Wamenhaj Dahnil: Aparat Hukum Jangan Ragu Tangkap ASN Kemenhaj Berperilaku Koruptif
Rabu, 07 Januari 2026 - 19:08 WIB
loading...
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan komitmen penuh Kementerian Haji dan Umrah RI dalam menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam Taklimat Awal Tahun. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan komitmen penuh Kementerian Haji dan Umrah RI dalam menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam Taklimat Awal Tahun bersama Presiden dan jajaran Kabinet di Hambalang, Bogor, Selasa (7/1/2026). Dalam Taklimat Awak Tahun, Presiden Prabowo berulang kali menekankan keseriusannya dalam melakukan bersih-bersih tata Kelola negara, termasuk pada sektor perhajian.
“Presiden ingin Kementerian Haji dan Umrah menjadi salah satu kementerian yang nol korupsi, atau zero tolerance terhadap praktik rente, praktik korupsi, maupun praktik amoral lainnya,” tegas Dahnil.
Wamenhaj menjelaskan bahwa saat ini proses persiapan perhajian berada pada fase-fase krusial. Khususnya pada tahapan pengadaan layanan yang rawan disusupi kepentingan tidak sehat, mulai dari pengadaan katering, akomodasi, transportasi, hingga kerja sama syarikah.
Dalam konteks tersebut, Wamenhaj mengaku masih menerima laporan adanya indikasi upaya cashback, rente, dan intervensi terhadap proses pengadaan, bahkan dengan mencatut nama pimpinan kementerian. “Saya masih mendengar adanya upaya-upaya cashback, upaya rente, dan upaya korupsi, termasuk mempengaruhi tim pengadaan dengan mengatasnamakan Menteri maupun Wakil Menteri,” ungkapnya.
Sebagai bentuk keseriusan, sejak awal Kementerian Haji dan Umrah telah melibatkan Kejaksaan dan aparat penegak hukum dalam pengawasan seluruh proses perhajian. Karena itu, Wamenhaj secara terbuka meminta penegak hukum bertindak tegas tanpa pandang bulu.
“Saya tegaskan, jangan ragu aparat penegak hukum. Jangan ragu Kejaksaan. Tangkap saja siapa pun yang masih berusaha melakukan praktik rente dan korupsi. Tidak usah ragu, siapa pun orangnya dan dari mana pun asalnya,” tegas Dahnil.
Wamenhaj juga memastikan bahwa seluruh instruksi Presiden Prabowo akan dijalankan secara konsisten, guna memastikan penyelenggaraan ibadah haji berjalan bersih, transparan, berintegritas, serta terbebas dari praktik kartel dan rente sebagaimana yang pernah terjadi pada masa lalu.
“Presiden ingin Kementerian Haji dan Umrah menjadi salah satu kementerian yang nol korupsi, atau zero tolerance terhadap praktik rente, praktik korupsi, maupun praktik amoral lainnya,” tegas Dahnil.
Wamenhaj menjelaskan bahwa saat ini proses persiapan perhajian berada pada fase-fase krusial. Khususnya pada tahapan pengadaan layanan yang rawan disusupi kepentingan tidak sehat, mulai dari pengadaan katering, akomodasi, transportasi, hingga kerja sama syarikah.
Dalam konteks tersebut, Wamenhaj mengaku masih menerima laporan adanya indikasi upaya cashback, rente, dan intervensi terhadap proses pengadaan, bahkan dengan mencatut nama pimpinan kementerian. “Saya masih mendengar adanya upaya-upaya cashback, upaya rente, dan upaya korupsi, termasuk mempengaruhi tim pengadaan dengan mengatasnamakan Menteri maupun Wakil Menteri,” ungkapnya.
Sebagai bentuk keseriusan, sejak awal Kementerian Haji dan Umrah telah melibatkan Kejaksaan dan aparat penegak hukum dalam pengawasan seluruh proses perhajian. Karena itu, Wamenhaj secara terbuka meminta penegak hukum bertindak tegas tanpa pandang bulu.
“Saya tegaskan, jangan ragu aparat penegak hukum. Jangan ragu Kejaksaan. Tangkap saja siapa pun yang masih berusaha melakukan praktik rente dan korupsi. Tidak usah ragu, siapa pun orangnya dan dari mana pun asalnya,” tegas Dahnil.
Wamenhaj juga memastikan bahwa seluruh instruksi Presiden Prabowo akan dijalankan secara konsisten, guna memastikan penyelenggaraan ibadah haji berjalan bersih, transparan, berintegritas, serta terbebas dari praktik kartel dan rente sebagaimana yang pernah terjadi pada masa lalu.
(rca)
Lihat Juga :
