KPK Usut Dugaan Aliran Dana Pegawai Pajak Jakut ke Oknum DJP
Jum'at, 16 Januari 2026 - 06:41 WIB
loading...
KPK melakukan penggeledahan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (13/1/2026). Foto/Anggie Ariesta
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mendalami dugaan aliran dana dari para tersangka kasus dugaan suap pengadaan pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Aliran dana ke pihak lain juga diusut.
"Nah ini kita dalami peran dari pihak-pihak di kantor pusat Ditjen Pajak ini seperti apa, termasuk juga adanya dugaan aliran uang dari para pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini kepada oknum-oknum di Ditjen Pajak pusat," kata Jubir KPK Budi Prasetyo di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/1/2026).
Budi menambahkan, KPK juga tengah mendalami peran serta dugaan aliran dana ke pihak lain dalam perkara tersebut. "Nah, ini pasti akan terus kita susuri, kita telusuri terkait dengan peran juga terkait dengan dugaan aliran uang. Kemudian juga KPK tentu masih akan terus menyusuri apakah ada juga dugaan aliran uang kepada pihak-pihak lainnya," kata Budi.
Baca Juga: OTT KPK di Jakarta Terkait Suap Pengurangan Nilai Pajak
KPK menduga, barang bukti logam mulia yang diamankan saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) itu berasal dari wajib pajak lainnya. Namun, ia belum bisa mengungkap identitas wajib pajak tersebut lantaran masih dalam proses pendalaman oleh tim penyidik.
"Masih akan ditelusuri dari PT siapa saja. Nah, nanti kita akan masuk dalam tahap pemeriksaan tentunya karena pascaperistiwa tertangkap tangan kemudian KPK menetapkan tersangka, pekan ini running secara maraton tim melakukan penggeledahan, ya," ujarnya.
Baca Juga: Kantor Ditjen Pajak Digeledah KPK, DJP Masih Tutup Mulut Soal Rincian Kasusnya
Diketahui, KPK melakukan penggeledahan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (13/1/2026). Penggeledahan tersebut langkah lanjutan dari penyidikan kasus dugaan suap pengurangan nilai pajak yang melibatkan pejabat di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penggeledahan dilakukan untuk mendalami proses pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap korporasi yang terlibat dalam perkara tersebut. "Dalam mekanismenya juga melibatkan Kantor Pusat Ditjen Pajak untuk menentukan sebuah tarif, sehingga penyidik ingin mendalami tahapan-tahapan dan mekanismenya seperti apa," ujar Budi kepada wartawan, Rabu (14/1/2026).
Dari kegiatan tersebut, KPK menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut. "Dalam kegiatan penggeledahan hari ini, tim mengamankan dan menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik, di mana dokumen dan barang bukti elektronik tersebut diduga terkait dengan konstruksi perkara ini," jelasnya.
Selain dokumen dan barang bukti elektronik, penyidik juga mengamankan sejumlah uang yang diduga bersumber dari pihak tersangka. "Penyidik juga mengamankan sejumlah uang yang diduga bersumber dari pihak tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara," pungkasnya.
"Nah ini kita dalami peran dari pihak-pihak di kantor pusat Ditjen Pajak ini seperti apa, termasuk juga adanya dugaan aliran uang dari para pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini kepada oknum-oknum di Ditjen Pajak pusat," kata Jubir KPK Budi Prasetyo di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/1/2026).
Budi menambahkan, KPK juga tengah mendalami peran serta dugaan aliran dana ke pihak lain dalam perkara tersebut. "Nah, ini pasti akan terus kita susuri, kita telusuri terkait dengan peran juga terkait dengan dugaan aliran uang. Kemudian juga KPK tentu masih akan terus menyusuri apakah ada juga dugaan aliran uang kepada pihak-pihak lainnya," kata Budi.
Baca Juga: OTT KPK di Jakarta Terkait Suap Pengurangan Nilai Pajak
KPK menduga, barang bukti logam mulia yang diamankan saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) itu berasal dari wajib pajak lainnya. Namun, ia belum bisa mengungkap identitas wajib pajak tersebut lantaran masih dalam proses pendalaman oleh tim penyidik.
"Masih akan ditelusuri dari PT siapa saja. Nah, nanti kita akan masuk dalam tahap pemeriksaan tentunya karena pascaperistiwa tertangkap tangan kemudian KPK menetapkan tersangka, pekan ini running secara maraton tim melakukan penggeledahan, ya," ujarnya.
Baca Juga: Kantor Ditjen Pajak Digeledah KPK, DJP Masih Tutup Mulut Soal Rincian Kasusnya
Diketahui, KPK melakukan penggeledahan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (13/1/2026). Penggeledahan tersebut langkah lanjutan dari penyidikan kasus dugaan suap pengurangan nilai pajak yang melibatkan pejabat di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penggeledahan dilakukan untuk mendalami proses pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap korporasi yang terlibat dalam perkara tersebut. "Dalam mekanismenya juga melibatkan Kantor Pusat Ditjen Pajak untuk menentukan sebuah tarif, sehingga penyidik ingin mendalami tahapan-tahapan dan mekanismenya seperti apa," ujar Budi kepada wartawan, Rabu (14/1/2026).
Dari kegiatan tersebut, KPK menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut. "Dalam kegiatan penggeledahan hari ini, tim mengamankan dan menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik, di mana dokumen dan barang bukti elektronik tersebut diduga terkait dengan konstruksi perkara ini," jelasnya.
Selain dokumen dan barang bukti elektronik, penyidik juga mengamankan sejumlah uang yang diduga bersumber dari pihak tersangka. "Penyidik juga mengamankan sejumlah uang yang diduga bersumber dari pihak tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara," pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :
