Legislator Sebut Menhut Raja Juli Cuma Kebagian Cuci Piring soal Kerusakan Hutan

JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo menilai masalah kerusakan hutan di Indonesia bukanlah persoalan yang muncul dalam satu atau dua tahun terakhir, melainkan akumulasi dari kebijakan dan praktik buruk yang berlangsung sejak era sebelumnya. Hal itu ditegaskan legislator Partai Golkar ini dalam rapat kerja Komisi IV DPR bersama Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang membahas bencana banjir dan longsor di beberapa daerah.

Menurut Firman, Raja Juli tidak bisa disalahkan secara sepihak atas kondisi kerusakan hutan yang kini menjadi sorotan publik. Dia mengingatkan bahwa kerusakan ekologis terjadi jauh sebelum menteri yang menjabat saat ini mengemban tugasnya.

“Pak Menteri (Raja Juli Antoni) ini cuci piring, makanya saya bela. Makanya waktu diminta (Muhaimin Iskandar) taubat nasuha saya bela. Karena kejadian perusakan hutan ini, bukan satu tahun atau dua tahun. Setelah reformasi, hutan kita hancur,” ujarnya, Kamis (4/12/2025).

Baca juga: Menhut Sebut Bencana Sumatera Terjadi karena Kombinasi Beberapa Faktor Saling Terkait



Dalam rapat tersebut, dia pun menyoroti kebijakan reforma agraria yang menurutnya turut berkontribusi terhadap kerusakan kawasan hutan dan memperburuk risiko bencana. “Hentikan reforma agraria, ini juga salah satu penyebab kerusakan hutan kita,” tuturnya.

Dirinya pun menggambarkan betapa rentannya kondisi geologis sejumlah kawasan di Indonesia. Bahkan, dia mengaku, merasakan langsung risiko tersebut ketika melintasi wilayah rawan longsor.

“Saya miris pak, jangankan yang di Sumatera, bahkan kami yang duduk di ruangan ini kadang-kadang takut waktu lewat Puncak takut ada tanah longsor, mau lewat ke mana takut ada jalan tiba-tiba putus seperti yang di Aceh,” imbuhnya.

Lebih lanjut Firman mengatakan bahwa peristiwa bencana di Sumbar, Sumut, dan Aceh seharusnya menjadi alarm bagi semua pihak untuk fokus pada penyelamatan lingkungan. Namun, dia menyayangkan masih adanya aktivitas pengangkutan kayu di tengah situasi krisis tersebut, meski dengan izin legal.

“Dalam situasi kondisi bencana sedemikian rupa masih ada yang mengangkut kayu, walaupun masih punya izin. Saya minta kepada pak menteri ditindak tegas. Kalau perlu dicabut izinnya karena mereka itu sense of crisis, itu pelecehan kepada negara. Pelecehan kepada rakyat yang ada di sana (Sumbar, Sumut, dan Aceh),” pungkasnya.