Untuk Mengatasi Pandemi, Kita Butuh Demokrasi

Penilaian oleh BPS ini sama dan sebangun dengan penilaian Economist Intelligence Unit (EIU), yang juga menilai bahwa Indonesia termasuk sebagai negara “demokrasi cacat” (flawed democracy). Dalam Democracy Index yang mereka susun, pada tahun 2019 lalu Indonesia memperoleh skor 6,48. Nilai ini adalah yang terendah kedua sejak satu dekade terakhir.

Sebagai pembanding tambahan, pada 19 Agustus 2020 lalu, LP3ES juga merilis hasil survei yang menyatakan 44,7% responden melihat bahwa demokrasi di Indonesia berada dalam situasi suram. Sementara, 23,7% lainnya memberikan penilaian kita berada dalam stagnasi. Dan terakhir, 28,9% bahkan menyatakan kita telah berada di tengah otoriterisme. Hanya 2,7% saja responden yang menilai demokrasi kita mengalami kemajuan.

Terus terang saya pribadi tak terlalu terkejut dengan penilaian tersebut. Survei dan penilaian oleh lembaga-lembaga riset independen itu hanya mengkonfirmasi penilaian yang sudah sering saya lontarkan selama ini.

Di tengah pandemi ini, demokrasi kita sedang berjalan ke arah yang kurang baik. Sejak awal kita melihat Pemerintah telah menggunakan krisis ini sebagai dalih untuk memperbesar kekuasaan dan melangkahi kewenangan parlemen. Melalui Perppu, misalnya, kini bisa lahir ‘omnibus law’ secara sepihak. Dengan dalih keadaan luar biasa, lembaga penegak hukum juga tak lagi bisa menuntut pengambil kebijakan. Bisa dikatakan, secara substantif kini tak ada lagi ‘trias politica’ di Indonesia.

Inilah yang membuat kenapa penanganan pandemi di negara kita hingga hari ini tak kunjung membaik, yang membuat kita akhirnya dikucilkan banyak negara. Tanpa demokrasi, krisis ini tak akan segera bisa diatasi.