Iran Mencekam! DPR Desak Kemlu Segera Ambil Langkah Lindungi WNI
Senin, 12 Januari 2026 - 09:01 WIB
loading...
Gelombang unjuk rasa yang berujung rusuh di Iran memunculkan kekhawatiran serius terhadap keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di sana. Foto/Iran International
A
A
A
JAKARTA - Gelombang unjuk rasa yang berujung rusuh di Iran memunculkan kekhawatiran serius terhadap keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di sana. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) pun didesak mengambil langkah untuk melindungi WNI di Iran.
Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menegaskan, kondisi di Iran harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk memastikan perlindungan WNI berjalan optimal. Ia mengingatkan, perlindungan WNI di luar negeri merupakan mandat konstitusional yang tidak boleh diabaikan, terutama di tengah eskalasi keamanan.
“Komisi I DPR RI senantiasa menekankan bahwa perlindungan WNI di luar negeri merupakan mandat konstitusional yang harus dijalankan secara optimal oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri bersama perwakilan diplomatik kita,” ujar Dave dalam keterangan tertulis, Minggu (11/1/2026).
Baca juga: Iran Mencekam! Kemlu Belum Terima Laporan Insiden terhadap WNI
Dave menilai, pemerintah tidak boleh bersikap reaktif dalam situasi yang penuh gejolak. Ia mendesak Kementerian Luar Negeri (Kemlu) segera mengambil langkah antisipatif dan koordinatif yang konkret untuk melindungi WNI, terutama melalui peran aktif KBRI Teheran.
“Dalam kondisi yang penuh gejolak seperti sekarang, kami menyerukan agar Kemlu segera melakukan langkah-langkah antisipatif dan koordinatif. KBRI di Teheran perlu aktif melakukan pemantauan situasi secara real-time serta membuka saluran komunikasi darurat bagi seluruh WNI,” tegasnya.
Menurut Dave, inventarisasi jumlah dan lokasi WNI menjadi langkah mendesak yang tidak bisa ditunda. Tanpa data yang akurat, negara dinilai akan kesulitan merespons cepat jika situasi memburuk.
“Inventarisasi jumlah dan lokasi WNI perlu segera dilakukan untuk mengidentifikasi potensi risiko secara cepat. Apabila eskalasi semakin meningkat, opsi evakuasi terukur juga harus dipersiapkan dengan tetap memperhatikan keselamatan dan prosedur diplomatik yang berlaku,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya mitigasi keamanan yang disosialisasikan secara aktif kepada WNI, bukan hanya bersifat imbauan formal. Dave menilai, komunikasi yang lemah berpotensi membahayakan keselamatan warga.
“Kami juga menekankan pentingnya sosialisasi mitigasi keamanan kepada WNI, seperti imbauan untuk menghindari titik-titik keramaian, menjaga dokumen perjalanan tetap aman, serta selalu berkoordinasi dengan KBRI,” kata Dave.
Dave menegaskan, langkah-langkah tersebut merupakan ukuran kehadiran negara dalam melindungi warganya di tengah dinamika keamanan global yang tidak menentu.
“Langkah-langkah ini bukan hanya bentuk tanggung jawab negara, tetapi juga wujud nyata kehadiran pemerintah dalam melindungi setiap warga negara Indonesia di manapun mereka berada,” ujarnya.
Kendati demikian, ia memastikan, Komisi I DPR akan terus mengawasi kesiapan dan respons Kemlu serta KBRI dalam menangani situasi di Iran. Menurutnya, keselamatan WNI harus ditempatkan sebagai prioritas utama, bukan opsi terakhir.
“Keselamatan WNI adalah prioritas utama, dan negara harus senantiasa hadir dalam menghadapi dinamika keamanan internasional yang berpotensi mengancam mereka,” pungkas Dave.
Sekadar informasi, demo besar-besaran yang berlangsung di Iran semakin parah pada Kamis (8/1/2026). Pemerintah Iran dilaporkan merespons unjuk rasa dengan melepaskan tembakan.
Seorang dokter di Teheran kepada TIME, dikutip Sabtu (10/1/2026), mengungkapkan enam rumah sakit mencatat korban tewas mencapai 217 orang. Menurut dia, sebagian besar korban meninggal akibat peluru tajam.
Dokter tersebut mengatakan pihak berwenang telah memindahkan jenazah para korban dari rumah sakit pada Jumat (9/1/2026). Sebagian besar korban tewas adalah anak muda, termasuk beberapa orang yang tewas di dekat kantor polisi Teheran utara.
