Demi Keselamatan Rakyat, Mardani Ali Sera: Pemerintah Jangan Berpikir Untung Rugi
Rabu, 16 September 2020 - 15:03 WIB
loading...
Politikus PKS, Mardani Ali Sera mengatakan Pemprov DKI Jakarta sudah menyatakan selalu berkonsultasi dengan Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang merupakan bagian pemerintah pusat. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) secara ketat di DKI Jakarta diwarnai silang pendapat antara pejabat pusat dan Gubernur Anies Rasyid Baswedan . Kedua pihak harus memperbaiki komunikasi.
Seharusnya penerapan PSBB itu tidak menjadi masalah. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah menyatakan selalu berkonsultasi dengan Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang merupakan bagian pemerintah pusat. (Baca juga: Pak @Airlanggga Baca Nih, Mayoritas Warga DKI Setuju PSBB Jilid II)
“Sering terlihat dari beberapa statement yang dikeluarkan pemprov dan pemerintah pusat ada ketidaksinkronan kebijakan. Harmonisasi antara pemerintah pusat, satgas, dan pemda harus diperbaiki,” ujarnya melalui akun twitter @MardaniAliSera, Rabu (16/9/2020).
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu mengungkapkan masyarakat sudah lelah melihat silang pendapat yang kerap terjadi. “Padahal, Pemprov DKI selalu koordinasi ke pemerintah pusat melalui satgas dan ini turut diakui Pak Doni (Kasatgas). Kecuali pemerintah pusat tidak mengakui satgas sebagai lembaga formal,” sindirnya.
Penambahan kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta cukup signifikan dalam 14 hari terakhir. Pada 15 September 2020, ada 1.076 kasus baru sehingga total menjadi 56.175 orang. Situasi ini tentu membutuhkan penanganan yang lebih agresif lagi untuk meredam penularan virus Sars Cov-II.
Seharusnya penerapan PSBB itu tidak menjadi masalah. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah menyatakan selalu berkonsultasi dengan Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang merupakan bagian pemerintah pusat. (Baca juga: Pak @Airlanggga Baca Nih, Mayoritas Warga DKI Setuju PSBB Jilid II)
“Sering terlihat dari beberapa statement yang dikeluarkan pemprov dan pemerintah pusat ada ketidaksinkronan kebijakan. Harmonisasi antara pemerintah pusat, satgas, dan pemda harus diperbaiki,” ujarnya melalui akun twitter @MardaniAliSera, Rabu (16/9/2020).
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu mengungkapkan masyarakat sudah lelah melihat silang pendapat yang kerap terjadi. “Padahal, Pemprov DKI selalu koordinasi ke pemerintah pusat melalui satgas dan ini turut diakui Pak Doni (Kasatgas). Kecuali pemerintah pusat tidak mengakui satgas sebagai lembaga formal,” sindirnya.
Penambahan kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta cukup signifikan dalam 14 hari terakhir. Pada 15 September 2020, ada 1.076 kasus baru sehingga total menjadi 56.175 orang. Situasi ini tentu membutuhkan penanganan yang lebih agresif lagi untuk meredam penularan virus Sars Cov-II.
Lihat Juga :
