TNI AU Sebut Belum Pernah Ada Pesawat Asing Mendarat di Bandara IMIP
Kamis, 27 November 2025 - 13:24 WIB
loading...
Asisten Teritorial Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsda TNI Palito Sitorus. Foto/Jonathan Simanjuntak
A
A
A
JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara ( TNI AU ) mengatakan belum pernah ada pesawat luar negeri yang mendarat di Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah. Menurut TNI AU, seluruh pergerakan pesawat yang masuk wilayah Indonesia selalu dipantau.
"Jadi kami juga memantau bahwa pergerakan-pergerakan pesawat di sana memang belum ada yang dari luar negeri ya. Jadi memang dari internal saja," ujar Asisten Teritorial Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsda TNI Palito Sitorus kepada wartawan, Kamis (27/11/2025).
Palito menjelaskan, TNI AU selalu melakukan penindakan apabila ada pesawat yang tidak mempunyai perizinan terbang di wilayah Indonesia. Dengan tidak pernah adanya tindakan di wilayah udara Morowali, maka ia menegaskan tidak adanya pesawat asing yang pernah mendarat di sana.
Baca Juga: Disorot Tak Ada Pengawasan Negara, Kemenhub Tegaskan Bandara IMIP Morowali Legal
"Jadi apabila pesawat itu tidak mempunyai perizinan dan lain sebagainya, tentu Angkatan Udara itu akan melakukan tindakan. Tapi selama ini di sana itu belum ada pergerakan-pergerakan dari pesawat asing," tutur dia.
Sejalan dengan disorotnya Bandara IMIP , Korps Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat) juga akan dikerahkan untuk ditempatkan di bandara itu. Hal ini dilakukan agar area Bandara IMIP itu bisa termonitor.
"Jadi kita sudah buat, ada perencanaan ke depan. Nanti bagaimana strategi ke depan yang lebih lanjut. Kita nanti akan mendapatkan amanah dari Kementerian Pertahanan. Tapi yang jelas kita sudah menempatkan di sana untuk pasukan kita," ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan bahwa bandara khusus di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah, berstatus resmi dan terdaftar dalam otoritas penerbangan nasional. Penegasan ini disampaikan menyusul polemik publik dan sorotan dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengenai ketiadaan petugas negara di lokasi tersebut.
Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana mengatakan, pihaknya telah menurunkan sejumlah personel dari berbagai instansi pemerintah untuk memastikan operasional bandara berjalan sesuai ketentuan.
"Nah, masalah Morowali, kemarin kami sudah menempatkan beberapa personel di sana. Dari Bea Cukai, dari kepolisian, dari Kementerian Perhubungan sendiri, sudah dari Dirjen Otoritas Bandara ke sana, termasuk Bag Hewan dan lain-lain. Jadi kami sudah turun ke sana," kata Suntana di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (26/11/2025).
Suntana menegaskan bahwa Bandara IMIP Morowali adalah bandara resmi yang tidak mungkin tidak terdaftar. "Terdaftar, itu terdaftar itu terdaftar, nggak mungkin bandara itu tidak terdaftar,” ujarnya.
Suntana juga memastikan bahwa aparat telah ditempatkan untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pelayanan transportasi udara di lokasi tersebut.
Polemik mengenai bandara ini bermula dari Menhan Sjafrie Sjamsoeddin yang mendatangi lokasi dan menggelar latihan tempur gabungan di kawasan tambang nikel IMIP. Seusai kegiatan tersebut, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menyoroti bahwa Bandara IMIP tidak memiliki petugas dari pemerintah, yang memicu isu liar tentang adanya "negara dalam negara."
"Bandara yang tidak memiliki perangkat negara di dalamnya adalah sebuah anomali dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita harus tegakkan regulasi, tetapi ternyata masih ada celah kerawanan yang dapat mengganggu kedaulatan ekonomi, bahkan stabilitas nasional," tegas Sjafrie.
"Jadi kami juga memantau bahwa pergerakan-pergerakan pesawat di sana memang belum ada yang dari luar negeri ya. Jadi memang dari internal saja," ujar Asisten Teritorial Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsda TNI Palito Sitorus kepada wartawan, Kamis (27/11/2025).
Palito menjelaskan, TNI AU selalu melakukan penindakan apabila ada pesawat yang tidak mempunyai perizinan terbang di wilayah Indonesia. Dengan tidak pernah adanya tindakan di wilayah udara Morowali, maka ia menegaskan tidak adanya pesawat asing yang pernah mendarat di sana.
Baca Juga: Disorot Tak Ada Pengawasan Negara, Kemenhub Tegaskan Bandara IMIP Morowali Legal
"Jadi apabila pesawat itu tidak mempunyai perizinan dan lain sebagainya, tentu Angkatan Udara itu akan melakukan tindakan. Tapi selama ini di sana itu belum ada pergerakan-pergerakan dari pesawat asing," tutur dia.
Sejalan dengan disorotnya Bandara IMIP , Korps Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat) juga akan dikerahkan untuk ditempatkan di bandara itu. Hal ini dilakukan agar area Bandara IMIP itu bisa termonitor.
"Jadi kita sudah buat, ada perencanaan ke depan. Nanti bagaimana strategi ke depan yang lebih lanjut. Kita nanti akan mendapatkan amanah dari Kementerian Pertahanan. Tapi yang jelas kita sudah menempatkan di sana untuk pasukan kita," ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan bahwa bandara khusus di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah, berstatus resmi dan terdaftar dalam otoritas penerbangan nasional. Penegasan ini disampaikan menyusul polemik publik dan sorotan dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengenai ketiadaan petugas negara di lokasi tersebut.
Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana mengatakan, pihaknya telah menurunkan sejumlah personel dari berbagai instansi pemerintah untuk memastikan operasional bandara berjalan sesuai ketentuan.
"Nah, masalah Morowali, kemarin kami sudah menempatkan beberapa personel di sana. Dari Bea Cukai, dari kepolisian, dari Kementerian Perhubungan sendiri, sudah dari Dirjen Otoritas Bandara ke sana, termasuk Bag Hewan dan lain-lain. Jadi kami sudah turun ke sana," kata Suntana di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (26/11/2025).
Suntana menegaskan bahwa Bandara IMIP Morowali adalah bandara resmi yang tidak mungkin tidak terdaftar. "Terdaftar, itu terdaftar itu terdaftar, nggak mungkin bandara itu tidak terdaftar,” ujarnya.
Suntana juga memastikan bahwa aparat telah ditempatkan untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pelayanan transportasi udara di lokasi tersebut.
Polemik mengenai bandara ini bermula dari Menhan Sjafrie Sjamsoeddin yang mendatangi lokasi dan menggelar latihan tempur gabungan di kawasan tambang nikel IMIP. Seusai kegiatan tersebut, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menyoroti bahwa Bandara IMIP tidak memiliki petugas dari pemerintah, yang memicu isu liar tentang adanya "negara dalam negara."
"Bandara yang tidak memiliki perangkat negara di dalamnya adalah sebuah anomali dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita harus tegakkan regulasi, tetapi ternyata masih ada celah kerawanan yang dapat mengganggu kedaulatan ekonomi, bahkan stabilitas nasional," tegas Sjafrie.
(zik)
Lihat Juga :
