Kebijakan Moneter, Rupiah, dan Daya Beli: Stabilitas yang Tak Lagi Cukup

Listya Endang Artiani
Ekonom Universitas Islam Indonesia (UII)

DI TENGAH klaim bahwa inflasi Indonesia tetap terjaga, banyak masyarakat justru merasakan sebaliknya. Di mana harga kebutuhan pokok meningkat, cicilan terasa berat, dan ruang konsumsi makin sempit. Ada jarak yang semakin lebar antara narasi makro yang optimistis dengan kenyataan mikro di dompet rumah tangga. Kebijakan moneter dan dinamika nilai tukar rupiah berada tepat di pusat ketegangan ini.

Bank Indonesia (BI) memang memikul mandat klasik yaitu menjaga stabilitas nilai rupiah, baik melalui inflasi maupun nilai tukar. Dalam beberapa tahun terakhir, BI mengambil posisi konservatif yang sangat berhati-hati.

Suku bunga ditahan lama pada level tinggi untuk menahan inflasi dan mempertahankan daya tarik aset rupiah. Saat ruang untuk menurunkanbunga muncul, langkah itu dilakukan perlahan, seakan setiap basis poin adalah taruhan besar.

Sikap ini dapa dimengerti dunia sedang berada dalam fase ketidakpastian, suku bunga global tinggi, dan arus modal mudah berpindah hanya karena satu komentar Federal Reserve. Namun, sikap konservatif ini mulai menimbulkan pertanyaan: apakah stabilitas semata masih cukup untuk menjawab tekanan ekonomi masyarakat?

Rupiah sendiri bergerak dalam tekanan struktural yang tak sederhana. Bahkan ketika inflasi terkendali, mata uang tetap rapuh terhadap guncangan eksternal. Ketergantungan terhadap komoditas menjadikan pendapatan devisa volatil. Di sisi lain, kebutuhan impor pangan, energi, dan barang modal tetap tinggi.

Kombinasi ini membuat kurs rupiah sangat sensitif terhadap perubahan selera investor global. Setiap episode risk-off, setiap indikasi kenaikan suku bunga Amerika, langsung memukul rupiah. Intervensi BI memang mampu meredam gejolak jangka pendek, tetapi tidak menyelesaikan persoalan fundamental: ekonomi Indonesia belum menghasilkan cukup banyak barang yang diminati dunia.

Di titik ini terlihat paradoks, BI bekerja keras menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi, tetapi masyarakat tetap merasa harga-harga mahal. Inflasi resmi sering kali rendah karena komponen tertentu seperti energi bersubsidi ditahan oleh kebijakan fiskal. Namun, biaya hidup warga ditentukan oleh harga yang paling sering dibayar seperti beras, ayam, cabai, transportasi, sewa tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.

Banyak dari pos ini terpengaruh oleh faktor non-moneter, yaitu rantai pasok yang tidak efisien, distribusi pangan yang rapuh, biaya logistik yang tinggi, hingga infrastruktur penyimpanan yang minim. Ketika pasokan terganggu, BI tidak punya instrumen untuk menurunkan harga beras atau mengatasi kelangkaan pasokan tertentu. Akhirnya, stabilitas inflasi secara statistik tidak diterjemahkan menjadi stabilitas biaya hidup.

Suku bunga pun menghadirkan dilema tersendiri. Bunga tinggi memang membantu menopang rupiah dan menarik modal asing, tetapi sekaligus menahan aktivitas ekonomi domestik. Rumah tangga kelas menengah yang bergantung pada kredit KPR, kendaraan, modal usaha kecil menanggung konsekuensinya.

Ketika cicilan meningkat, konsumsi tertekan. Pelaku usaha kecil dan menengah pun merasakan beban yang sama dan akses kredit lebih mahal, sehingga ekspansi dan rekrutmen tertahan.

Sementara itu, penurunan bunga yang terlalu cepat dapat melemahkan rupiah dan memicu tekanan inflasi berbasis impor. Indonesia terperangkap dalam situasi “jalan sempit”, di mana setiap pilihan kebijakan membawa risiko.

Masalah berikutnya adalah transmisi kebijakan moneter yang tidak optimal. Di negara dengan struktur industri kuat, perubahan suku bunga cepat diterjemahkan ke investasi dan produksi.

Di Indonesia, transmisi tersebut tertahan oleh masalah mendasar: produktivitas rendah, ketergantungan impor bahan baku yang tinggi, lemahnya industri manufaktur, serta dominasi sektor informal yang sulit dijangkau kredit perbankan. Akibatnya, kebijakan BI, betapapun hati-hatinya, tidak mengalir mulus ke aktivitas ekonomi riil.

Tekanan paling dirasakan oleh kelas menengah, yaitu kelompok ini tidak menerima subsidi langsung, tetapi paling sensitif terhadap inflasi pangan dan energi, sekaligus terikat cicilan yang dipengaruhi suku bunga. Mereka adalah penyumbang konsumsi terbesar dalam PDB Indonesia, namun justru yang paling terpukul ketika rupiah melemah atau bunga naik. Ketika konsumsi kelas menengah melemah, dampaknya bukan hanya pada rumah tangga, tetapi pada puluhan juta unit usaha yang bergantung pada permintaan domestik.

Pertanyaan pentingnya bukan lagi “apa yang dilakukan BI?”, tetapi “mengapa ekonomi kita masih rentan?”. Sistem ekonomi yang rapuh membuat instrumen moneter menjadi semacam peredam jangka pendek, bukan solusi yang benar-benar menyelesaikan masalah.

Dibutuhkan reformasi struktural yang berjalan beriringan, perbaikan logistik pangan, penguatan industri substitusi impor, efisiensi energi, serta kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran untuk menopang daya beli kelompok rentan dan kelas menengah.

BI perlu tetap menjaga stabilitas, tetapi tidak bisa berdiri sendiri. Pemerintah harus menyadari bahwa stabilitas makro bukanlah tujuan akhir, melainkan prasyarat bagi kesejahteraan yang nyata. Selama fondasi ekonomi tidak diperkuat, kebijakan moneter hanya akan menjadi kerja keras yang menahan gejolak sesaat sementara masyarakat tetap merasakan beban ekonomi yang berat.

Untuk Indonesia hari ini, stabilitas saja sudah tidak cukup. Indonesia membutuhkan keberanian untuk memperkuat struktur ekonomi agar setiap kebijakan moneter dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.