MBG Jadi Benteng Pertahanan Non-Militer Bangsa
Minggu, 18 Januari 2026 - 22:37 WIB
loading...
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh dipandang semata sebagai kebijakan sosial melainkan harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi pertahanan bangsa di tengah ketidakpastian global. Foto: Dok Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh dipandang semata sebagai kebijakan sosial melainkan harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi pertahanan bangsa di tengah ketidakpastian global.
"Di tengah perang Ukraina, konflik Timur Tengah, hingga gangguan logistik global, ancaman terhadap Indonesia tidak selalu datang dalam bentuk senjata. Krisis pangan justru bisa menjadi bentuk perang paling senyap namun paling mematikan,” ujar Praktisi Hukum Hendarsam Marantoko menyoroti eskalasi konflik dunia dan rapuhnya rantai pasok pangan internasional melalui keterangannya, Minggu (18/1/2026).
Baca juga: Presiden Prabowo Klaim Program MBG 99,99% Berhasil
Sebagai negara kepulauan dengan ketergantungan distribusi lintas wilayah, Indonesia sangat rentan terhadap guncangan pangan. Karena itu, MBG harus dipahami sebagai bagian dari arsitektur pertahanan semesta non-militer.
Hendarsam mengaitkan kebijakan MBG dengan pandangan Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam buku Paradoks Indonesia. Dalam buku tersebut, Prabowo menegaskan bahwa sebuah bangsa bisa runtuh bukan karena kekurangan senjata melainkan karena rakyatnya lemah secara fisik, mental, dan ekonomi.
"Cara pandang ini sangat jelas bahwa kekuatan negara tidak hanya ditentukan oleh alutsista, tetapi kualitas manusia dan daya tahan sistem nasionalnya," ucapnya.
MBG merupakan investasi sumber daya manusia jangka panjang. Anak-anak yang mendapatkan asupan gizi memadai hari ini akan menjadi tenaga kerja, prajurit, ilmuwan, dan warga negara yang tangguh di masa depan.
Dia menilai MBG mendorong terbentuknya ekosistem rantai pasok pangan berbasis wilayah. Setiap daerah didorong untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri sesuai potensi lokal. Dengan sistem pangan yang kuat dan merata, Indonesia tidak mudah diguncang oleh konflik global maupun tekanan eksternal.
"Di tengah perang Ukraina, konflik Timur Tengah, hingga gangguan logistik global, ancaman terhadap Indonesia tidak selalu datang dalam bentuk senjata. Krisis pangan justru bisa menjadi bentuk perang paling senyap namun paling mematikan,” ujar Praktisi Hukum Hendarsam Marantoko menyoroti eskalasi konflik dunia dan rapuhnya rantai pasok pangan internasional melalui keterangannya, Minggu (18/1/2026).
Baca juga: Presiden Prabowo Klaim Program MBG 99,99% Berhasil
Sebagai negara kepulauan dengan ketergantungan distribusi lintas wilayah, Indonesia sangat rentan terhadap guncangan pangan. Karena itu, MBG harus dipahami sebagai bagian dari arsitektur pertahanan semesta non-militer.
Hendarsam mengaitkan kebijakan MBG dengan pandangan Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam buku Paradoks Indonesia. Dalam buku tersebut, Prabowo menegaskan bahwa sebuah bangsa bisa runtuh bukan karena kekurangan senjata melainkan karena rakyatnya lemah secara fisik, mental, dan ekonomi.
"Cara pandang ini sangat jelas bahwa kekuatan negara tidak hanya ditentukan oleh alutsista, tetapi kualitas manusia dan daya tahan sistem nasionalnya," ucapnya.
MBG merupakan investasi sumber daya manusia jangka panjang. Anak-anak yang mendapatkan asupan gizi memadai hari ini akan menjadi tenaga kerja, prajurit, ilmuwan, dan warga negara yang tangguh di masa depan.
Dia menilai MBG mendorong terbentuknya ekosistem rantai pasok pangan berbasis wilayah. Setiap daerah didorong untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri sesuai potensi lokal. Dengan sistem pangan yang kuat dan merata, Indonesia tidak mudah diguncang oleh konflik global maupun tekanan eksternal.
(jon)
Lihat Juga :
