Tinjau Penyaluran BLTS Kesra Hari Terakhir, Mensos: Kami Ingin Pastikan Tuntas
Kamis, 01 Januari 2026 - 11:42 WIB
loading...
Menteri Sosial Saifullah Yusuf didampingi Plt Dirut Pos Indonesia, Haris menyapa warga penerima BLTS Kesra di Kantorpos Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (31/12/2025). Foto/Dok. SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengunjungi Kantorpos Cikini, Jakarta Pusat di hari terakhir penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra), Rabu (31/12/2025). Ia datang untuk memastikan sendiri proses penyaluran berjalan sebagaimana mestinya.
Gus Ipul berdialog dengan petugas, berbincang dengan keluarga penerima manfaat (KPM), dan menegaskan satu hal bahwa data adalah fondasi keadilan bantuan sosial. Pemerintah, katanya, menargetkan bantuan tepat sasaran melalui pemutakhiran data berkelanjutan, melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), pemerintah daerah, hingga partisipasi publik melalui aplikasi Cek Bansos, call center 24 jam, dan kanal aduan lain yang terus diperluas.
“Hari ini adalah hari terakhir waktu yang diberikan kepada PT Pos Indonesia untuk menyalurkan BLTS Kesra. Kami ingin memastikan proses ini betul-betul tuntas, tidak ada yang tertinggal, dan bisa dipertanggungjawabkan,” katanya di sela dialog dengan petugas dan KPM. Baca juga: Pencairan BLT Kesra Rp900 Ribu Jadi Harapan Warga di Akhir Tahun 2025
Dalam paparannya, Mensos menyebut BLTS Kesra telah menjangkau sekira 33 juta-35 juta KPM secara nasional, dengan skema penyaluran melalui Himbara dan PT Pos Indonesia (Persero). Sekira 18 juta KPM disalurkan melalui PT Pos Indonesia, sisanya lewat perbankan. Anggaran pun meningkat signifikan, dari kisaran Rp74 triliun menjadi lebih dari Rp110 triliun, seiring perluasan cakupan dan upaya menjaga daya beli masyarakat.
“Yang melalui PT Pos Indonesia sekitar 18 juta KPM, sementara sekitar 11 juta KPM disalurkan melalui Himbara. Ini kerja besar, dan hari ini PT Pos masih terus bekerja sampai malam, sampai pukul 00.00 WIB,” ujarnya.
Di Jakarta penyaluran melalui PT Pos Indonesia mencakup sekitar 71.000 KPM, dari total sekitar 500.000 KPM. Angka-angka itu menunjukkan satu hal bahwa tanpa sistem yang rapi dan petugas lapangan yang kuat, program sebesar ini mustahil diselesaikan tepat waktu.
Lebih dari sekadar memastikan uang berpindah tangan, Saifullah Yusuf menekankan bahwa inti dari BLTS Kesra adalah pembenahan data sosial. Pemerintah, di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, menempatkan akurasi data sebagai fondasi utama kebijakan bantuan sosial.
“Selama satu tahun terakhir, pemerintah berusaha menghadirkan data yang makin akurat. BPS diberi tugas untuk melakukan pengukuran, verifikasi, dan validasi. Sementara Kementerian Sosial membantu pemutakhiran data itu bersama pemerintah daerah,” tuturnya.
Di sisi operasional, Pos Indonesia memegang mandat besar. Plt Direktur Utama Pos Indonesia, Haris, menegaskan pihaknya bekerja hingga pukul 00.00 di hari terakhir penyaluran.
Loket ditambah, jam layanan diperpanjang, dan petugas digerakkan agar tidak ada KPM yang tertinggal. “Kami tidak hanya membayarkan di kantorpos, tetapi juga di komunitas, desa, kelurahan, sekolah, bahkan door to door bagi lansia, warga sakit, dan penyandang disabilitas,” katanya.
Bagi Haris, hari terakhir penyaluran BLTS Kesra bukan sekadar penanda akhir jadwal, melainkan ujian komitmen. Di hadapan Mensos dan media, ia menegaskan seluruh jajaran Pos Indonesia bergerak tanpa jeda, hingga batas waktu penyaluran benar-benar ditutup.
“Pos Indonesia mendapatkan alokasi sekitar 18 juta KPM. Dan sampai hari ini, teman-teman kami di seluruh Indonesia terus bergerak. Kami tidak berhenti hanya karena hari ini adalah hari terakhir, justru kami memastikan ini tuntas sampai pukul 00.00 nanti malam,” ujarnya. Baca juga: Korban Banjir Sumatera Dapat Bantuan Rp3 Juta untuk Beli Perabotan Rumah
Dalam wawancaranya, Haris memberi perhatian khusus pada wilayah terdampak bencana bencana yakni, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang menjadi tantangan tersendiri bagi distribusi bantuan tunai. Akses jalan terbatas, listrik belum sepenuhnya pulih, dan sebagian kantorpos tak dapat beroperasi normal.
