Elite PBNU Dinilai Kehilangan Legitimasi, Diperlukan Reformasi Total Kepengurusan

JAKARTA - Krisis kepemimpinan di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) saat ini dinilai sudah sangat serius. Sebab, antara Rais Aam KH Miftahul Ahyar sebagai pucuk pimpinan tertinggi di PBNU dan Ketua Umum Tanfidziyah KH Yahya Cholil Staquf, serta Sekjen Saifullah Yusuf sudah tidak sejalan dan bahkan saling pecat.

Adanya wacana islah seperti diingankan sejumlah kiai sepuh NU juga belum menunjukkan adanya titik terang. Masing-masing faksi di elite PBNU masih mengedepankan ego masing-masing, sehingga krisis kepemimpinan yang terjadi sulit diurai.

Kepala Pascasarjana (S2) Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi Kusman mengatakan, untuk mengurai persoalan yang terjadi dibutuhkan langkah penting dan fundamental yaitu reformasi total kepengurusan PBNU.

"Mengapa perlu dilakukan reformasi total? Karena pihak-pihak yang yang saling berkonflik satu sama lain antara Ketua Umum Tanfidziyah Gus Yahya dan Rais Aam KH Miftahul Ahyar sendiri, serta ada Gus Ipul, satu sama lain saat ini berada dalam satu konflik yang sangat mendalam, dimana tarik-menarik antarkepentingan di antara faksi-faksi yang ada saat ini di internal tubuh PBNU sendiri mengalami apa yang disebut krisis legitimasi," kata Airlangga, Minggu (7/12/2025).

Pakar politik lulusan Murdoch University, Australia ini mencontohkan adanya konflik dalam konteks pengelolaan tambang di antara faksi yang ada seperti disampaikan Ketua PBNU Ulil Absar Abdalla, sebetulnya adalah trigger utama dari konflik elite yang terjadi saat ini. Satu sama lain sedang tarik-menarik kepentingan terkait siapa yang bakal menjadi investor dalam pengelolaan konsesi tambang ini dari berbagai macam faksi di antara kekuatan bisnis.

"Nah dalam kondisi demikianlah, kita melihat terjadi ketidakpercayaan terhadap Rais Aam, sementara juga dari faksi satunya terjadi ketidakpercayaan terhadap Tanfidziyah. Ini menunjukkan bahwa terjadi krisis legitimasi yang serius dalam tubuh PBNU. Ibarat dalam suatu ruangan yang gelap kemudan sumpek dan kemudian juga pengap maka dibutuhkan ventilasi. Ventilasi ini penting untuk membawa adanya udara dari luar masuk ke dalam sebagai proses penyegaran dari tubuh PBNU," urainya.

Dalam konteks inilah, tutur Airlangga, harus ada kelompok-kelompok yang mampu mendorong adanya pembaharuan melalui proses reformasi total kepengurusan di PBNU.

"Karena sebetulnya banyak sekali kalangan di NU, baik dari kalangan kiai, kalangan gus, kalangan santri sendiri yang masih memiliki integritas, yang masih memiliki komitmen untuk membuat PBNU dan NU sendiri lebih baik," katanya.

Menurut Airlangga, terlalu besar NU sebagai sebuah jamiyah dan jemaah untuk dikelola dan dipersengekatan dalam konflik di antara kubu-kubu kepentingan. Apalagi, hingga saat ini dorongan kiai sepuh NU terkait adanya ilah juga masih belum mendapatkan titik jernih.

"Itulah maka proses-proses yang saya sebut di awal sebagai reformasi total menjadi penting. Kelompok-kelompok yang memiliki integritas dan tidak terlibat dalam konflik di antara kubu-kubu yang ada dalam PBNU sendiri sebenarnya mesti diberikan ruang yang luas untuk kemudian bisa menyelesaikan persoalan ini," tuturnya.

Airlangga mengatakan, proses untuk menjernihkan dan membersihkan konflik di PBNU yang begitu dalam dan keruh, diperlukan dilakukan berani dan fundamental.

"Problem krisis legitimasi dan krisis integritas yang ada di dalam tubuh PBNU saat ini, dibutuhkan orang-orang atau kalangan-kalangan yang dapat dipercaya yang dihormati yang memiliki karisma dan yang memiliki konsisitensi untuk masuk kemudian menentukan arah PBNU ke depan karena risikonya sangat tinggi. Kita berharapan dengan masa depan NU, masa depan kalangan santri, masa depan Islam, dan masa depan bangsa," katanya.