Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak: Ada Kartel Dalam Pengelolaan Haji

JAKARTA - Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut ada kartel dalam penyelenggaraan ibadah haji. Sebab banyak proyek-proyek besar mulai dari persiapan hingga pelaksanaan.

Hal itu diungkap Dahnil Anzar Simanjuntak di Podcast SindoNews “To The Po!nt Aja” dikutip Selasa (6/1/2026).

“Ternyata luar biasa pelik, hampir semua proses persiapan hampir ada masalah. Bayangkan kita ngurus 221.000 orang yang pindah. Itu melibatkan biaya penyelengaraan lebih dari Rp18 triliun, total. Itu uang jemaah, anggaran APBN beda lagi yang dikelola Kemenag. Jadi jumlah uangnya besar sekali,” ujarnya.

Baca juga: Biaya Haji 2026 Turun Rp2 Juta, Wamen Haji dan Umrah: Kalau Hitungan Matematis Harusnya Naik

Dahnil kemudian menyebut sejumlah proyek besar dalam pelaksanaan haji.

“Penunjukan syarikah untuk konsumsi, kemudian akomodasi hotel transportasi itu merupakan proyek-proyek besar. Saya sudah berulangkali mengatakan ada kartel dalam pengelolaan haji dan saya tidak sungkan mengatakan, itu faktanya begitu,” tegasnya.

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini mengaku dirinya bersama Menteri Haji Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan terkejut dengan kartel dalam pelaksanaan haji.

“Ada kecurangan kuota, bahkan saya dan Gus Irfan terkaget-kaget orang yang ngurus haji itu paham agama tapi kemudian mengkomoditikasi haji itu sebagai komoditas. Itu yang menyedihkan itu kemudian sebenarnya kata kartel disandingkan dengan haji,” katanya.

Baca juga: 63 Brigjen TNI Dimutasi pada Desember 2025, Ini Daftar Namanya

“Anda bayangkan Rp18 triliun, uang jemaah belum lagi ekosistemnya ekonominya kan luar biasa. Yang sebelumnya kasus di KPK sekarang itukan potensi kerugiannya triliunan dan itu dari ekosistem kan,” sambungnya.

Menurut Dahnil, penyebutan kartel haji merupakan bentuk kekesalah sekaligus kemarahan terhadap praktik kotor dalam penyelenggaraan ibadah haji.


“Itu bentuk dari kemarahan sebenarnya. Kemudian saya menyebut ada kartel haji karena orang-orang yang terlibat di kartel itu rata-rata orang yang paham agama tapi menjadi agama sebagai komodifikasinya mereka,” tandasnya.

“Jadi bisa korupsi di sektor itu, bisa berperilaku rentedi sektor itu, manipulatif di sektor itu, itu yang mengerikan. Oleh sebab itulah saya menggunakan narasi, diksi kartel haji sebagai pengingat sebenarnya,” paparnya.

Dahnil kemudian menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto agar penyelenggaraan ibadah haji harus bersih. Tidak hanya itu, Presiden juga meminta agar praktik-praktik kotor tersebut dihentikan.

“Jadi kalau pesan Presiden itu, sektor ini harus paling bersih karena inikan jalan suci. Kalau orang Islam kan ibaratnya kalau orang sudah haji kira-kira makomnya sudah tinggi. Ini merupakan ibadah tertinggi, sudah puncak. Kan kalau di Islam kita syahadat dulu, puncak paling tinggi adalah haji, itu sudah paripurna sudah kaffah,” katanya.

“Tapi kalau kemudian dijalankan dengan cara kotor, itukan mengerikan. Kata presiden ini harus dihentikan seperti ini-seperti ini. Kalau ibarat presiden itu kalau saya analogikan, kalau semuanya sudah korupsi kata Presiden, harusnya kementerian ini enggak ada korupsi sama sekali karena kalian ngurusin ibadah puncak dari umat Islam jadi harusnya enggak ada korupsi sama sekali,” kata Dahnil.

Dahnil berkomitmen untuk membersihkan kartel dalam pelaksanaan haji. Sebab semua proses dari mulai penetapan kuota sampai pelaksanaan ibadah ada rentenya.

“Saya berani melawan kartel karena kami ingin bersih, kami ingin sektor perhajian ini dikelola dengan baik. Ini semua proses mulai dari kuota, sampai nanti pelaksanaan itu semuanya ada masalah, dan semuanya ada rentenya,” ucapnya.

“Tapi kalau ada maling di sektor ini, berarti kalianlah koruptor yang paling mengerikan di dunia ini karena sektor yang harusnya dikelola dengan cara-cara baik justru dikotori dengan cara-cara yang tidak baik. Oleh sebab itu, saya pastikan ke Gus Irfan, ini Ibda bin Nafsi kalau kita mau membersihkan sektor ini harus dimulai dari diri sendiri,” tambahnya.