Saat itu, pasukan keamanan dilaporkan memberondong para demonstran dengan tembakan senapan mesin. Aktivis melaporkan setidaknya 30 orang tertembak dalam insiden tersebut.
Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menegaskan, kondisi di Iran harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk memastikan perlindungan WNI berjalan optimal. Ia mengingatkan, perlindungan WNI di luar negeri merupakan mandat konstitusional yang tidak boleh diabaikan, terutama di tengah eskalasi keamanan.
“Komisi I DPR RI senantiasa menekankan bahwa perlindungan WNI di luar negeri merupakan mandat konstitusional yang harus dijalankan secara optimal oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri bersama perwakilan diplomatik kita,” ujar Dave dalam keterangan tertulis, Minggu (11/1/2026).
Baca juga: Iran Mencekam! Kemlu Belum Terima Laporan Insiden terhadap WNI
Dave menilai, pemerintah tidak boleh bersikap reaktif dalam situasi yang penuh gejolak. Ia mendesak Kementerian Luar Negeri (Kemlu) segera mengambil langkah antisipatif dan koordinatif yang konkret untuk melindungi WNI, terutama melalui peran aktif KBRI Teheran.
“Dalam kondisi yang penuh gejolak seperti sekarang, kami menyerukan agar Kemlu segera melakukan langkah-langkah antisipatif dan koordinatif. KBRI di Teheran perlu aktif melakukan pemantauan situasi secara real-time serta membuka saluran komunikasi darurat bagi seluruh WNI,” tegasnya.
Menurut Dave, inventarisasi jumlah dan lokasi WNI menjadi langkah mendesak yang tidak bisa ditunda. Tanpa data yang akurat, negara dinilai akan kesulitan merespons cepat jika situasi memburuk.
“Inventarisasi jumlah dan lokasi WNI perlu segera dilakukan untuk mengidentifikasi potensi risiko secara cepat. Apabila eskalasi semakin meningkat, opsi evakuasi terukur juga harus dipersiapkan dengan tetap memperhatikan keselamatan dan prosedur diplomatik yang berlaku,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya mitigasi keamanan yang disosialisasikan secara aktif kepada WNI, bukan hanya bersifat imbauan formal. Dave menilai, komunikasi yang lemah berpotensi membahayakan keselamatan warga.
“Kami juga menekankan pentingnya sosialisasi mitigasi keamanan kepada WNI, seperti imbauan untuk menghindari titik-titik keramaian, menjaga dokumen perjalanan tetap aman, serta selalu berkoordinasi dengan KBRI,” kata Dave.
Dave menegaskan, langkah-langkah tersebut merupakan ukuran kehadiran negara dalam melindungi warganya di tengah dinamika keamanan global yang tidak menentu.
“Langkah-langkah ini bukan hanya bentuk tanggung jawab negara, tetapi juga wujud nyata kehadiran pemerintah dalam melindungi setiap warga negara Indonesia di manapun mereka berada,” ujarnya.
Kendati demikian, ia memastikan, Komisi I DPR akan terus mengawasi kesiapan dan respons Kemlu serta KBRI dalam menangani situasi di Iran. Menurutnya, keselamatan WNI harus ditempatkan sebagai prioritas utama, bukan opsi terakhir.
“Keselamatan WNI adalah prioritas utama, dan negara harus senantiasa hadir dalam menghadapi dinamika keamanan internasional yang berpotensi mengancam mereka,” pungkas Dave.
Sekadar informasi, demo besar-besaran yang berlangsung di Iran semakin parah pada Kamis (8/1/2026). Pemerintah Iran dilaporkan merespons unjuk rasa dengan melepaskan tembakan.
Seorang dokter di Teheran kepada TIME, dikutip Sabtu (10/1/2026), mengungkapkan enam rumah sakit mencatat korban tewas mencapai 217 orang. Menurut dia, sebagian besar korban meninggal akibat peluru tajam.
Dokter tersebut mengatakan pihak berwenang telah memindahkan jenazah para korban dari rumah sakit pada Jumat (9/1/2026). Sebagian besar korban tewas adalah anak muda, termasuk beberapa orang yang tewas di dekat kantor polisi Teheran utara.
Saat itu, pasukan keamanan dilaporkan memberondong para demonstran dengan tembakan senapan mesin. Aktivis melaporkan setidaknya 30 orang tertembak dalam insiden tersebut.
(rca)
Lihat Juga :
