DPR Desak Pemulihan Infrastruktur Dasar di Wilayah Bencana Sumatera: Setiap Jam Sangat Berarti bagi Keselamatan Warga
Kamis, 04 Desember 2025 - 09:00 WIB
loading...
Distribusi bantuan logistik ke Desa Kuala II, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Selasa (2/12/2025). Foto/Dok BNPB
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya mendesak pemerintah melakukan pemulihan infrastruktur dasar yang terdampak bencana Sumatera. Hal ini untuk mempercepat penyaluran logistik bantuan dan proses evakuasi.
Menurutnya, banyak daerah yang hingga saat ini masih terisolasi, sehingga menyulitkan masuknya logistik dan menghambat akses terhadap layanan kesehatan darurat. "Pemulihan infrastruktur dasar adalah kunci. Tanpa akses jalan dan jembatan yang memadai, upaya penyaluran bantuan dan evakuasi akan terhambat," ujar Danang dalam keterangan tertulisnya, dikutip Kamis (4/12/2025).
Danang meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan stakeholder terkait, bersama pemerintah daerah harus bergerak cepat, mendata kerusakan infrastruktur, mempercepat perbaikan jalur akses, serta memastikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga berjalan efektif.
Baca Juga: Terima Kunjungan Perantau Minang, Adityawarman: DPRD Siap Kolaborasi
Upaya pemulihan ini dinilai mendesak untuk meminimalkan korban. Dia juga mendorong peningkatan kesiapsiagaan dan penguatan sistem mitigasi bencana ke depan, termasuk penyediaan sarana transportasi darurat yang dapat menjangkau wilayah sulit. "Kita tidak boleh kehilangan waktu. Setiap jam sangat berarti bagi keselamatan warga," tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah masih sanggup menangani bencana banjir dan tanah longsor tiga wilayah di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Baca Juga: OK OCE Kemanusiaan Salurkan Bantuan Korban Bencana Sumatera
Prasetyo mengungkapkan Indonesia belum membuka peluang untuk bantuan internasional. Penegasan ini diungkapkannya ketika ditanya kemungkinan Indonesia menerima bantuan asing meski tidak menetapkan status bencana sebagai darurat nasional.
"Untuk sementara ini belum ya. Meskipun kami juga mewakili Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan terima kasih karena banyak sekali atensi dari negara-negara sahabat. Baik yang mengucapkan keprihatinan maupun yang ingin memberikan bantuan, kami mengucapkan terima kasih," kata Prasetyo kepada awak media di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Prasetyo kembali menegaskan bahwa pemerintah masih mampu menangani sendiri dengan sumber daya yang ada. "Kita merasa bahwa pemerintah, dalam hal ini kita semua masih sanggup untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kita hadapi."
Prasetyo menegaskan bahwa Indonesia memiliki stok pangan yang cukup. Namun, distribusi terkendala lantaran sejumlah wilayah terisolasi. Selain itu, pemerintah terus melakukan koordinasi untuk memastikan pasokan BBM segera terdistribusi ke seluruh wilayah.
"Termasuk harus menggunakan cara-cara yang mungkin tidak normal ya. Kan BBM bagaimana kita usahakan bisa dilakukan dropping dari udara karena memang menyesuaikan dengan kondisi bencana yang kita hadapi di lapangan," jelasnya.
Prasetyo juga memastikan, anggaran pemerintah untuk menangani bencana sangat cukup. Ada Dana Siap Pakai (DSP) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi kesiapsiagaan kebencanaan. Totalnya, mencapai Rp 500 miliar lebih.
"Bapak Presiden sudah memberikan instruksi secara langsung, apabila Dana Siap Pakai secara jumlah nominal itu perlu dilakukan penambahan, maka akan dilakukan penambahan. Dan ini juga termasuk berlaku kepada beberapa K/L terkait," tandasnya.
Menurutnya, banyak daerah yang hingga saat ini masih terisolasi, sehingga menyulitkan masuknya logistik dan menghambat akses terhadap layanan kesehatan darurat. "Pemulihan infrastruktur dasar adalah kunci. Tanpa akses jalan dan jembatan yang memadai, upaya penyaluran bantuan dan evakuasi akan terhambat," ujar Danang dalam keterangan tertulisnya, dikutip Kamis (4/12/2025).
Danang meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan stakeholder terkait, bersama pemerintah daerah harus bergerak cepat, mendata kerusakan infrastruktur, mempercepat perbaikan jalur akses, serta memastikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga berjalan efektif.
Baca Juga: Terima Kunjungan Perantau Minang, Adityawarman: DPRD Siap Kolaborasi
Upaya pemulihan ini dinilai mendesak untuk meminimalkan korban. Dia juga mendorong peningkatan kesiapsiagaan dan penguatan sistem mitigasi bencana ke depan, termasuk penyediaan sarana transportasi darurat yang dapat menjangkau wilayah sulit. "Kita tidak boleh kehilangan waktu. Setiap jam sangat berarti bagi keselamatan warga," tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah masih sanggup menangani bencana banjir dan tanah longsor tiga wilayah di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Baca Juga: OK OCE Kemanusiaan Salurkan Bantuan Korban Bencana Sumatera
Prasetyo mengungkapkan Indonesia belum membuka peluang untuk bantuan internasional. Penegasan ini diungkapkannya ketika ditanya kemungkinan Indonesia menerima bantuan asing meski tidak menetapkan status bencana sebagai darurat nasional.
"Untuk sementara ini belum ya. Meskipun kami juga mewakili Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan terima kasih karena banyak sekali atensi dari negara-negara sahabat. Baik yang mengucapkan keprihatinan maupun yang ingin memberikan bantuan, kami mengucapkan terima kasih," kata Prasetyo kepada awak media di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Prasetyo kembali menegaskan bahwa pemerintah masih mampu menangani sendiri dengan sumber daya yang ada. "Kita merasa bahwa pemerintah, dalam hal ini kita semua masih sanggup untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kita hadapi."
Prasetyo menegaskan bahwa Indonesia memiliki stok pangan yang cukup. Namun, distribusi terkendala lantaran sejumlah wilayah terisolasi. Selain itu, pemerintah terus melakukan koordinasi untuk memastikan pasokan BBM segera terdistribusi ke seluruh wilayah.
"Termasuk harus menggunakan cara-cara yang mungkin tidak normal ya. Kan BBM bagaimana kita usahakan bisa dilakukan dropping dari udara karena memang menyesuaikan dengan kondisi bencana yang kita hadapi di lapangan," jelasnya.
Prasetyo juga memastikan, anggaran pemerintah untuk menangani bencana sangat cukup. Ada Dana Siap Pakai (DSP) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi kesiapsiagaan kebencanaan. Totalnya, mencapai Rp 500 miliar lebih.
"Bapak Presiden sudah memberikan instruksi secara langsung, apabila Dana Siap Pakai secara jumlah nominal itu perlu dilakukan penambahan, maka akan dilakukan penambahan. Dan ini juga termasuk berlaku kepada beberapa K/L terkait," tandasnya.
(zik)
Lihat Juga :
