MUI Beri 3 Pertimbangan Reformasi Polri: Kelembagaan, Perekrutan, dan Pelayanan Humanis
Rabu, 17 Desember 2025 - 16:33 WIB
loading...
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung penuh reformasi Polri. MUI memberikan tiga poin pemikiran yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses percepatan reformasi Polri. Foto: Dok Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung penuh reformasi Polri . MUI memberikan tiga poin pemikiran yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses percepatan reformasi Polri.
Ketua MUI Bidang Hukum Wahidudin Adams mengungkapkan poin pertama yakni pentingnya reformasi di bidang kelembagaan kepolisian. “Artinya, lembaga Polri yang sekarang ditata berdasarkan Undang-Undang 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia perlu ditinjau ulang,” ujarnya, Rabu (17/12/2025).
Baca juga: Jimly Asshiddiqie Targetkan Arah Kebijakan Reformasi Polri Rampung Januari 2026
Poin kedua, perlu ada reformasi dalam manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) di tubuh Polri. "Mulai dari rekrutmen hingga promosi di Polri harus ditinjau kembali, karena memang itu salah satu tugas dari komisi tersebut," ucapnya.
Terakhir, pelayanan masyarakat juga perlu direformasi Polri. Menurut dia, Polri perlu mengedepankan prinsip humanis dalam melayani masyarakat
"Kemudian juga orientasi dari kepolisian yang selama ini dinilai atau dirasakan oleh masyarakat, lebih banyak pada pendekatan security oriented,” kata Adams.
“Keamanan memang itu tugasnya, tapi juga kepada yang humanis, transparan, dan pelayanan publik,” tambahnya.
Dia juga berpesan agar Polri senantiasa mengedepankan asas keadilan, rasa kasih sayang, serta tanggung jawab agar pelaksanaan pelayanan masyarakat berjalan dengan baik.
"Sehingga yang kita inginkan, yang dicita-citakan dapat terwujud yakni Polri yang mengayomi dan melayani masyarakat," ucapnya.
Ketua MUI Bidang Hukum Wahidudin Adams mengungkapkan poin pertama yakni pentingnya reformasi di bidang kelembagaan kepolisian. “Artinya, lembaga Polri yang sekarang ditata berdasarkan Undang-Undang 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia perlu ditinjau ulang,” ujarnya, Rabu (17/12/2025).
Baca juga: Jimly Asshiddiqie Targetkan Arah Kebijakan Reformasi Polri Rampung Januari 2026
Poin kedua, perlu ada reformasi dalam manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) di tubuh Polri. "Mulai dari rekrutmen hingga promosi di Polri harus ditinjau kembali, karena memang itu salah satu tugas dari komisi tersebut," ucapnya.
Terakhir, pelayanan masyarakat juga perlu direformasi Polri. Menurut dia, Polri perlu mengedepankan prinsip humanis dalam melayani masyarakat
"Kemudian juga orientasi dari kepolisian yang selama ini dinilai atau dirasakan oleh masyarakat, lebih banyak pada pendekatan security oriented,” kata Adams.
“Keamanan memang itu tugasnya, tapi juga kepada yang humanis, transparan, dan pelayanan publik,” tambahnya.
Dia juga berpesan agar Polri senantiasa mengedepankan asas keadilan, rasa kasih sayang, serta tanggung jawab agar pelaksanaan pelayanan masyarakat berjalan dengan baik.
"Sehingga yang kita inginkan, yang dicita-citakan dapat terwujud yakni Polri yang mengayomi dan melayani masyarakat," ucapnya.
(jon)
Lihat Juga :
