Perkuat Akses Keadilan bagi Masyarakat, Wali kota Agustina Bentuk 177 Posbankum di Kota Semarang

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Hukum menegaskan bahwa reformasi hukum nasional yang segera berlaku, termasuk KUHP dan hukum acara pidana yang baru, memberi ruang besar bagi penyelesaian sengketa melalui pendekatan restoratif justice. Menurutnya, layanan seperti Posbankum adalah contoh konkret bahwa masalah tidak selalu harus dibawa ke pengadilan, melainkan bisa diselesaikan melalui dialog, mediasi, dan kearifan lokal.

Wali kota Semarang, Agustina Wilujeng menilai bahwa model penyelesaian cepat dan manusiawi seperti di Kramas memiliki dampak besar bagi Kota Semarang secara keseluruhan, terutama dalam menjaga ketenangan sosial dan kepastian berusaha. “Penyelesaian yang cepat dan damai di tingkat kelurahan ikut menjaga ketenangan sosial di Kota Semarang. Ini bagian dari ekosistem kota perdagangan dan jasa yang ingin kami bangun—kota yang aman, pasti, dan nyaman bagi warganya maupun investor,” ujar Agustina.

“Semoga kunjungan hari ini memberi energi baru bagi kami untuk terus mendampingi warga dengan layanan hukum yang semakin dekat dan manusiawi,” pungkas Agustina.

Sementara itu Duta Posbankum, Sherly Tjoanda Laos, saat berdialog dengan pelajar SMA menekankan pentingnya layanan Posbankum untuk isu-isu yang dihadapi generasi muda, mulai dari bullying, pencemaran nama baik di media sosial, hingga persoalan keluarga. Ia menilai literasi hukum sejak dini penting untuk membangun masyarakat yang sadar terhadap hak dan kewajibannya.

Kunjungan ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat akses keadilan berbasis masyarakat. Agustina menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Semarang akan terus meningkatkan kapasitas paralegal, memperluas literasi hukum, dan menjadikan Posbankum sebagai pusat edukasi hukum yang inklusif.