Neuropolitika, Kapitalisme Emosional dan Pilihan Politik

Tifauzia Tyassuma

Dokter, Epidemiolog Perilaku dan Neuropolitika

BYUNG-CHUL Han, filsuf Korea Selatan–Jerman, dalam bukunya “Psychopolitics; Neoliberalisme and New Technology of Power” (2017) mengajukan tesis yang semakin relevan dalam konteks sosial dan politik hari ini. Di mana, kita hidup dalam era kapitalisme emosional, yakni fase ketika emosi bukan hanya bagian dari pengalaman manusia, tetapi telah menjadi komoditas, alat produksi, dan instrumen kekuasaan.

Mengelola emosi disebut Han sebagai teknologi baru dari kekuasaan dan kekuatan. Filsuf Korea Selatan–Jerman, dalam bukunya “Psychopolitics; Neoliberalisme and New Technology of Power” (2017) mengajukan tesis yang semakin relevan dalam konteks sosial dan politik hari ini.

Menurutnya, kekuasaan tidak lagi bekerja melalui aturan atau pengekangan fisik sebagaimana dalam masa biopolitik modernitas awal. Melainkan melalui pengelolaan suasana hati, rasa takut, marah, antusiasme, dan preferensi emosional warganya.

Istilah ini mula-mula diperkenalkan oleh sosiolog Eva Illouz—dalam bukunya “Cold intimacies ; the making of emotional Capitalism” pada awal 2000-an untuk menjelaskan bagaimana bahasa terapi dan psikologi mengalir ke ruang kerja, keluarga dan hubungan personal.

Namun, maknanya berkembang lebih jauh ketika Han menggunakannya untuk membaca konfigurasi kekuasaan kontemporer, di mana kapitalisme emosional bukan semata perubahan budaya atau retorika komunikasi. Melainkan modus pemerintahan baru yang bekerja melalui data emosional manusia.

Fenomena ini kini tampak jelas, terutama dalam pelbagai fenomena politik (dan juga ekonomi). Narasi politik semakin bergeser dari argumentasi programatik menjadi permainan sentimen. Dalam berbagai momentum pemilu, baik di Indonesia maupun di negara lain, pemilih tampak lebih tergerak oleh rasa takut, nostalgia, identitas kelompok, atau kedekatan emosional ketimbang evaluasi kebijakan atau rekam jejak.

Ruang politik tampak berubah menjadi panggung afeksi, bukan ruang deliberasi. Neurosains perilaku (Behavior Neuroscience) membantu menjelaskan pergeseran tersebut.

Riset Daniel Kahneman dan psikologi kognitif—dalam bukunya “Thinking fast and slow “ (2011) menunjukkan bahwa sebagian besar keputusan manusia dibuat oleh sistem saraf emosional (sistem-1) yang bekerja jauh lebih cepat daripada mekanisme berpikir reflektif (sistem-2).

Dengan kata lain, manusia sering kali bereaksi sebelum berpikir. Proses ini terjadi dalam hitungan milidetik, sulit disadari, tetapi sangat memengaruhi pengambilan keputusan.

Temuan Han dan Kahneman inilah yang memperkuat tesis yang saya bangun dalam kerangka neuropolitika, di mana bahwa dalam banyak konteks politik, sistem limbik—yang mengatur emosi dan respons intuitif—lebih dominan dalam membentuk persepsi dan keputusan publik dibandingkan prefrontal cortex yang bertugas mengolah informasi dan menyusun kesimpulan rasional.

Fenomena ini dapat dilihat pada kasus Jokowi dan kemudian Gibran, ketika sebagian besar publik tergerak bukan oleh argumentasi programatik atau data, melainkan oleh citra, tampilan, dan resonansi emosional yang memicu respons afeksi. Dengan kata lain, preferensi politik lebih banyak dibentuk oleh rasa daripada oleh analisis. Emosi mendominasi preferensi politik banyak orang.

Dalam konteks ini, pendekatan epidemiologi perilaku menjadi penting untuk memahami bagaimana emosi dapat menyebar dalam populasi layaknya patogen sosial. Perilaku kolektif—termasuk sikap politik—dapat menular melalui mekanisme imitasi, paparan berulang, ataupun tekanan norma kelompok.

Di era digital, sentimen publik menyebar mengikuti pola kurva epidemi, di mana muncul sebagai kasus tunggal, meluas menjadi kluster digital, dan pada akhirnya dapat berkembang menjadi gelombang opini yang memengaruhi perilaku memilih. Ini menunjukkan bahwa emosi bukan hanya pengalaman individual, tetapi fenomena yang memiliki dinamika penyebaran dan reproduksi sosial.

