KPK-Kejagung Diminta Berantas Praktik Mafia Haji dan Umrah hingga Tuntas
Senin, 01 Desember 2025 - 19:56 WIB
loading...
KPK dan Kejagung diminta untuk melakukan pemberantasan menyeluruh terhadap praktik mafia haji dan umrah. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta untuk melakukan pemberantasan menyeluruh terhadap praktik mafia haji dan umrah. Sebab tindakan tersebut dinilai merugikan umat dan mencederai integritas penyelenggaraan ibadah.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA) Aminullah Siagian mengatakan maraknya kasus penipuan dan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan haji dan umrah telah menjadi masalah serius yang memerlukan respons cepat dan terukur dari aparat penegak hukum.
“Praktik mafia haji dan umrah bukan semata urusan penipuan finansial. Ini pelanggaran hukum berat karena merampas harapan umat yang menabung bertahun-tahun untuk beribadah,” tegasnya di Jakarta, Senin (1/12/2025)
Baca juga: KPK Periksa 350 Biro Travel Haji terkait Kasus Kuota Haji 2024
Aminullah menegaskan, penindakan tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan atau agen perjalanan yang memanipulasi layanan. Aminullah meminta lembaga penegak hukum mengusut secara menyeluruh rantai keterlibatan pihak-pihak yang diduga memfasilitasi atau mengambil keuntungan dari praktik ilegal tersebut.
“KPK dan Kejagung harus berani menelusuri aliran kepentingan dari hulu ke hilir. Jika ada oknum pejabat yang terlibat, proses tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Baca juga: KPK Belum Tetapkan Tersangka Kasus Kuota Haji, Mantan Penyidik Heran
Aminullah menilai, publik membutuhkan langkah yang konsisten dan transparan untuk mengembalikan kepercayaan terhadap penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, terutama di tengah meningkatnya laporan jemaah yang dirugikan oleh biro perjalanan tidak resmi.
Aminullah mengutip data indikatif mengenai jumlah jemaah yang menjadi korban agen ilegal dan penyelenggara nakal yang memanfaatkan tingginya minat masyarakat untuk berangkat ke Tanah Suci. Aminullah menyebut pembenahan sistem tidak hanya menyangkut aspek regulasi, tetapi juga integritas aparat dan transparansi birokrasi.
“Negara dalam hal ini Kementerian Haji dan Umrah wajib memastikan bahwa jalannya ibadah umat terlindungi. Korupsi dalam urusan ibadah adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik,” jelasnya.
Aminullah menegaskan Gerakan Pemuda Al-Washliyah akan terus mengawal isu ini dan mendorong pemerintah serta lembaga hukum mengambil langkah korektif yang lebih progresif. Aminullah menyerukan adanya revolusi total dalam seluruh proses penyelenggaraan haji dan umrah, mulai dari regulasi, pelayanan, hingga pengawasan.
“Umat berhak mendapat jaminan keamanan dan kepastian dalam beribadah. Sudah saatnya negara hadir lebih kuat dan membersihkan praktik mafia yang merusak tatanan. Dengan dipisahkannya Kementerian Haji dan Umrah dari Kementerian Agama menunjukan keseriusan pemerintah. Ini patut di apresiasi apa lagi di isi oleh personel yang kapabel dan anti korupsi” sebutnya.
Aminullah memastikan PP GPA siap berkolaborasi dengan pemerintah, ormas, serta lembaga pengawasan untuk memastikan pembenahan sektor haji dan umrah berlangsung menyeluruh dan berkelanjutan.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA) Aminullah Siagian mengatakan maraknya kasus penipuan dan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan haji dan umrah telah menjadi masalah serius yang memerlukan respons cepat dan terukur dari aparat penegak hukum.
“Praktik mafia haji dan umrah bukan semata urusan penipuan finansial. Ini pelanggaran hukum berat karena merampas harapan umat yang menabung bertahun-tahun untuk beribadah,” tegasnya di Jakarta, Senin (1/12/2025)
Baca juga: KPK Periksa 350 Biro Travel Haji terkait Kasus Kuota Haji 2024
Aminullah menegaskan, penindakan tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan atau agen perjalanan yang memanipulasi layanan. Aminullah meminta lembaga penegak hukum mengusut secara menyeluruh rantai keterlibatan pihak-pihak yang diduga memfasilitasi atau mengambil keuntungan dari praktik ilegal tersebut.
“KPK dan Kejagung harus berani menelusuri aliran kepentingan dari hulu ke hilir. Jika ada oknum pejabat yang terlibat, proses tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Baca juga: KPK Belum Tetapkan Tersangka Kasus Kuota Haji, Mantan Penyidik Heran
Aminullah menilai, publik membutuhkan langkah yang konsisten dan transparan untuk mengembalikan kepercayaan terhadap penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, terutama di tengah meningkatnya laporan jemaah yang dirugikan oleh biro perjalanan tidak resmi.
Aminullah mengutip data indikatif mengenai jumlah jemaah yang menjadi korban agen ilegal dan penyelenggara nakal yang memanfaatkan tingginya minat masyarakat untuk berangkat ke Tanah Suci. Aminullah menyebut pembenahan sistem tidak hanya menyangkut aspek regulasi, tetapi juga integritas aparat dan transparansi birokrasi.
“Negara dalam hal ini Kementerian Haji dan Umrah wajib memastikan bahwa jalannya ibadah umat terlindungi. Korupsi dalam urusan ibadah adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik,” jelasnya.
Aminullah menegaskan Gerakan Pemuda Al-Washliyah akan terus mengawal isu ini dan mendorong pemerintah serta lembaga hukum mengambil langkah korektif yang lebih progresif. Aminullah menyerukan adanya revolusi total dalam seluruh proses penyelenggaraan haji dan umrah, mulai dari regulasi, pelayanan, hingga pengawasan.
“Umat berhak mendapat jaminan keamanan dan kepastian dalam beribadah. Sudah saatnya negara hadir lebih kuat dan membersihkan praktik mafia yang merusak tatanan. Dengan dipisahkannya Kementerian Haji dan Umrah dari Kementerian Agama menunjukan keseriusan pemerintah. Ini patut di apresiasi apa lagi di isi oleh personel yang kapabel dan anti korupsi” sebutnya.
Aminullah memastikan PP GPA siap berkolaborasi dengan pemerintah, ormas, serta lembaga pengawasan untuk memastikan pembenahan sektor haji dan umrah berlangsung menyeluruh dan berkelanjutan.
(cip)
Lihat Juga :
