Prabowo Minta Isu 700.000 Anak Papua Tak Sekolah Segera Ditangani
Rabu, 17 Desember 2025 - 07:28 WIB
loading...
Presiden Prabowo Subianto meminta isu ratusan ribu anak Papua tidak sekolah segera ditangani. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap persoalan pendidikan di Papua, menyusul adanya informasi ratusan ribu anak di wilayah tersebut belum mengenyam pendidikan formal. Hal itu disampaikan Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP OKP), Velix Wanggai.
Velix mengungkapkan, sekitar 700 ribu anak di Papua belum menempuh jenjang pendidikan formal. Menurutnya, Presiden Prabowo meminta agar persoalan tersebut segera ditangani karena pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Pusat.
"Arahan beliau (Prabowo) langsung untuk penanganan 700-an ribu anak-anak yang belum bersekolah di Papua," ujarnya usai mengikuti pengarahan kepada kepala daerah se-Papua dan KKEP-OKP di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025).
Baca juga: Belajar dari Bencana Sumatera, Prabowo Minta Kepala Daerah Siapkan Lumbung Desa
"Ini menjadi penting sekali dalam pengembangan sumber daya manusia, berbagai program-program dari Bapak Presiden ini akan menyentuh langsung aspek pendidikan, tentang sekolah rakyat," lanjut Velix.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa informasi mengenai 700 ribu anak Papua yang belum bersekolah berasal dari laporan Bupati Manokwari, Hermus Indou.
Baca juga: Prabowo: Kita Tak Ragu Copot Pejabat Tak Mampu, Tanpa Pandang Bulu
Namun demikian, Tito menegaskan Kementerian Dalam Negeri akan melakukan pengecekan ulang terhadap data tersebut. Tito menyebut Presiden Prabowo juga meminta agar informasi itu diverifikasi terlebih dahulu.
"Kita harus cross-check dulu. Tadi Pak Presiden menyampaikan ini, data ini [sebanyak 700 ribu anak Papua belum bersekolah], harus kita cross-check dulu benar enggak," urainya.
Meski masih menunggu hasil verifikasi data, Tito menekankan bahwa pemerintah berkomitmen memberikan akses pendidikan bagi seluruh anak di Papua jika memang terdapat anak-anak yang belum bersekolah.
"Prinsip dasarnya adalah kalau ada yang tidak bersekolah akan diupayakan untuk bersekolah. Diberikan kesempatan akses sekolah seluas-luasnya, tapi enggak tahu angkanya, harus kita cross-check dulu," tutur Tito.
Velix mengungkapkan, sekitar 700 ribu anak di Papua belum menempuh jenjang pendidikan formal. Menurutnya, Presiden Prabowo meminta agar persoalan tersebut segera ditangani karena pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Pusat.
"Arahan beliau (Prabowo) langsung untuk penanganan 700-an ribu anak-anak yang belum bersekolah di Papua," ujarnya usai mengikuti pengarahan kepada kepala daerah se-Papua dan KKEP-OKP di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025).
Baca juga: Belajar dari Bencana Sumatera, Prabowo Minta Kepala Daerah Siapkan Lumbung Desa
"Ini menjadi penting sekali dalam pengembangan sumber daya manusia, berbagai program-program dari Bapak Presiden ini akan menyentuh langsung aspek pendidikan, tentang sekolah rakyat," lanjut Velix.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa informasi mengenai 700 ribu anak Papua yang belum bersekolah berasal dari laporan Bupati Manokwari, Hermus Indou.
Baca juga: Prabowo: Kita Tak Ragu Copot Pejabat Tak Mampu, Tanpa Pandang Bulu
Namun demikian, Tito menegaskan Kementerian Dalam Negeri akan melakukan pengecekan ulang terhadap data tersebut. Tito menyebut Presiden Prabowo juga meminta agar informasi itu diverifikasi terlebih dahulu.
"Kita harus cross-check dulu. Tadi Pak Presiden menyampaikan ini, data ini [sebanyak 700 ribu anak Papua belum bersekolah], harus kita cross-check dulu benar enggak," urainya.
Meski masih menunggu hasil verifikasi data, Tito menekankan bahwa pemerintah berkomitmen memberikan akses pendidikan bagi seluruh anak di Papua jika memang terdapat anak-anak yang belum bersekolah.
"Prinsip dasarnya adalah kalau ada yang tidak bersekolah akan diupayakan untuk bersekolah. Diberikan kesempatan akses sekolah seluas-luasnya, tapi enggak tahu angkanya, harus kita cross-check dulu," tutur Tito.
(cip)
Lihat Juga :
