CBC: Pendirian Koperasi Merah Putih Perkuat Ketahanan Sosial, Bukan Oligarki
Kamis, 18 Desember 2025 - 12:24 WIB
loading...
Warga melakukan aktivitas pada gerai sembako dan klinik kesehatan Koperasi Merah Putih di Kelurahan Mampang, Kota Depok, Jawa Barat. Foto/SindoNews/Yudistiro Pranoto
A
A
A
JAKARTA - Di tengah derasnya arus kapitalisme global, Indonesia membutuhkan fondasi ekonomi yang kokoh, berkeadilan, dan berpihak pada rakyat. Pendirian Koperasi Merah Putih merupakan bentuk pemerataan ekonomi masyarakat.
Center for Banking Crisis (CBC) Achmad Deni Daruri mengatakan, Koperasi Merah Putih bukan sekadar wadah transaksi, melainkan simbol demokrasi ekonomi yang menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan segelintir elite.
"Koperasi desa memiliki potensi sebagai sistem fiskal mikro yang mampu memperkuat ketahanan sosial-ekonomi lokal secara sistemik," kata Deni, Jakarta, Kamis (18/12/2025). .
Baca juga: Menkop Ferry Sebut Ada Pihak Tak Senang Koperasi Jadi Besar
Namun, stagnasi partisipasi generasi muda, distribusi Sisa Hasil Usaha (SHU) yang tidak adil, dan minimnya inovasi usaha menjadi tantangan utama. "Realitas hari ini menunjukkan, koperasi masih berjalan di pinggir jalan pembangunan. Dewan Ekonomi Nasional (DEN) lebih banyak berorientasi pada kepentingan oligarki, sementara koperasi yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat justru tersisih," bebernya.
Akibatnya, potensi koperasi sebagai sistem fiskal mikro yang mampu memperkuat ketahanan desa dan komunitas tidak pernah benar-benar diwujudkan."Kebijakan Pro-Koperasi: Langkah yang sudah tepat. Pemerintah sebenarnya telah menapaki jalur yang benar dengan memberikan ruang lebih besar bagi koperasi," imbuhnya.
Deni menyebut, subsidi modal, insentif pajak, hingga digitalisasi koperasi mulai diperkenalkan. Kebijakan ini patut diapresiasi karena menandai keberpihakan negara terhadap ekonomi rakyat. Namun, kebijakan yang baik akan kehilangan daya dorong jika tidak didukung oleh kelembagaan yang kuat.
Baca juga: Kopdes Merah Putih Mulai Beroperasi Maret 2026, Punya Gudang dan Kendaraan Operasional
Di sinilah masalah Utama muncul yakni perhatian DEN terhadap koperasi masih minim. Orientasi DEN yang condong pada oligarki membuat kebijakan pro-koperasi seringkali berhenti di level teknis, tanpa dukungan strategis yang berkelanjutan. Deni mengajak semua orang membayangkan jika Menteri Koperasi (Menkop) juga menjabat sebagai Ketua DEN. Maka, arah kebijakan ekonomi nasional akan lebih berpihak pada koperasi bukan oligarki.
"Perlu diingat, Menkop memiliki penelitian akan koperasi yang sangat state of the art. Sinergi ini akan menciptakan ekosistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan amanat konstitusi," katanya.
Selama ini, kata dia, oligarki ekonomi menjadi tembok besar yang menghalangi perkembangan koperasi. Kebijakan yang berpihak pada segelintir pemilik modal besar membuat koperasi kehilangan daya saing. "Padahal, koperasi memiliki potensi besar untuk menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata dan memperkuat ketahanan sosial-ekonomi bangsa," pungkasnya.
Center for Banking Crisis (CBC) Achmad Deni Daruri mengatakan, Koperasi Merah Putih bukan sekadar wadah transaksi, melainkan simbol demokrasi ekonomi yang menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan segelintir elite.
"Koperasi desa memiliki potensi sebagai sistem fiskal mikro yang mampu memperkuat ketahanan sosial-ekonomi lokal secara sistemik," kata Deni, Jakarta, Kamis (18/12/2025). .
Baca juga: Menkop Ferry Sebut Ada Pihak Tak Senang Koperasi Jadi Besar
Namun, stagnasi partisipasi generasi muda, distribusi Sisa Hasil Usaha (SHU) yang tidak adil, dan minimnya inovasi usaha menjadi tantangan utama. "Realitas hari ini menunjukkan, koperasi masih berjalan di pinggir jalan pembangunan. Dewan Ekonomi Nasional (DEN) lebih banyak berorientasi pada kepentingan oligarki, sementara koperasi yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat justru tersisih," bebernya.
Akibatnya, potensi koperasi sebagai sistem fiskal mikro yang mampu memperkuat ketahanan desa dan komunitas tidak pernah benar-benar diwujudkan."Kebijakan Pro-Koperasi: Langkah yang sudah tepat. Pemerintah sebenarnya telah menapaki jalur yang benar dengan memberikan ruang lebih besar bagi koperasi," imbuhnya.
Deni menyebut, subsidi modal, insentif pajak, hingga digitalisasi koperasi mulai diperkenalkan. Kebijakan ini patut diapresiasi karena menandai keberpihakan negara terhadap ekonomi rakyat. Namun, kebijakan yang baik akan kehilangan daya dorong jika tidak didukung oleh kelembagaan yang kuat.
Baca juga: Kopdes Merah Putih Mulai Beroperasi Maret 2026, Punya Gudang dan Kendaraan Operasional
Di sinilah masalah Utama muncul yakni perhatian DEN terhadap koperasi masih minim. Orientasi DEN yang condong pada oligarki membuat kebijakan pro-koperasi seringkali berhenti di level teknis, tanpa dukungan strategis yang berkelanjutan. Deni mengajak semua orang membayangkan jika Menteri Koperasi (Menkop) juga menjabat sebagai Ketua DEN. Maka, arah kebijakan ekonomi nasional akan lebih berpihak pada koperasi bukan oligarki.
"Perlu diingat, Menkop memiliki penelitian akan koperasi yang sangat state of the art. Sinergi ini akan menciptakan ekosistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan amanat konstitusi," katanya.
Selama ini, kata dia, oligarki ekonomi menjadi tembok besar yang menghalangi perkembangan koperasi. Kebijakan yang berpihak pada segelintir pemilik modal besar membuat koperasi kehilangan daya saing. "Padahal, koperasi memiliki potensi besar untuk menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata dan memperkuat ketahanan sosial-ekonomi bangsa," pungkasnya.
(cip)
Lihat Juga :
