Kubu Gibran Serahkan 14 Bukti Hadapi Gugatan Rp125 Triliun
Senin, 08 Desember 2025 - 15:33 WIB
loading...
Dadang Herli Saputra, kuasa hukum Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Foto/Nur Khabibi
A
A
A
JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang gugatan perdata keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka . Agendanya, tentang penyerahan bukti kewenangan mengadili atau kompetensi absolut.
Dalam sidang tersebut, kubu Gibran menyerahkan 14 bukti. “Sidang hari ini kita menyerahkan bukti awal, dari T1 (tergugat 1) menyerahkan 14 bukti awal untuk membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat,” kata kuasa hukum Gibran, Dadang Herli Saputra kepada wartawan seusai sidang.
“Di antaranya peraturan perundangan-undangan yang terkait, ada beberapa putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus,” sambungnya.
Baca juga: Bonatua Silalahi Sebut Permintaan Dokumen Penyetaraan Ijazah Gibran untuk Kepentingan Publik
Ia melanjutkan, pada kesempatan tersebut pihaknya tidak menyertakan ijazah Gibran. Sebab, Dadang mengaku fokus melampirkan bukti jika perkara tersebut bukan ranah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
"Tidak, artinya kita di sini untuk membantah kompetensi absolut," ujarnya.
Sebagai informasi, sidang gugatan tersebut diajukan oleh warga negara Indonesia bernama Subhan yang mempersoalkan persyaratan ijazah Gibran ketika mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden (cawapres). Menurutnya, ijazah Gibran dari luar negeri tak memenuhi persyaratan sebagai cawapres.
Dia menyoroti aturan persyaratan peserta pilpres dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 169 huruf (1) jo PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 13 huruf (r).
Dalam Pasal 13 huruf (r) dijelaskan bahwa syarat menjadi peserta pilpres, 'berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat'. Dengan landasan pasal di atas, dia merasa Gibran tak memiliki bukti ijazah SMA yang dipersyaratkan sebagai cawapres.
Berikut petitum lengkap dalam gugatan yang dimaksud:
1. Mengabulkan gugatan dari penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tergugat I dan tergugat II bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibatnya.
3. Menyatakan tergugat I tidak sah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029.
4. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materiil dan immateriil kepada penggugat dan seluruh warga negara Indonesia sebesar Rp125.000.010.000.000 dan disetorkan ke kas negara.
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dari para tergugat.
6. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000.000 setiap hari atas keterlambatannya dalam melaksanakan putusan pengadilan ini.
7. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
Dalam sidang tersebut, kubu Gibran menyerahkan 14 bukti. “Sidang hari ini kita menyerahkan bukti awal, dari T1 (tergugat 1) menyerahkan 14 bukti awal untuk membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat,” kata kuasa hukum Gibran, Dadang Herli Saputra kepada wartawan seusai sidang.
“Di antaranya peraturan perundangan-undangan yang terkait, ada beberapa putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus,” sambungnya.
Baca juga: Bonatua Silalahi Sebut Permintaan Dokumen Penyetaraan Ijazah Gibran untuk Kepentingan Publik
Ia melanjutkan, pada kesempatan tersebut pihaknya tidak menyertakan ijazah Gibran. Sebab, Dadang mengaku fokus melampirkan bukti jika perkara tersebut bukan ranah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
"Tidak, artinya kita di sini untuk membantah kompetensi absolut," ujarnya.
Sebagai informasi, sidang gugatan tersebut diajukan oleh warga negara Indonesia bernama Subhan yang mempersoalkan persyaratan ijazah Gibran ketika mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden (cawapres). Menurutnya, ijazah Gibran dari luar negeri tak memenuhi persyaratan sebagai cawapres.
Dia menyoroti aturan persyaratan peserta pilpres dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 169 huruf (1) jo PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 13 huruf (r).
Dalam Pasal 13 huruf (r) dijelaskan bahwa syarat menjadi peserta pilpres, 'berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat'. Dengan landasan pasal di atas, dia merasa Gibran tak memiliki bukti ijazah SMA yang dipersyaratkan sebagai cawapres.
Berikut petitum lengkap dalam gugatan yang dimaksud:
1. Mengabulkan gugatan dari penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tergugat I dan tergugat II bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibatnya.
3. Menyatakan tergugat I tidak sah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029.
4. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materiil dan immateriil kepada penggugat dan seluruh warga negara Indonesia sebesar Rp125.000.010.000.000 dan disetorkan ke kas negara.
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dari para tergugat.
6. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000.000 setiap hari atas keterlambatannya dalam melaksanakan putusan pengadilan ini.
7. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
(rca)
Lihat Juga :
