Idrus Marham: NU Milik Rakyat, Bukan Milik Satu Kelompok Kecil
Senin, 24 November 2025 - 22:27 WIB
loading...
Anggota MPO PB IKA PMII Idrus Marham menegaskan bahwa NU tidak boleh dijadikan sebagai zona perebutan kekuasaan di antara segelintir elite. Foto/Dok SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Anggota MPO PB IKA PMII Idrus Marham menegaskan bahwa NU tidak boleh dijadikan sebagai zona perebutan kekuasaan di antara segelintir elite. Menurut dia, PBNU harus kembali menjalankan nilai-nilai musyawarah, transparansi, dan pengabdian kepada warga NU, bukan menjadi tempat untuk manuver politik internal.
Menurutnya, gejolak yang terjadi saat ini bukan sekadar persoalan figur, melainkan sinyal bahwa NU semakin menjauh dari nilai “kepemilikan bersama” yang menjadi jiwa utama jam’iyah. “NU ini milik rakyat, milik warga NU, bukan milik satu kelompok kecil,” kata Idrus dalam pernyataannya, Senin (24/11/2025).
Ia mengingatkan bahwa sejarah NU dibangun dari pesantren, akar rumput dan kolektivitas umat, bukan dari politik elite yang mengkavling organisasi untuk kepentingan sesaat. Dia mengingatkan sejarah mencatat bahwa NU didirikan oleh sejumlah nama yang sampai akhir hayatnya dihormati sebagai nama besar yang sepenuhnya berdedikasi untuk umat dan bangsa.
Baca juga: Ketum PBNU Gus Yahya: Masalah Internal NU Harus Dikembalikan ke AD/ART
Di antara nama-nama harum itu ada K.H. Hasyim Asyari Tebuireng, K.H. Bisri Denanyar Jombang, K.H. Ridwan Semarang, K.H. Nawawi Pasuruan, K.H.R. Asnawi Kudus, K.H.R. Hambali Kudus, K.H. Nachrawi Malang, K.H. Doro Muntaha. "Pun jika kita menengok struktur dan susunan kepengurusan PBNU generasi pertama (1926), tampak jelas nama-nama besar bangsa duduk di sana membangun spirit keumatan dan kebangsaan," ujarnya.
Dia mengatakan, pada masa kepengurusan pertama, Rais Akbar dijabat oleh K.H. M. Hasyim Asy’ari (Jombang), sedangkan Wakil Rais Akbar diamanahkan kepada K.H.Dahlan Ahyad dari Kebondalem, Surabaya. Posisi Katib Awal dipegang oleh K.H. Abdul Wahab Chasbullah (Jombang) dan Katib Tsani oleh K.H. Abdul Chalim (Cirebon). “Semua ini diceritakan sekadar untuk mengentalkan ingatan historis kita bersama,” kata Idrus.
Menurut dia, nama-nama besar yang menjadi pendiri dan duduk dalam kepengurusan PBNU generasi pertama itu sangat berjasa sebagai arsitek organisasi yang meletakkan NU menjadi rumah besar bagi kesejukan umat dan bangsa. Dia menambahkan, dari tangan merekalah NU diwariskan sebagai jam’iyyah yang teduh, teratur, kaya dengan keluasan pandangan dan berorientasi hanya pada satu hal: kemaslahatan umat dan bangsa.
Menurutnya, warisan tersebut bukan sekadar catatan sejarah, tetapi standar etis yang seharusnya menjadi cermin bagi setiap dinamika yang muncul hari ini. "Dan mendegradasi nilai-nilai keumatan dan kebangsaan yang menjadi ruh perjuangan as-sābiqūnal awwalūn dapat dikategorikan sebagai “dosa besar,” imbuhnya.