Mekanisme biologis dan dinamika sosial inilah yang dimanfaatkan teknologi digital. Platform media sosial bekerja dengan logika penguatan emosional. Algoritma dirancang untuk memunculkan konten yang memicu respons emosional paling kuat—baik kemarahan, rasa takut, maupun keterkejutan—karena respons semacam itu meningkatkan durasi keterlibatan dan menghasilkan data perilaku yang lebih rinci. Tanda suka, bagikan, komentar, dan ekspresi emoji menjadi indikator yang mengukur intensitas respons tersebut.

Data emosional ini kemudian diolah untuk memprediksi pola perilaku, termasuk kecenderungan politik. Skandal Cambridge Analytica (2014) menjadi contoh ekstrem bagaimana data psikologis digunakan untuk mengarahkan pesan politik yang terpersonalisasi kepada kelompok tertentu. Kampanye tidak lagi disusun berdasarkan pesan universal, tetapi berdasarkan kerentanan emosional kelompok sasaran.

Han menyebut mekanisme ini sebagai psikopolitik neoliberal. Kekuasaan tidak lagi mengatur melalui larangan atau paksaan, tetapi melalui pembentukan kebiasaan, preferensi, dan persepsi. Subjek merasa bebas—bahkan merasa memilih secara otonom—padahal pilihan itu telah dimungkinkan oleh algoritma yang bekerja di balik layar.

Dalam konteks ini, membedakan antara feeling, emotion, dan affect menjadi penting. Han menekankan bahwa perasaan (feeling) bersifat mendalam, reflektif dan membutuhkan waktu. Sebaliknya, emosi (emotion) dan afek (affect) bersifat cepat, mudah dipicu, dan mudah diukur. Karena itu, sistem digital dan ekonomi perhatian lebih memilih bekerja melalui pemicu emosional ketimbang membangun refleksi.

Pertanyaannya kemudian, bagaimana demokrasi bertahan dalam kondisi di mana emosi lebih berperan daripada argumentasi? Demokrasi mensyaratkan ruang untuk berpikir, berdialog, dan mempertimbangkan. Namun mekanisme kapitalisme emosional justru bergerak menuju percepatan respons dan polarisasi sentimen.

Tantangannya bukan hanya meningkatkan literasi digital atau literasi politik, tetapi membangun kesadaran emosional publik. Masyarakat perlu memahami bagaimana emosi—baik yang muncul secara spontan maupun yang dipicu melalui teknologi—mampu memengaruhi pilihan politiknya. Ini bukan ajakan menghapus emosi dari politik, melainkan untuk menghindari politik yang sepenuhnya didasarkan pada sentimen yang tidak diperiksa.

Pada akhirnya, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya kualitas komunikasi politik, tetapi otonomi batin manusia. Dalam arus digital yang terus-menerus membentuk opini dan suasana hati, kita perlu mempertanyakan bukan hanya apa yang kita pilih, tetapi bagaimana pilihan itu terbentuk.

Di tengah derasnya produksi emosi dalam ruang publik, refleksi menjadi bentuk resistensi paling sederhana. Ia bukan penolakan terhadap perubahan, melainkan cara memastikan bahwa keputusan politik bukan sekadar respons emosional yang diarahkan oleh algoritma, tetapi hasil dari kesadaran sebagai warga negara.

Karena itu, pertanyaan yang patut diajukan hari ini bukan sekadar: siapa yang akan kita pilih? melainkan apakah pilihan itu benar berasal dari diri kita—atau dari sistem yang merancang bagaimana kita seharusnya merasa?

Pada akhirnya, politik emosi menantang kita untuk melihat ulang diri sendiri sebagai warga, pemilih, sekaligus manusia. Dunia digital yang kita tempati hari ini membuat garis antara pilihan dan pengaruh menjadi semakin kabur.

Kita mungkin merasa otonom, tetapi jejak digital, preferensi emosional, dan respons spontan kita sudah lebih dulu dibaca dan dipaketkan ulang menjadi strategi yang diarahkan kembali kepada kita. Kondisi ini menempatkan kita pada sebuah simpang, apakah kita hanya menjadi pengguna teknologi—atau sedang digunakan olehnya?

Karena itu, refleksi bukan lagi kemewahan intelektual, melainkan kebutuhan politik. Memahami bagaimana emosi bekerja dan bagaimana ia dapat diarahkan menjadi langkah awal untuk merawat kebebasan batin di tengah dorongan emosional yang terus-menerus.

Mungkin jawabannya belum final. Tetapi justru di situlah masa depan demokrasi diuji—di antara yang terasa, yang diarahkan, dan yang benar-benar kita pilih.