasan Pantura Jawa seperti Demak, Kudus, dan Pati, serta sejumlah wilayah di Sumatera dan Sulawesi.
“Petani adalah pahlawan pangan kita. Ketika mereka kehilangan sawah, modal, dan harapan, negara tidak boleh hadir setengah-setengah. Ini bukan sekadar soal banjir, tapi soal masa depan pangan dan kesejahteraan rakyat kecil,” ujarnya, Jumat (23/1/2026).
Baca juga: BMKG Peringatkan Hujan Ekstrem hingga 29 Januari, Jakarta-Banten Awas
PKB menilai langkah pertama yang harus segera dilakukan adalah pendataan yang akurat, transparan, dan menyeluruh terhadap seluruh petani terdampak. Pemerintah pusat dan daerah diminta turun langsung ke lapangan agar tidak ada petani yang terlewat dari skema bantuan hanya karena persoalan administrasi.
Ancaman gagal panen atau puso juga dinilai semakin nyata. Dengan biaya tanam rata-rata mencapai Rp10–12 juta per hektare, total kerugian petani di berbagai daerah terdampak diperkirakan dapat menembus angka triliunan rupiah. Karena itu, PKB mendesak pemerintah menyiapkan kompensasi atau subsidi penggantian modal tanam secara langsung.
“Kita tidak bisa hanya bergantung pada skema asuransi pertanian yang jangkauannya terbatas. Negara harus hadir melalui alokasi anggaran darurat agar petani bisa segera menanam kembali setelah air surut,” tegasnya.
Lihat video: Banjir Parah Kudus-Pati, Air Setinggi Dada Telan Korban Jiwa
Gus Najmi mengingatkan penurunan produksi padi akibat banjir berpotensi memicu kenaikan harga beras secara nasional. Pemerintah diminta segera melakukan mitigasi stok pangan dan tidak menjadikan kondisi ini sebagai alasan untuk membuka keran impor beras yang justru berpotensi menekan harga gabah petani di kemudian hari.
Selain penanganan jangka pendek, PKB juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur pertanian dan tata ruang di wilayah lumbung pangan. Pembangunan nasional dinilai harus lebih berpihak pada kebutuhan dasar petani, seperti normalisasi sungai, perbaikan jaringan irigasi, penguatan tanggul, serta pembangunan waduk yang manfaatnya langsung dirasakan di tingkat sawah.
“Banjir tahunan tidak boleh terus menjadi ritual yang menghantui petani kita. Ini alarm keras bahwa infrastruktur pertanian harus menjadi prioritas,” kata Gus Najmi.
PKB juga menginstruksikan seluruh kader dan anggota legislatifnya, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk aktif mengawal penyaluran bantuan agar berjalan cepat dan tidak berbelit-belit. “Petani butuh solusi hari ini, bukan janji prosedural,” katanya.
PKB menegaskan akan terus berada di garis depan dalam memperjuangkan hak-hak petani. Kedaulatan pangan hanya dapat terwujud apabila petani dilindungi dan disejahterakan melalui kebijakan yang adil dan berpihak.
Wakil Ketua Harian DPP PKB, Najmi Mumtaza Rabbany, yang akrab disapa Gus Najmi, mengatakan, banjir yang merendam ribuan hektare sawah dinilai tidak bisa lagi dianggap sebagai bencana rutin, melainkan ancaman serius terhadap kedaulatan pangan nasional dan keberlangsungan hidup petani.
Gus Najmi menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi para petani yang sawahnya terendam banjir, khususnya di kawasan Pantura Jawa seperti Demak, Kudus, dan Pati, serta sejumlah wilayah di Sumatera dan Sulawesi.
“Petani adalah pahlawan pangan kita. Ketika mereka kehilangan sawah, modal, dan harapan, negara tidak boleh hadir setengah-setengah. Ini bukan sekadar soal banjir, tapi soal masa depan pangan dan kesejahteraan rakyat kecil,” ujarnya, Jumat (23/1/2026).
Baca juga: BMKG Peringatkan Hujan Ekstrem hingga 29 Januari, Jakarta-Banten Awas
PKB menilai langkah pertama yang harus segera dilakukan adalah pendataan yang akurat, transparan, dan menyeluruh terhadap seluruh petani terdampak. Pemerintah pusat dan daerah diminta turun langsung ke lapangan agar tidak ada petani yang terlewat dari skema bantuan hanya karena persoalan administrasi.
Ancaman gagal panen atau puso juga dinilai semakin nyata. Dengan biaya tanam rata-rata mencapai Rp10–12 juta per hektare, total kerugian petani di berbagai daerah terdampak diperkirakan dapat menembus angka triliunan rupiah. Karena itu, PKB mendesak pemerintah menyiapkan kompensasi atau subsidi penggantian modal tanam secara langsung.
“Kita tidak bisa hanya bergantung pada skema asuransi pertanian yang jangkauannya terbatas. Negara harus hadir melalui alokasi anggaran darurat agar petani bisa segera menanam kembali setelah air surut,” tegasnya.
Lihat video: Banjir Parah Kudus-Pati, Air Setinggi Dada Telan Korban Jiwa
Gus Najmi mengingatkan penurunan produksi padi akibat banjir berpotensi memicu kenaikan harga beras secara nasional. Pemerintah diminta segera melakukan mitigasi stok pangan dan tidak menjadikan kondisi ini sebagai alasan untuk membuka keran impor beras yang justru berpotensi menekan harga gabah petani di kemudian hari.
Selain penanganan jangka pendek, PKB juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur pertanian dan tata ruang di wilayah lumbung pangan. Pembangunan nasional dinilai harus lebih berpihak pada kebutuhan dasar petani, seperti normalisasi sungai, perbaikan jaringan irigasi, penguatan tanggul, serta pembangunan waduk yang manfaatnya langsung dirasakan di tingkat sawah.
“Banjir tahunan tidak boleh terus menjadi ritual yang menghantui petani kita. Ini alarm keras bahwa infrastruktur pertanian harus menjadi prioritas,” kata Gus Najmi.
PKB juga menginstruksikan seluruh kader dan anggota legislatifnya, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk aktif mengawal penyaluran bantuan agar berjalan cepat dan tidak berbelit-belit. “Petani butuh solusi hari ini, bukan janji prosedural,” katanya.
PKB menegaskan akan terus berada di garis depan dalam memperjuangkan hak-hak petani. Kedaulatan pangan hanya dapat terwujud apabila petani dilindungi dan disejahterakan melalui kebijakan yang adil dan berpihak.
(cip)
Lihat Juga :
