Resmikan Sekber GKSR Bersama Partai Nonparlemen, Perindo: Upaya Konsolidasi Lebih Intens
Kamis, 08 Januari 2026 - 17:12 WIB
loading...
Partai Perindo bersama tujuh partai non-parlemen secara bersama meresmikan sekretariat bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) yang berlokasi di Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026). Foto/Achmad Al Fiqri
A
A
A
JAKARTA - Partai Perindo bersama tujuh partai non-parlemen secara bersama meresmikan Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) yang berlokasi di Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026). Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, upaya peresmian sekber itu merupakan langkah awal untuk menguatkan konsolidasi.
"Ya, saya pikir dengan adanya sekretariat bersama GKSR ini tentunya ini satu upaya dari partai-partai nonparlemen untuk melakukan konsolidasi lebih intens," ujar Ferry usai meresmikan Sekber GKSR.
Ferry pun menyampaikan, Badan Pekerja GKSR akan merumuskan sejumlah isu strategis setelah adanya sekber ini. Hal itu dinilai penting untuk proses elektoral ke depannya di 2029.
Baca juga: Hadiri HUT ke-19 Partai Hanura, Perindo Harap Kerja Sama Politik Lahirkan Gagasan Berdampak Bagi Rakyat
"Ada setidaknya empat isu strategis yang kita akan apa, kita akan rumuskan. Yang pertama adalah terkait dengan parliamentary threshold. Itu juga sangat penting sekali," kata Ferry.
"Yang kedua adalah terkait dengan verifikasi partai politik. Yang ketiga adalah terkait dengan bantuan partai politik dalam hal aktivitas proses pendidikan politik," tambahnya.
Ia pun berharap, seluruh partai politik, baik di parlemen atau nonparlemen bisa mendapatkan dukungan dari negara untuk melakukan proses pendidikan politik. "Dan yang keempat adalah terkait dengan sistem pemilu. Ya, kita ingin menawarkan sistem pemilu yang memang apa, tentunya campuran lah, gitu, dalam aktivitas yang memang kita lakukan," kata Ferry.
"Nah, ini yang semuanya nanti akan dikomunikasikan, yang akan dikoordinasikan, dan yang akan dibahas lebih lanjut di badan pekerja di Sekber itu sendiri. Jadi, ini dengan dimulainya kick-off pada kesempatan kali ini, badan pekerja sudah akan mulai melakukan proses perumusan-perumusan terhadap isu-isu strategis yang ada," tambahnya.
Ferry pun mengatakan, hasil rumusan isu dari Badan Pekerja GKSR berupa rekomendasi pada pembuat UU, baik eksekutif maupun legislatif dalam menyikapi isu yang ada. "Ya output-nya tentunya kita ingin memberikan masukan dan mendesak kepada pembuat undang-undang, tentunya baik itu pemerintah atau DPR, terkait dengan usulan dari kami, dari partai-partai non-parlemen," ucap Ferry.
"Itu yang memang menjadi poin penting dan saya yakin usulan dari kami sangat strategis karena tentunya ruang yang memang kita ingin upayakan adalah terkait dengan bagaimana kedaulatan rakyat. Bagaimana suara rakyat juga jangan sampai hilang. Nah, ini hal yang sangat prinsip yang ingin kita infokan, kita sampaikan kepada pembuat undang-undang," pungkas Ferry.
"Ya, saya pikir dengan adanya sekretariat bersama GKSR ini tentunya ini satu upaya dari partai-partai nonparlemen untuk melakukan konsolidasi lebih intens," ujar Ferry usai meresmikan Sekber GKSR.
Ferry pun menyampaikan, Badan Pekerja GKSR akan merumuskan sejumlah isu strategis setelah adanya sekber ini. Hal itu dinilai penting untuk proses elektoral ke depannya di 2029.
Baca juga: Hadiri HUT ke-19 Partai Hanura, Perindo Harap Kerja Sama Politik Lahirkan Gagasan Berdampak Bagi Rakyat
"Ada setidaknya empat isu strategis yang kita akan apa, kita akan rumuskan. Yang pertama adalah terkait dengan parliamentary threshold. Itu juga sangat penting sekali," kata Ferry.
"Yang kedua adalah terkait dengan verifikasi partai politik. Yang ketiga adalah terkait dengan bantuan partai politik dalam hal aktivitas proses pendidikan politik," tambahnya.
Ia pun berharap, seluruh partai politik, baik di parlemen atau nonparlemen bisa mendapatkan dukungan dari negara untuk melakukan proses pendidikan politik. "Dan yang keempat adalah terkait dengan sistem pemilu. Ya, kita ingin menawarkan sistem pemilu yang memang apa, tentunya campuran lah, gitu, dalam aktivitas yang memang kita lakukan," kata Ferry.
"Nah, ini yang semuanya nanti akan dikomunikasikan, yang akan dikoordinasikan, dan yang akan dibahas lebih lanjut di badan pekerja di Sekber itu sendiri. Jadi, ini dengan dimulainya kick-off pada kesempatan kali ini, badan pekerja sudah akan mulai melakukan proses perumusan-perumusan terhadap isu-isu strategis yang ada," tambahnya.
Ferry pun mengatakan, hasil rumusan isu dari Badan Pekerja GKSR berupa rekomendasi pada pembuat UU, baik eksekutif maupun legislatif dalam menyikapi isu yang ada. "Ya output-nya tentunya kita ingin memberikan masukan dan mendesak kepada pembuat undang-undang, tentunya baik itu pemerintah atau DPR, terkait dengan usulan dari kami, dari partai-partai non-parlemen," ucap Ferry.
"Itu yang memang menjadi poin penting dan saya yakin usulan dari kami sangat strategis karena tentunya ruang yang memang kita ingin upayakan adalah terkait dengan bagaimana kedaulatan rakyat. Bagaimana suara rakyat juga jangan sampai hilang. Nah, ini hal yang sangat prinsip yang ingin kita infokan, kita sampaikan kepada pembuat undang-undang," pungkas Ferry.
(rca)
Lihat Juga :