Pos Indonesia merespons dengan pembayaran manual dan penugasan petugas ke lapangan. Hingga saat kunjungan, penyaluran di wilayah bencana telah melampaui 80-89%, dan terus dikejar hingga tuntas.
Gus Ipul berdialog dengan petugas, berbincang dengan keluarga penerima manfaat (KPM), dan menegaskan satu hal bahwa data adalah fondasi keadilan bantuan sosial. Pemerintah, katanya, menargetkan bantuan tepat sasaran melalui pemutakhiran data berkelanjutan, melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), pemerintah daerah, hingga partisipasi publik melalui aplikasi Cek Bansos, call center 24 jam, dan kanal aduan lain yang terus diperluas.
“Hari ini adalah hari terakhir waktu yang diberikan kepada PT Pos Indonesia untuk menyalurkan BLTS Kesra. Kami ingin memastikan proses ini betul-betul tuntas, tidak ada yang tertinggal, dan bisa dipertanggungjawabkan,” katanya di sela dialog dengan petugas dan KPM. Baca juga: Pencairan BLT Kesra Rp900 Ribu Jadi Harapan Warga di Akhir Tahun 2025
Dalam paparannya, Mensos menyebut BLTS Kesra telah menjangkau sekira 33 juta-35 juta KPM secara nasional, dengan skema penyaluran melalui Himbara dan PT Pos Indonesia (Persero). Sekira 18 juta KPM disalurkan melalui PT Pos Indonesia, sisanya lewat perbankan. Anggaran pun meningkat signifikan, dari kisaran Rp74 triliun menjadi lebih dari Rp110 triliun, seiring perluasan cakupan dan upaya menjaga daya beli masyarakat.
“Yang melalui PT Pos Indonesia sekitar 18 juta KPM, sementara sekitar 11 juta KPM disalurkan melalui Himbara. Ini kerja besar, dan hari ini PT Pos masih terus bekerja sampai malam, sampai pukul 00.00 WIB,” ujarnya.
Di Jakarta penyaluran melalui PT Pos Indonesia mencakup sekitar 71.000 KPM, dari total sekitar 500.000 KPM. Angka-angka itu menunjukkan satu hal bahwa tanpa sistem yang rapi dan petugas lapangan yang kuat, program sebesar ini mustahil diselesaikan tepat waktu.
Lebih dari sekadar memastikan uang berpindah tangan, Saifullah Yusuf menekankan bahwa inti dari BLTS Kesra adalah pembenahan data sosial. Pemerintah, di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, menempatkan akurasi data sebagai fondasi utama kebijakan bantuan sosial.
“Selama satu tahun terakhir, pemerintah berusaha menghadirkan data yang makin akurat. BPS diberi tugas untuk melakukan pengukuran, verifikasi, dan validasi. Sementara Kementerian Sosial membantu pemutakhiran data itu bersama pemerintah daerah,” tuturnya.
Di sisi operasional, Pos Indonesia memegang mandat besar. Plt Direktur Utama Pos Indonesia, Haris, menegaskan pihaknya bekerja hingga pukul 00.00 di hari terakhir penyaluran.
Loket ditambah, jam layanan diperpanjang, dan petugas digerakkan agar tidak ada KPM yang tertinggal. “Kami tidak hanya membayarkan di kantorpos, tetapi juga di komunitas, desa, kelurahan, sekolah, bahkan door to door bagi lansia, warga sakit, dan penyandang disabilitas,” katanya.
Bagi Haris, hari terakhir penyaluran BLTS Kesra bukan sekadar penanda akhir jadwal, melainkan ujian komitmen. Di hadapan Mensos dan media, ia menegaskan seluruh jajaran Pos Indonesia bergerak tanpa jeda, hingga batas waktu penyaluran benar-benar ditutup.
“Pos Indonesia mendapatkan alokasi sekitar 18 juta KPM. Dan sampai hari ini, teman-teman kami di seluruh Indonesia terus bergerak. Kami tidak berhenti hanya karena hari ini adalah hari terakhir, justru kami memastikan ini tuntas sampai pukul 00.00 nanti malam,” ujarnya. Baca juga: Korban Banjir Sumatera Dapat Bantuan Rp3 Juta untuk Beli Perabotan Rumah
Dalam wawancaranya, Haris memberi perhatian khusus pada wilayah terdampak bencana bencana yakni, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang menjadi tantangan tersendiri bagi distribusi bantuan tunai. Akses jalan terbatas, listrik belum sepenuhnya pulih, dan sebagian kantorpos tak dapat beroperasi normal.
Pos Indonesia merespons dengan pembayaran manual dan penugasan petugas ke lapangan. Hingga saat kunjungan, penyaluran di wilayah bencana telah melampaui 80-89%, dan terus dikejar hingga tuntas.
(poe)
Lihat Juga :
