LPBH PBNU Nilai Nadirsyah Hosen Tak Pahami Regulasi NU dan Posisi Syuriah
Senin, 08 Desember 2025 - 22:12 WIB
loading...
Sekretaris Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) PBNU, Abdul Hakam Aqsho. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) PBNU, Abdul Hakam Aqsho, mengkritisi pernyataan akademisi NU, Nadirsyah Hosen, yang sebelumnya menyatakan bahwa marwah organisasi Nahdlatul Ulama (NU) sepenuhnya berada di tangan Syuriah yang dipimpin Rais Aam. Hakam menilai pandangan tersebut tidak mencerminkan pemahaman komprehensif terhadap dinamika PBNU saat ini.
Menurut Hakam, Nadirsyah cenderung menganalisis persoalan internal NU tanpa data objektif. Ia menilai keputusan Syuriah yang memakzulkan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dilakukan secara tergesa-gesa dan tidak sesuai kaidah organisasi.
"Keputusan Syuriah yang memakzulkan Gus Yahya sangat serampangan karena melanggar banyak prosedur organisasi dan jauh dari nilai-nilai yang dijunjung kiai NU selama ini. Lalu marwah seperti apa yang mereka tunjukkan jika justru mengarah ke kehancuran NU?" ujar Hakam di Jakarta, Senin (8/12/2025).
Hakam mengaku heran atas berbagai manuver yang ia sebut dikomandoi Rais Aam KH Miftachul Akhyar. Ia menilai skenario pemakzulan terhadap Gus Yahya sangat lemah dan terkesan dipaksakan.
Menurut dia, setidaknya ada tiga kekeliruan prosedural dalam upaya mencongkel Gus Yahya dari kursi ketua umum PBNU. Pertama, keputusan rapat harian syuriah yang berujung pemakzulan Jakarta pada 20 November lalu bukan bersifat pleno lengkap. Kedua, tidak ada verifikasi dokumen dan ruang klarifikasi atas berbagai tuduhan. Ketiga, pemakzulan tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) NU.
"Atas upaya penjegalan Gus Yahya ini, para kiai sepuh NU sangat prihatin dan setidaknya ada dua forum untuk menjembatani persoalan ini, yakni di Lirboyo, Kediri dan Tebuireng, Jombang. Semua meminta ada tabayyun dan tunduk pada regulasi organisasi. Tapi apa faktanya? Syuriah tak menghiraukan malah nekat menggelar pleno. Lalu masih relate-kah kita mendukung marwah terhadap orang yang salah?" ujar Hakam keheranan.
Di sinilah, tandas Hakam, upaya pemakzulan ini ada persoalan dari aspek organisatoris dan etis. Untuk itu Hakam mengajak, polemik dan dinamika di tubuh NU saat ini dipahami dengan jernih dan komprehensif. Jangan sampai komitmen dan tingginya sikap tawaddu' ke kiai malah menghilangkan nalar kritis dan objektif. Di sisi lain, NU saat ini yang mencapai usia satu abad adalah organisasi besar yang menuntut pengelolaan secara lebih terbuka.
"Jangan beranggapan NU terjebak menjadi cenderung teknokratis karena dipegang aktivis organisasi. Justru NU itu organisasi yang menjunjung tinggi kehormatan kiai. Orang yang berorganisasi pasti paham aturan-aturannya. Sesederhana itulah memahami dinamika saat ini," katanya.
Menurut Hakam, Nadirsyah cenderung menganalisis persoalan internal NU tanpa data objektif. Ia menilai keputusan Syuriah yang memakzulkan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dilakukan secara tergesa-gesa dan tidak sesuai kaidah organisasi.
"Keputusan Syuriah yang memakzulkan Gus Yahya sangat serampangan karena melanggar banyak prosedur organisasi dan jauh dari nilai-nilai yang dijunjung kiai NU selama ini. Lalu marwah seperti apa yang mereka tunjukkan jika justru mengarah ke kehancuran NU?" ujar Hakam di Jakarta, Senin (8/12/2025).
Hakam mengaku heran atas berbagai manuver yang ia sebut dikomandoi Rais Aam KH Miftachul Akhyar. Ia menilai skenario pemakzulan terhadap Gus Yahya sangat lemah dan terkesan dipaksakan.
Menurut dia, setidaknya ada tiga kekeliruan prosedural dalam upaya mencongkel Gus Yahya dari kursi ketua umum PBNU. Pertama, keputusan rapat harian syuriah yang berujung pemakzulan Jakarta pada 20 November lalu bukan bersifat pleno lengkap. Kedua, tidak ada verifikasi dokumen dan ruang klarifikasi atas berbagai tuduhan. Ketiga, pemakzulan tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) NU.
"Atas upaya penjegalan Gus Yahya ini, para kiai sepuh NU sangat prihatin dan setidaknya ada dua forum untuk menjembatani persoalan ini, yakni di Lirboyo, Kediri dan Tebuireng, Jombang. Semua meminta ada tabayyun dan tunduk pada regulasi organisasi. Tapi apa faktanya? Syuriah tak menghiraukan malah nekat menggelar pleno. Lalu masih relate-kah kita mendukung marwah terhadap orang yang salah?" ujar Hakam keheranan.
Di sinilah, tandas Hakam, upaya pemakzulan ini ada persoalan dari aspek organisatoris dan etis. Untuk itu Hakam mengajak, polemik dan dinamika di tubuh NU saat ini dipahami dengan jernih dan komprehensif. Jangan sampai komitmen dan tingginya sikap tawaddu' ke kiai malah menghilangkan nalar kritis dan objektif. Di sisi lain, NU saat ini yang mencapai usia satu abad adalah organisasi besar yang menuntut pengelolaan secara lebih terbuka.
"Jangan beranggapan NU terjebak menjadi cenderung teknokratis karena dipegang aktivis organisasi. Justru NU itu organisasi yang menjunjung tinggi kehormatan kiai. Orang yang berorganisasi pasti paham aturan-aturannya. Sesederhana itulah memahami dinamika saat ini," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