Dia mengakui perbedaan pandangan dan pemikiran tentu dipahami sebagai sebuah dinamika. Dan itu menurutnya biasa saja. Namun, lanjut dia, andaikata yang terjadi adalah perbedaan kepentingan, maka ini lain lagi ceritanya. Dia menegaskan, NU bukanlah tempat yang boleh dikelola demi tarik-menarik kepentingan.
"Sekali lagi, sejak berdiri hingga hari ini, kepentingan NU hanya berpijak pada dua fondasi utama: umat dan bangsa. Di luar itu, semuanya hanyalah 'percikan' yang tidak boleh menggeser orientasi perjuangan NU," ungkapnya.
Sebab, lanjut dia, begitu kepentingan lain masuk dan menguasai ruang gerak organisasi, maka yang terancam bukan hanya muruah jam’iyyah, tetapi juga kepercayaan umat yang selama ini menempatkan NU sebagai rumah besar. "Menyedihkan jika NU digeser oleh kadernya sendiri, dijadikan hanya sekadar ruang berlindung dan perebutan pengaruh. Khittah NU bukan di situ!" tegasnya.
Dia berpendapat, NU harus kembali pada khittahnya : menjaga tradisi, meneguhkan akhlak dan menjadi penuntun moral bagi kehidupan keumatan dan kebangsaan. Dikatakannya, jika fondasi itu retak oleh kepentingan pribadi atau kelompok, maka kita sedang menyalahi amanah para muassis yang membangun organisasi ini dengan ketulusan dan keikhlasan.
Berpijak pada alur pikiran tersebut, maka Idrus menyarankan agar persoalan internal PBNU diselesaikan secara kekeluargaan dan bilamana perlu dengan dialog para kiai sepuh dan tokoh moral agar muncul solusi yang adil dan berkelanjutan. Menurut Idrus, krisis PBNU saat ini menjadi momen penting bagi NU untuk introspeksi dan memperkuat jati dirinya sebagai organisasi sosial-keagamaan yang berdiri di atas nilai moral, bukan sebagai ajang politik elite.
Ia menegaskan bahwa konflik internal harus segera dikelola agar tidak merusak kepercayaan warga NU dan publik pada institusi PBNU. “Tidak cukup hanya klarifikasi internal, tetapi perlu ada langkah nyata menuju rekonsiliasi dan transparansi agar NU tetap berfungsi sebagai rumah besar umat, bukan panggung manuver kekuasaan,” pungkasnya.
Menurutnya, gejolak yang terjadi saat ini bukan sekadar persoalan figur, melainkan sinyal bahwa NU semakin menjauh dari nilai “kepemilikan bersama” yang menjadi jiwa utama jam’iyah. “NU ini milik rakyat, milik warga NU, bukan milik satu kelompok kecil,” kata Idrus dalam pernyataannya, Senin (24/11/2025).
Ia mengingatkan bahwa sejarah NU dibangun dari pesantren, akar rumput dan kolektivitas umat, bukan dari politik elite yang mengkavling organisasi untuk kepentingan sesaat. Dia mengingatkan sejarah mencatat bahwa NU didirikan oleh sejumlah nama yang sampai akhir hayatnya dihormati sebagai nama besar yang sepenuhnya berdedikasi untuk umat dan bangsa.
Baca juga: Ketum PBNU Gus Yahya: Masalah Internal NU Harus Dikembalikan ke AD/ART
Di antara nama-nama harum itu ada K.H. Hasyim Asyari Tebuireng, K.H. Bisri Denanyar Jombang, K.H. Ridwan Semarang, K.H. Nawawi Pasuruan, K.H.R. Asnawi Kudus, K.H.R. Hambali Kudus, K.H. Nachrawi Malang, K.H. Doro Muntaha. "Pun jika kita menengok struktur dan susunan kepengurusan PBNU generasi pertama (1926), tampak jelas nama-nama besar bangsa duduk di sana membangun spirit keumatan dan kebangsaan," ujarnya.
