Kementan Susun Skema Penguatan Sektor Perunggasan
Jum'at, 28 November 2025 - 13:37 WIB
loading...
Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda dalam Diskusi Publik Fraksi PKB di Kompleks Parlemen, Kamis (27/11/2025). FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Danantara sedang menyusun skema penguatan sektor perunggasan nasional. Saat ini salah satu tantangannya adalah ketimpangan wilayah produksi.
Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda dalam Diskusi Publik Fraksi PKB bertajuk 'Danantara Kucurkan Anggaran Rp20 Trilun untuk Penguatan Peternak Lokal: Kebangkitan Industri Perunggasan Nasional?' di Kompleks Parlemen, Kamis (27/11/2025). Penyusunan skema investasi untuk restrukturisasi industri perunggasan nasional ini sebagai tindak lanjut dari rencana investasi Rp20 triliun oleh Danantara.
"Skema investasi masih kita bahas bersama. Apa yang kami sampaikan masih sangat dinamis, karena kami juga ingin mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Proses pembahasan masih berjalan dan belum selesai," kata Agung Suganda.
Menurutnya, produksi telur dan daging ayam nasional masih berada dalam kondisi surplus, baik untuk memenuhi konsumsi reguler maupun kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun terdapat tantangan berupa ketimpangan wilayah produksi. Sebanyak 63 persen produksi telur terkonsentrasi di Jawa, disusul Sumatera, Kalimantan, sementara Papua dan Maluku menjadi wilayah dengan produksi paling kecil. Karena itu, ketika harga meningkat di Papua dan Maluku, penyebab utamanya adalah minimnya produksi di sana.
Hal serupa terjadi pada daging ayam, yang produksinya juga terpusat di Jawa. Konsentrasi ini menyebabkan munculnya disparitas harga dan tekanan inflasi di berbagai daerah. Menurut Agung, industri perunggasan saat ini masih didominasi pelaku usaha besar. Dengan adanya rencana investasi, pemerintah berharap terjadi restrukturisasi industri sehingga peternak rakyat dapat menjadi pelaku utama.
"Dengan adanya kucuran dana ini, negara harus hadir. Kita dorong agar peternak rakyat menjadi aktor utama, sementara pelaku usaha eksisting tetap menjadi bagian penting ekosistem. Kita ingin produksi tidak lagi tersentralisasi di Jawa, tetapi berkembang di luar Jawa sehingga swasembada bisa merata," tegasnya.
Ia juga menambahkan sejak hadirnya program MBG, dinamika di lapangan membaik. Dulu peternak sering melakukan demonstrasi. Dengan adanya MBG, mereka kini tidak lagi demo.
Agung menekankan bahwa dana Rp20 triliun dari Danantara merupakan skema kredit yang akan disalurkan kepada anak perusahaan Danantara untuk kemudian digunakan BUMN dalam pembangunan infrastruktur perunggasan. “Dana tersebut tidak langsung diberikan kepada peternak. BUMN akan memanfaatkannya untuk membangun infrastruktur mulai dari pembibitan, pembesaran, pakan, obat hewan, hingga cold storage,” jelas Agung.
Dalam sistem usaha, budidaya tetap akan dilakukan oleh peternak rakyat yang tergabung dalam kelompok dan berada di bawah Koperasi Merah Putih sebagai payung besar. Kementan juga mengusulkan skema pembiayaan baru berupa Kredit Usaha Peternakan, termasuk pembahasan bunga dan agunan. Namun hal tersebut masih dalam proses finalisasi.
Selain Agung Suganda, diskusi dihadiri sejumlah narasumber yakni Anggota Komisi IV DPR Jaelani, Direktur Kerja Sama Badan Gizi Nasional Muhammad Risa, dan Praktisi Industri Unggas Eko Putro Sandjojo. Selain itu hadir juga Sekjen Gabungan Asosiasi Peternakan Ayam Nasional Sugeng Wahyudi, dan akademisi IPB Prof Dwi Andreas Santoso.
Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda dalam Diskusi Publik Fraksi PKB bertajuk 'Danantara Kucurkan Anggaran Rp20 Trilun untuk Penguatan Peternak Lokal: Kebangkitan Industri Perunggasan Nasional?' di Kompleks Parlemen, Kamis (27/11/2025). Penyusunan skema investasi untuk restrukturisasi industri perunggasan nasional ini sebagai tindak lanjut dari rencana investasi Rp20 triliun oleh Danantara.
"Skema investasi masih kita bahas bersama. Apa yang kami sampaikan masih sangat dinamis, karena kami juga ingin mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Proses pembahasan masih berjalan dan belum selesai," kata Agung Suganda.
Menurutnya, produksi telur dan daging ayam nasional masih berada dalam kondisi surplus, baik untuk memenuhi konsumsi reguler maupun kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun terdapat tantangan berupa ketimpangan wilayah produksi. Sebanyak 63 persen produksi telur terkonsentrasi di Jawa, disusul Sumatera, Kalimantan, sementara Papua dan Maluku menjadi wilayah dengan produksi paling kecil. Karena itu, ketika harga meningkat di Papua dan Maluku, penyebab utamanya adalah minimnya produksi di sana.
Hal serupa terjadi pada daging ayam, yang produksinya juga terpusat di Jawa. Konsentrasi ini menyebabkan munculnya disparitas harga dan tekanan inflasi di berbagai daerah. Menurut Agung, industri perunggasan saat ini masih didominasi pelaku usaha besar. Dengan adanya rencana investasi, pemerintah berharap terjadi restrukturisasi industri sehingga peternak rakyat dapat menjadi pelaku utama.
"Dengan adanya kucuran dana ini, negara harus hadir. Kita dorong agar peternak rakyat menjadi aktor utama, sementara pelaku usaha eksisting tetap menjadi bagian penting ekosistem. Kita ingin produksi tidak lagi tersentralisasi di Jawa, tetapi berkembang di luar Jawa sehingga swasembada bisa merata," tegasnya.
Ia juga menambahkan sejak hadirnya program MBG, dinamika di lapangan membaik. Dulu peternak sering melakukan demonstrasi. Dengan adanya MBG, mereka kini tidak lagi demo.
Agung menekankan bahwa dana Rp20 triliun dari Danantara merupakan skema kredit yang akan disalurkan kepada anak perusahaan Danantara untuk kemudian digunakan BUMN dalam pembangunan infrastruktur perunggasan. “Dana tersebut tidak langsung diberikan kepada peternak. BUMN akan memanfaatkannya untuk membangun infrastruktur mulai dari pembibitan, pembesaran, pakan, obat hewan, hingga cold storage,” jelas Agung.
Dalam sistem usaha, budidaya tetap akan dilakukan oleh peternak rakyat yang tergabung dalam kelompok dan berada di bawah Koperasi Merah Putih sebagai payung besar. Kementan juga mengusulkan skema pembiayaan baru berupa Kredit Usaha Peternakan, termasuk pembahasan bunga dan agunan. Namun hal tersebut masih dalam proses finalisasi.
Selain Agung Suganda, diskusi dihadiri sejumlah narasumber yakni Anggota Komisi IV DPR Jaelani, Direktur Kerja Sama Badan Gizi Nasional Muhammad Risa, dan Praktisi Industri Unggas Eko Putro Sandjojo. Selain itu hadir juga Sekjen Gabungan Asosiasi Peternakan Ayam Nasional Sugeng Wahyudi, dan akademisi IPB Prof Dwi Andreas Santoso.
(abd)
Lihat Juga :
