Alasan Polri Bakal Tambah Direktorat PPA-PPO di Kepri hingga Malut

JAKARTA - Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengungkapkan jumlah Direktorat Reserse Pidana Perempuan dan Anak/Pidana Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO) di tingkat polda bakal ditambah. Dedi menjelaskan, penambahan akan dilakukan di sejumlah daerah seperti Polda Kepulauan Riau (Kepri), hingga Polda Maluku Utara (Malut).

“Titik asal pelintas domestik ada di Sumatera Utara, wilayah-wilayah yang sudah kita bentuk Direktorat Reserse PPA/PPO-nya. Ada beberapa Polda yang belum," kata Dedi dalam acara Bedah Buku Strategi Polri Dalam Pemberantasan TPPO di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan (Jaksel), Rabu (21/1/2026).

Dedi menyatakan, sudah berdiskusi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) atau BP2MI terkait pembentukan Dit PPA-PPO baru di sejumlah wilayah. Mantan Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) ini menuturkan pembentukan Direktorat Reserse PPA-PPO baru di sejumlah wilayah adalah bentuk mitigasi terhadap kejahatan perdagangan orang.

Baca juga: Kapolri Resmikan Direktorat PPA-PPO di 11 Polda dan 22 Polres, Ini Daftarnya



“Ada beberapa Polda yang akan kita persiapkan dalam rangka memitigasi secara maksimal terjadinya kejahatan TPPO," ujarnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi melaunching Direktorat PPA-PPO di 11 Polda dan 22 Polres. Yakni;

1. Polda Metro Jaya
- Polres Metro Jakarta Barat
- Polres Metro Jakarta Timur
- Polres Metro Jakarta Utara
- Polres Metro Jakarta Pusat
- Polres Metro Bekasi Kota

2. Polda Jawa Timur
- Polrestabes Surabaya
- Polresta Sidoarjo
- Polres Malang
- Polres Probolinggo Kota
- Polres Batu

3. Polda Sumatera Selatan
- Polres Lahat
- Polres Ogan Komering Ulu
- Polres Musi Rawas Utara
- Polres Ogan Ilir

4. Polda Jawa Barat
- Polres Karawang
- Polres Bogor

5. Polda Jawa Tengah
- Polrestabes Semarang
- Polresta Banyumas
- Polresta Surakarta
- Polresta Cilacap
- Polres Magelang Kota

6. Polda Sumatera Utara
- Polres Tanah Karo

7. Polda Sulawesi Selatan

8. Polda Kalimantan Barat

9. Polda NTB

10. Polda NTT

11. Polda Sulawesi Utara.