Dia mengatakan, pada masa kepengurusan pertama, Rais Akbar dijabat oleh K.H. M. Hasyim Asy’ari (Jombang), sedangkan Wakil Rais Akbar diamanahkan kepada K.H.Dahlan Ahyad dari Kebondalem, Surabaya. Posisi Katib Awal dipegang oleh K.H. Abdul Wahab Chasbullah (Jombang) dan Katib Tsani oleh K.H. Abdul Chalim (Cirebon). “Semua ini diceritakan sekadar untuk mengentalkan ingatan historis kita bersama,” kata Idrus.
Menurut dia, nama-nama besar yang menjadi pendiri dan duduk dalam kepengurusan PBNU generasi pertama itu sangat berjasa sebagai arsitek organisasi yang meletakkan NU menjadi rumah besar bagi kesejukan umat dan bangsa. Dia menambahkan, dari tangan merekalah NU diwariskan sebagai jam’iyyah yang teduh, teratur, kaya dengan keluasan pandangan dan berorientasi hanya pada satu hal: kemaslahatan umat dan bangsa.
Menurutnya, warisan tersebut bukan sekadar catatan sejarah, tetapi standar etis yang seharusnya menjadi cermin bagi setiap dinamika yang muncul hari ini. "Dan mendegradasi nilai-nilai keumatan dan kebangsaan yang menjadi ruh perjuangan as-sābiqūnal awwalūn dapat dikategorikan sebagai “dosa besar,” imbuhnya.
Dia mengakui perbedaan pandangan dan pemikiran tentu dipahami sebagai sebuah dinamika. Dan itu menurutnya biasa saja. Namun, lanjut dia, andaikata yang terjadi adalah perbedaan kepentingan, maka ini lain lagi ceritanya. Dia menegaskan, NU bukanlah tempat yang boleh dikelola demi tarik-menarik kepentingan.
"Sekali lagi, sejak berdiri hingga hari ini, kepentingan NU hanya berpijak pada dua fondasi utama: umat dan bangsa. Di luar itu, semuanya hanyalah 'percikan' yang tidak boleh menggeser orientasi perjuangan NU," ungkapnya.
Sebab, lanjut dia, begitu kepentingan lain masuk dan menguasai ruang gerak organisasi, maka yang terancam bukan hanya muruah jam’iyyah, tetapi juga kepercayaan umat yang selama ini menempatkan NU sebagai rumah besar. "Menyedihkan jika NU digeser oleh kadernya sendiri, dijadikan hanya sekadar ruang berlindung dan perebutan pengaruh. Khittah NU bukan di situ!" tegasnya.
Dia berpendapat, NU harus kembali pada khittahnya : menjaga tradisi, meneguhkan akhlak dan menjadi penuntun moral bagi kehidupan keumatan dan kebangsaan. Dikatakannya, jika fondasi itu retak oleh kepentingan pribadi atau kelompok, maka kita sedang menyalahi amanah para muassis yang membangun organisasi ini dengan ketulusan dan keikhlasan.
Berpijak pada alur pikiran tersebut, maka Idrus menyarankan agar persoalan internal PBNU diselesaikan secara kekeluargaan dan bilamana perlu dengan dialog para kiai sepuh dan tokoh moral agar muncul solusi yang adil dan berkelanjutan. Menurut Idrus, krisis PBNU saat ini menjadi momen penting bagi NU untuk introspeksi dan memperkuat jati dirinya sebagai organisasi sosial-keagamaan yang berdiri di atas nilai moral, bukan sebagai ajang politik elite.
Ia menegaskan bahwa konflik internal harus segera dikelola agar tidak merusak kepercayaan warga NU dan publik pada institusi PBNU. “Tidak cukup hanya klarifikasi internal, tetapi perlu ada langkah nyata menuju rekonsiliasi dan transparansi agar NU tetap berfungsi sebagai rumah besar umat, bukan panggung manuver kekuasaan,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
