PUI dan BKSAP DPR Sepakat Bangun Sinergi Perkuat Diplomasi Multitrack
Sabtu, 15 November 2025 - 13:59 WIB
loading...
Wakil Ketua BKSAP DPR Ravindra Airlangga bersama Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP PUI Adhe Nuansa Wibisono. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Ummat Islam (PUI) dan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR menjalin kerja sama. Keduanya sepakat membangun sinergi strategis untuk mengawal kepentingan Indonesia dan isu-isu umat Islam di kancah global.
Hal tersebut diungkapkan dalam pertemuan antara Bidang Hubungan Luar Negeri DPP PUI dengan Wakil Ketua BKSAP DPR Ravindra Airlangga di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025). Ravindra menjelaskan posisi unik BKSAP sebagai ujung tombak second track diplomacy parlemen.
“Posisi BKSAP di dalam UU MD3 cukup berbeda dengan Komisi I DPR-RI,” kata Ravindra yang juga Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Golkar ini.
Baca juga: PUI Ungkap Alasan Dukung Soeharto Diberi Gelar Pahlawan Nasional
Dia membeberkan bahwa BKSAP berfokus pada jejaring diplomasi antarparlemen dan kerja sama dengan lembaga internasional multilateral. Sedangkan Komisi I DPR lebih berurusan dengan kewenangan anggaran dan pengawasan terhadap Kementerian Luar Negeri (Kemlu).
Dia menerangkan mekanisme kerja BKSAP dalam menangani isu sensitif di kawasan, seperti ASEAN. “BKSAP biasanya berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kementerian Luar Negeri untuk menyoroti isu-isu tertentu, mengingat prinsip organisasi ASEAN yang cenderung non-interference, terutama yang menyangkut kedaulatan negara anggota,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP PUI Adhe Nuansa Wibisono mengungkapkan kesiapan PUI sebagai salah satu ormas Islam tertua dan terbesar di Indonesia untuk mendukung penuh program-program BKSAP. “Kami berharap pertemuan ini menjadi awal sinergi positif bagi PUI dengan BKSAP, khususnya dalam kerja sama strategis mengawal dan memberikan masukan konstruktif kepada parlemen dalam isu-isu kebijakan luar negeri,” ujar Wibisono.
Wibisono mengatakan, dengan ribuan lembaga pendidikan dan jaringan anggota sebanyak 20 juta orang, PUI memiliki peran signifikan dalam mengawal kebijakan strategis pemerintah. Dia melanjutkan, PUI secara khusus siap mendukung BKSAP dalam mengawal isu kemerdekaan Palestina serta masalah kemanusiaan lainnya seperti minoritas Bangsamoro di Filipina Selatan, muslim Pattani di Thailand, dan krisis pengungsi Rohingya di Myanmar.
Dikatakannya, PUI juga mengapresiasi komitmen dan upaya Ravindra Airlangga beserta jajaran BKSAP DPR yang konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina dan memperjuangkan isu-isu kemanusiaan di kawasan. Apresiasi juga ditujukan pada berbagai program BKSAP yang inklusif, seperti Focus Group Discussion (FGD), Serap Aspirasi, dan Silaturahmi Nasional yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari akademisi, intelektual, organisasi masyarakat, hingga lembaga kemanusiaan.
Ravindra menegaskan bahwa BKSAP terbuka menerima masukan dari berbagai pihak, termasuk ormas seperti PUI, untuk menentukan kebijakan kerja sama parlemen lintas negara. BKSAP berkomitmen untuk memperkuat multitrack diplomacy dan membangun sinergi dengan seluruh stakeholder, termasuk masyarakat sipil.
Melalui sinergi ini, PUI bertekad untuk mengoptimalkan berbagai peluang dan program yang ditawarkan BKSAP DPR guna bersama-sama mensukseskan diplomasi Indonesia yang lebih berdampak bagi perdamaian dan kemanusiaan.
Hal tersebut diungkapkan dalam pertemuan antara Bidang Hubungan Luar Negeri DPP PUI dengan Wakil Ketua BKSAP DPR Ravindra Airlangga di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025). Ravindra menjelaskan posisi unik BKSAP sebagai ujung tombak second track diplomacy parlemen.
“Posisi BKSAP di dalam UU MD3 cukup berbeda dengan Komisi I DPR-RI,” kata Ravindra yang juga Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Golkar ini.
Baca juga: PUI Ungkap Alasan Dukung Soeharto Diberi Gelar Pahlawan Nasional
Dia membeberkan bahwa BKSAP berfokus pada jejaring diplomasi antarparlemen dan kerja sama dengan lembaga internasional multilateral. Sedangkan Komisi I DPR lebih berurusan dengan kewenangan anggaran dan pengawasan terhadap Kementerian Luar Negeri (Kemlu).
Dia menerangkan mekanisme kerja BKSAP dalam menangani isu sensitif di kawasan, seperti ASEAN. “BKSAP biasanya berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kementerian Luar Negeri untuk menyoroti isu-isu tertentu, mengingat prinsip organisasi ASEAN yang cenderung non-interference, terutama yang menyangkut kedaulatan negara anggota,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP PUI Adhe Nuansa Wibisono mengungkapkan kesiapan PUI sebagai salah satu ormas Islam tertua dan terbesar di Indonesia untuk mendukung penuh program-program BKSAP. “Kami berharap pertemuan ini menjadi awal sinergi positif bagi PUI dengan BKSAP, khususnya dalam kerja sama strategis mengawal dan memberikan masukan konstruktif kepada parlemen dalam isu-isu kebijakan luar negeri,” ujar Wibisono.
Wibisono mengatakan, dengan ribuan lembaga pendidikan dan jaringan anggota sebanyak 20 juta orang, PUI memiliki peran signifikan dalam mengawal kebijakan strategis pemerintah. Dia melanjutkan, PUI secara khusus siap mendukung BKSAP dalam mengawal isu kemerdekaan Palestina serta masalah kemanusiaan lainnya seperti minoritas Bangsamoro di Filipina Selatan, muslim Pattani di Thailand, dan krisis pengungsi Rohingya di Myanmar.
Dikatakannya, PUI juga mengapresiasi komitmen dan upaya Ravindra Airlangga beserta jajaran BKSAP DPR yang konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina dan memperjuangkan isu-isu kemanusiaan di kawasan. Apresiasi juga ditujukan pada berbagai program BKSAP yang inklusif, seperti Focus Group Discussion (FGD), Serap Aspirasi, dan Silaturahmi Nasional yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari akademisi, intelektual, organisasi masyarakat, hingga lembaga kemanusiaan.
Ravindra menegaskan bahwa BKSAP terbuka menerima masukan dari berbagai pihak, termasuk ormas seperti PUI, untuk menentukan kebijakan kerja sama parlemen lintas negara. BKSAP berkomitmen untuk memperkuat multitrack diplomacy dan membangun sinergi dengan seluruh stakeholder, termasuk masyarakat sipil.
Melalui sinergi ini, PUI bertekad untuk mengoptimalkan berbagai peluang dan program yang ditawarkan BKSAP DPR guna bersama-sama mensukseskan diplomasi Indonesia yang lebih berdampak bagi perdamaian dan kemanusiaan.
(rca)
Lihat Juga :
